Harus Ada Media Center Covid-19

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pandemik Covid-19  membuat cemas masyarakat, termasuk warga Kota Pekanbaru. Apalagi marak bermunculuan berita-berita yang belum jelas kebenarannya terkait Covid-19.

Untuk itu, Pemko Pekanbaru diminta bisa membuat media center Covid-19 yang memberikan informasi akurat dan terpercaya soal perkembangan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"

"Agar tidak simpang siur dan harus satu komando, saran saya peran media harus dikuatkan. Dan Pemko harus bisa membuat media center untuk informasi perkembangan Covid-19 ini," saran Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST kepada wartawan, Ahad (22/3).

Ginda mengaku sudah menyampaikan usulannya ini dalam rapat peningkatan status siaga darurat pemko menjadi tanggap darurat di MPP Pe­kanbaru, Sabtu (21/3) lalu. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah  pengendalian informasi dari media massa yang disampaikan ke­pada masyarakat. Dan jangan sampai informasi yang beredar menjadi atau membuat masyarakat bertambah panik, apalagi jika itu informasi hoaks.

"Jangan asal memberikan informasi kepada media. Karena media juga mengguncang nanti, maka harus dipastikan dulu informasinya sebelum disebar ke media massa," katanya lagi.

Artinya, ini menjadi tanggung jawab bagian humas dan juga kominfo pemko.  "Jika tidak mengemas dengan baik,dan tidak bisa memberikan keterangan yang benar ketika ada yang bertanya, maka akan kacau. Dan ujungnya menimbulkan keresahan bagi masyarakat kita," ujarnya lagi.

Karena jika satu komando informasi nya, ini dapat menghindari pemberitaan yang tidak benar tanpa dari sumber yang terpercaya. "Makanya semua harus sama-sama paham dengan hal ini," ungkapnya lagi.

Dilanjutkan Ginda lagi, ketika pemko sudah menaikkan status siaga darurat men jadi tanggap darurat, harus banyak pertimbangan yang dilihat. “Artinya langkah antisipasi itu harus jelas tidak hanya menetapkan status saja, karena akan menjadi polemik di lapangan,” tegasnya.

"Kita tetapkan keadaan tanggap darurat, tapi di lapangan seperti tidak tanggap darurat, semua santai, masyarakat masih keluar, ini kan tidak sejalan jadinya. Padahal sudah ada perintah untuk berdiam diri dirumah dan imbauan lainnya. Ini harus ada ketegasan," kata Ginda.

Ada disampaikan masih ada juga kafe yang buka, dan tempat yang diimbau tutup tapi tetap buka. Ditegaskannya Tentu ini harus disikapi.

"Kalau buka bagaimana, dan kalau tidak buka bagaimana? Ini kan menjadi polemik di masyarakat yang bekerja harian.  Kalau di Jakarta ada solusinya, 1,1 juta penduduknya diberi insentif. Sementara Pemko Pekanbaru dengan kondisinya keuangannya siap tidak seperti itu? Jika semua tempat ditutup. Atau tutup sampai sore dan malam tidak lagi boleh. Jadi ini mesti jadi pertimbangan bagi pekerja ya gak part time," ungkapnya lagi.

Atau kata Ginda lagi melihat Sumbar, dengan semua yang masuk dicek satu per satu, tentu akan menyebab kan kemacetan yang luar biasa jika hal itu diterapkan di Pekanbaru.

Dengan status tanggap darurat, tanya Ginda lagi, apakah bisa diterapkan oleh semua pihak. Seperti saat jumatan kemarin, ada masjid yang tutup, dan ada juga masjid yang tetap menjalankan ibadah itu. "Makanya peran media disini sangat harus diharapkan dalam penyampaian informasi penting ini. Jangan malah jadi polemik nantinya," katanya lagi menegaskan.

Untuk informasi, kata Ginda lagi, dari sampel daerah lain yang ia dapatkan, Covid-19 bisa hidup di tubuh orang yang sehat juga. Dan juga bisa jadi penyebar virusnya kemana-mana   Ini harus diantisipasi .

"Dan tidak ada salahnya juga di Pekanbaru juga harus mengambil sampel. Meski pun ini untuk umur 50 ke atas yang rentan, tapi muda juga bisa jadi penyebar,” paparnya.

Kepada Diskes, Ginda menyebutkan, dirinya tidak bisa memerintah, dan hanya memberikan masukan. Karena ini kewenangan wali kota dan wakil wali kota. "Ini seharusnya yang kita lakukan ada pola-pola dan sistem kerja yang menjadi SOP kinerjanya agar terkoordinir dan terpantau," jelasnya.

Dalam hal antisipasi dan penanganan ini juga, Ginda minta libatkan pihak swasta. "Pak Wali, Pak Wakil, libatkan juga pihak swasta dalam penanganan Covid-19 ini, dalam hal apapun itu. Kita yang punya wilayah dan kita bisa menginstruksikan itu. Dan kita bisa bersurat ke swasta untuk dapat membantu pemko. Apalagi statusnya sudah tanggap bencana," pungkas Ginda.

Dilanjutkannya, atau ada swasta yang bisa siapkan ruangan antisipasi, dan juga melibatkan pengusaha pengusaha besar yang ada di Pekanbaru ini.

Dengan begitu bisa dilakukan tindakan cepat, tidak lagi harus menunggu-nunggu karena riskan, apalagi ketika sudah menyiapkan tempat antisipasi, pendataannya pun bisa lebih mudah.

Ini berdasarkan informasi dilapangan soal antisipasi warga yang terkena Covid-19, disampaikan belum ada dapat info provinsi, dan kota tetap menunggu juga,ini akan membuat semuanya jadi stagnan, disampaikan belum ada koordinasi segala macam.

"Jangan larut dalam hal seperti ini langsung saja ambil tindakan cepatnya untuk sebuah penanganan antisipasi penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir dan diatasi bersama," tutupnya.(yls)

Laporan: Agustiar

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pandemik Covid-19  membuat cemas masyarakat, termasuk warga Kota Pekanbaru. Apalagi marak bermunculuan berita-berita yang belum jelas kebenarannya terkait Covid-19.

Untuk itu, Pemko Pekanbaru diminta bisa membuat media center Covid-19 yang memberikan informasi akurat dan terpercaya soal perkembangan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

"Agar tidak simpang siur dan harus satu komando, saran saya peran media harus dikuatkan. Dan Pemko harus bisa membuat media center untuk informasi perkembangan Covid-19 ini," saran Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST kepada wartawan, Ahad (22/3).

Ginda mengaku sudah menyampaikan usulannya ini dalam rapat peningkatan status siaga darurat pemko menjadi tanggap darurat di MPP Pe­kanbaru, Sabtu (21/3) lalu. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah  pengendalian informasi dari media massa yang disampaikan ke­pada masyarakat. Dan jangan sampai informasi yang beredar menjadi atau membuat masyarakat bertambah panik, apalagi jika itu informasi hoaks.

"Jangan asal memberikan informasi kepada media. Karena media juga mengguncang nanti, maka harus dipastikan dulu informasinya sebelum disebar ke media massa," katanya lagi.

Artinya, ini menjadi tanggung jawab bagian humas dan juga kominfo pemko.  "Jika tidak mengemas dengan baik,dan tidak bisa memberikan keterangan yang benar ketika ada yang bertanya, maka akan kacau. Dan ujungnya menimbulkan keresahan bagi masyarakat kita," ujarnya lagi.

Karena jika satu komando informasi nya, ini dapat menghindari pemberitaan yang tidak benar tanpa dari sumber yang terpercaya. "Makanya semua harus sama-sama paham dengan hal ini," ungkapnya lagi.

Dilanjutkan Ginda lagi, ketika pemko sudah menaikkan status siaga darurat men jadi tanggap darurat, harus banyak pertimbangan yang dilihat. “Artinya langkah antisipasi itu harus jelas tidak hanya menetapkan status saja, karena akan menjadi polemik di lapangan,” tegasnya.

"Kita tetapkan keadaan tanggap darurat, tapi di lapangan seperti tidak tanggap darurat, semua santai, masyarakat masih keluar, ini kan tidak sejalan jadinya. Padahal sudah ada perintah untuk berdiam diri dirumah dan imbauan lainnya. Ini harus ada ketegasan," kata Ginda.

Ada disampaikan masih ada juga kafe yang buka, dan tempat yang diimbau tutup tapi tetap buka. Ditegaskannya Tentu ini harus disikapi.

"Kalau buka bagaimana, dan kalau tidak buka bagaimana? Ini kan menjadi polemik di masyarakat yang bekerja harian.  Kalau di Jakarta ada solusinya, 1,1 juta penduduknya diberi insentif. Sementara Pemko Pekanbaru dengan kondisinya keuangannya siap tidak seperti itu? Jika semua tempat ditutup. Atau tutup sampai sore dan malam tidak lagi boleh. Jadi ini mesti jadi pertimbangan bagi pekerja ya gak part time," ungkapnya lagi.

Atau kata Ginda lagi melihat Sumbar, dengan semua yang masuk dicek satu per satu, tentu akan menyebab kan kemacetan yang luar biasa jika hal itu diterapkan di Pekanbaru.

Dengan status tanggap darurat, tanya Ginda lagi, apakah bisa diterapkan oleh semua pihak. Seperti saat jumatan kemarin, ada masjid yang tutup, dan ada juga masjid yang tetap menjalankan ibadah itu. "Makanya peran media disini sangat harus diharapkan dalam penyampaian informasi penting ini. Jangan malah jadi polemik nantinya," katanya lagi menegaskan.

Untuk informasi, kata Ginda lagi, dari sampel daerah lain yang ia dapatkan, Covid-19 bisa hidup di tubuh orang yang sehat juga. Dan juga bisa jadi penyebar virusnya kemana-mana   Ini harus diantisipasi .

"Dan tidak ada salahnya juga di Pekanbaru juga harus mengambil sampel. Meski pun ini untuk umur 50 ke atas yang rentan, tapi muda juga bisa jadi penyebar,” paparnya.

Kepada Diskes, Ginda menyebutkan, dirinya tidak bisa memerintah, dan hanya memberikan masukan. Karena ini kewenangan wali kota dan wakil wali kota. "Ini seharusnya yang kita lakukan ada pola-pola dan sistem kerja yang menjadi SOP kinerjanya agar terkoordinir dan terpantau," jelasnya.

Dalam hal antisipasi dan penanganan ini juga, Ginda minta libatkan pihak swasta. "Pak Wali, Pak Wakil, libatkan juga pihak swasta dalam penanganan Covid-19 ini, dalam hal apapun itu. Kita yang punya wilayah dan kita bisa menginstruksikan itu. Dan kita bisa bersurat ke swasta untuk dapat membantu pemko. Apalagi statusnya sudah tanggap bencana," pungkas Ginda.

Dilanjutkannya, atau ada swasta yang bisa siapkan ruangan antisipasi, dan juga melibatkan pengusaha pengusaha besar yang ada di Pekanbaru ini.

Dengan begitu bisa dilakukan tindakan cepat, tidak lagi harus menunggu-nunggu karena riskan, apalagi ketika sudah menyiapkan tempat antisipasi, pendataannya pun bisa lebih mudah.

Ini berdasarkan informasi dilapangan soal antisipasi warga yang terkena Covid-19, disampaikan belum ada dapat info provinsi, dan kota tetap menunggu juga,ini akan membuat semuanya jadi stagnan, disampaikan belum ada koordinasi segala macam.

"Jangan larut dalam hal seperti ini langsung saja ambil tindakan cepatnya untuk sebuah penanganan antisipasi penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir dan diatasi bersama," tutupnya.(yls)

Laporan: Agustiar