Dewan Minta Evaluasi Kepala OPD

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — WALI Kota (Wako) memiliki hak prerogatif terhadap bawahannya, yaitu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk juga soal Sekdako Pekanbaru. Tentunya dalam melihat kinerja bawahannya, yang selama ini masih banyak yang stagnan dan tidak dapat memberikan kontribusi banyak terhadap pembangunan Kota Pekanbaru.

"Artinya, jika memang ada kepala OPD yang tidak bisa mengikuti laju wali kota untuk membangun Kota Pekanbaru ini, kami sarankan untuk lakukan saja evaluasi, dan ganti saja. Kenapa juga mesti dipertahankan,"  ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri SSos kepada wartawan, Selasa (21/1).

alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"

Saran ini disampaikan dan dinilai politisi Demokrat ini, didasari kepada banyaknya keluhan masyarakat sampai kepada dirinya. Baik yang langsung, maupun dari pemberitaan media massa, dan juga jejaring sosial.

Persoalan itu pun dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti persoalan jalan rusak, banjir, drainase yang tak berkesudahan, layanan pendidikan yang setiap tahun baru diyakini pasti ada persoalan, layanan administrasi masyarakat, layanan kesehatan diketahui sampai saat ini RSUD Pekanbaru belum bisa melayani masyarakat dengan maksimal, layanan kenyamanan dijalan, di pasar dan banyak lagi.

"Dari banyak keluhan yang disampaikan masyarakat itu, sampai saat ini belum juga ditindaklanjuti dengan serius oleh OPD-OPD, hingga gelombang bullying terhadap pemko terus terjadi," ungkap anggota komisi I DPRD Pekanbaru ini.

Lalu ketidaksejalanan para pimpinan OPD dengan wako pun, kata Aidil juga dapat di lihat dari saat diundang untuk hearing bersama DPRD Kota Pekanbaru. "Masa ada OPD yang mengutus perwakilan orang tidak kompeten, dan ada saja alasan kepala OPD untuk tidak hadir saat itu," paparnya lagi.

Padahal Aidil, sebagai mitra Pemko Pekanbaru, DPRD Pekanbaru ini punya tiga Kewenagan yang salah satunya adalah pengawasan terhadap kinerja pemko, selain anggaran dan legislasi.

"Dan dari sini kami bisa melihat, mana OPD yang serius untuk mendukung wali kota membangun kota ini dan mana yang tidak bisa dilihat juga kan, makanya, mana OPD yang tak sejalan itu ganti saja," tegas Aidil.(ksm)

Laporan: AGUSTIAR

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — WALI Kota (Wako) memiliki hak prerogatif terhadap bawahannya, yaitu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk juga soal Sekdako Pekanbaru. Tentunya dalam melihat kinerja bawahannya, yang selama ini masih banyak yang stagnan dan tidak dapat memberikan kontribusi banyak terhadap pembangunan Kota Pekanbaru.

"Artinya, jika memang ada kepala OPD yang tidak bisa mengikuti laju wali kota untuk membangun Kota Pekanbaru ini, kami sarankan untuk lakukan saja evaluasi, dan ganti saja. Kenapa juga mesti dipertahankan,"  ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri SSos kepada wartawan, Selasa (21/1).

Saran ini disampaikan dan dinilai politisi Demokrat ini, didasari kepada banyaknya keluhan masyarakat sampai kepada dirinya. Baik yang langsung, maupun dari pemberitaan media massa, dan juga jejaring sosial.

Persoalan itu pun dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti persoalan jalan rusak, banjir, drainase yang tak berkesudahan, layanan pendidikan yang setiap tahun baru diyakini pasti ada persoalan, layanan administrasi masyarakat, layanan kesehatan diketahui sampai saat ini RSUD Pekanbaru belum bisa melayani masyarakat dengan maksimal, layanan kenyamanan dijalan, di pasar dan banyak lagi.

"Dari banyak keluhan yang disampaikan masyarakat itu, sampai saat ini belum juga ditindaklanjuti dengan serius oleh OPD-OPD, hingga gelombang bullying terhadap pemko terus terjadi," ungkap anggota komisi I DPRD Pekanbaru ini.

Lalu ketidaksejalanan para pimpinan OPD dengan wako pun, kata Aidil juga dapat di lihat dari saat diundang untuk hearing bersama DPRD Kota Pekanbaru. "Masa ada OPD yang mengutus perwakilan orang tidak kompeten, dan ada saja alasan kepala OPD untuk tidak hadir saat itu," paparnya lagi.

Padahal Aidil, sebagai mitra Pemko Pekanbaru, DPRD Pekanbaru ini punya tiga Kewenagan yang salah satunya adalah pengawasan terhadap kinerja pemko, selain anggaran dan legislasi.

"Dan dari sini kami bisa melihat, mana OPD yang serius untuk mendukung wali kota membangun kota ini dan mana yang tidak bisa dilihat juga kan, makanya, mana OPD yang tak sejalan itu ganti saja," tegas Aidil.(ksm)

Laporan: AGUSTIAR