PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Rencana perjalanan ke luar negeri Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus dan beberapa pejabat Pemko Pekanbaru menuai kritikan. Pengamat Politik Universitas Riau (Unri) Saiman Pakpahan menilai perjalanan ke luar negeri itu hanya keinginan Wako untuk healing. Rencana itu disebut tidak relevan dengan masalah yang sedang terjadi di Kota Pekanbaru, salah satunya pengelolaan sampah.
Kepada Riau Pos, Kamis (24/3), Saiman menyebutkan, rencana lawatan ke luar negeri tersebut jikadilakukan saat ini oleh seorang pejabat wali kota tidaklah tepat. Apalagi Wali Kota Pekanbaru Firdaus akan segera habis masa jabatannya.
Apalagi masih banyak masalah pelayanan di perkotaan yang belum terselesaikan. Dirinya berpendapat, secara politis, harusnya wali kota memberikan contoh yang baik. Lalu memberikan pesan-pesan kuat menjelang akhir masa jabatannya, terutama untuk mengingatkan jajarannya agar meneruskan rencana pembangunannya bila masa bakti sudah selesai.
Karena Saiman menilai, rencana ke Mesir tersebut sangat tidak relevan dan substantif mengingat kondisi pandemi dan juga kondisi Kota Pekanbaru ini. Bahkan untuk pengelolaan sampah saja, wali kota sedang menghadapi gugatan dari warganya.
"Tidak ada substansi dan tidak relevan. Orang-orang di Pekanbaru yang di Mesir itu, ngapain dilihat sekarang? Dia (Wako, red) kan sudah dua periode, periode terakhir. Dengan dia begitu maka ada indikasi bahwa dia ingin menghilangkan paniknya. Dah mau habis, dia mau jalan-jalan, begitu kesannya,"kata Saiman.
Wako, menurut Saiman hanya akan meninggalkan kesan yang tidak baik bagi warga yang telah dipimpinnya selama hampir 10 tahun terakhir. Dengan ngotot tetap berangkat, maka wali kota menurut Saiman tidak paham realitas prioritas pemerintahan. Apalagi, kata Saiman, bila tujuan lawatan itu untuk pengelolaan tanah tandus.
"Dia seharusnya membangun skala prioritas. Kalau itu sudah dianggarkan pada 2019, lalu tertunda karena Covid-19, harusnya anggarannya itu harus di-switch kepada kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Kenapa dia pertahankan itu, makanya ini terindikasi hanya pelesiran tanpa membawa kebaikan bagi Kota Pekanbaru. Sementara dana yang digunakan itu dana APBD, kalau alasannya itu legal birokratis,bisa kita bongkar cara berpikirnya yang tidak relevan itu,"kata Saiman.
Saiman malah menyarankan anggaran lawatan ke Mesir itu harusnya bisa dialihkan untuk menyasar permasalahan lain yang masih banyak tidak terselesaikan. Jika dikaitkan dengan jabatannya sudah mau habis, Saiman menyebutkan perjalanan itu merupakan perjalanan menyembuh diridari tekanan atau healing.
"Dia healing, kelihatannya begitu. Dia mau healing dengan keadaannya yang sudah di ujung masa jabatan, beberapa pejabat dibawa itu donatur, begitu kesannya. Dia bilang untuk masyarakat Pekanbaru, tidak ada urusannya.
Seharusnya dia lebih memberikan contoh di akhir masajabatannya pada ASN Kota Pekanbaru, memberikan kesan yang baik. Seharusnya dia lebih fokus menyampaikan pesan-pesan agar apa yang telah direncanakan dilaksanakan sebaik-baiknya menjelang masa jabatannya habis,"tutup Saiman.
Sebelumnya, Plt Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan (Protupim) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Edi Susanto mewakili Walikota Pekanbaru Firdaus, Senin (21/3) menyampaikan beberapa alasan Wako Pekanbaru mengajukan perjalanan ke Mesir. "Kita dapat undangan terkait Cairo Expo dari kedubes Mesir," kata dia saat itu.
Selanjutnya, Wako Pekanbaru kata dia terinspirasi oleh pengelolaan pertanian di Mesir yang bisa merubah lahan tandus menjadi daerah agrowisata."Jadi berangkat dari situ ketika Pak Wali berfikir kenapa tidak kita bikin seperti itu. Karena di kawasan KIT ada industri hilir kelapa sawit," jelasnya.
Kemudian, dalam lawatan ke Mesir akan ada beberapa produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri hilir pertanian dan perikanan yang akan disampaikan."Akan kita sampaikan di sana," imbuhnya.
Rencana keberangkatan rombongan Wako Pekanbaru ke Mesir menuai sorotan di antaranya karena membawa rombongan yang cukup banyak, hingga belasan orang. Menjawab ini, Edi menyebut rombongan yang ada tak sebanyak itu."Tidak semua OPD yang ada dalam usulan itu diikutkan. Cuma lima OPD yang ikut," ungkapnya.
OPD yang ikut dijelaskan Edi diantaranya, Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Bapenda dan DPMPTSP."PUPR karena terkait akses, bapak berkeinginan buat wisata halal di okura. Disetujui oleh MCC pembangunan jembatan, ini masih proses. Lalu, Bappeda terkait dalam DED dan perencanaan kegiatan ini. Karena dia kan merancang. DPMPTSP terkait promosi dan investasi,"paparnya.
Kemudian, Bapenda terkait pengelolaan hasil dan Dinas pertanian dan perikanan untuk mencari pemasaran produk UMKM."Dinas Pariwisata, terkait membuat wisata halal di okura. Lalu semua asisten merupakan koordinator dari OPD. Dinas yang tidak terkait sudah pending," tambahnya.
Meski disorot, Plt Kabag Prokopim menegaskan tujuan Wako Pekanbaru bukan untuk pelesiran."Bapak bukan mau pergi jalan-jalan. Artinya jangan dibilang keberangkatan karena Pak Wali mau berakhir dan ini dimanfaatkan," bantahnya.(end)
