PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengharapkan sinergitas dan kolaborasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Riau ke depannya dapat terus berjalan dengan baik.
Hal ini disampaikan Gubri pada saat mengukuhkan Kepala BPKP Riau yang baru Fauqi Achmad Kharir menggantikan Kepala BPKP Riau yang lama Farid Firman di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Rabu (18/8).
''Sinergitas dan kolaborasi BPKP dengan Pemda di wilayah Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik selama ini semoga ke depannya terus lebih baik,'' ujar Gubri.
Gubri menuturkan, BPKP sebagai lembaga pengawasan sudah memberikan kontribusi dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu BPKP juga telah turut serta membantu dan mengawal program-program pemerintah daerah di masa pandemi.
Di mana BPKP Perwakilan Provinsi Riau selalu hadir dalam memberikan masukan dan arahan guna efektivitas pencapaian program-program pemerintah daerah, termasuk pengawalan program penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19 melalui transformasi digital.
Yaitu dengan kehadiran aplikasi Mata Bansos dalam pengawalan penyaluran bantuan sosial pemerintah Provinsi Riau. Kemudian aplikasi Mata UMKM dalam pengawalan bantuan bagi pelaku usaha mikro terdampak Covid-19 yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Riau. ''Aplikasi Mata Bansos dan Mata UMKM yang merupakan hasil kolaborasi perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan pemerintah daerah Provinsi Riau, adalah bentuk konkrit dari transformasi dan sinergi yang sudah dibangun dan merupakan wujud nyata hadir dan manfaatnya BPKP dalam setiap program pemerintah daerah dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik,'' ucapnya.
Gubri Syamsuar menambahkan, dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, maka diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, Gubri berharap BPKP dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada pemerintah daerah, agar dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah.
''Kami harapkan arahan BPKP agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan,'' ucapnya.
Selain itu, Gubri juga mengimbau kepada semua komponen dan pemangku kepentingan untuk memantapkan koordinasi dan sinergitas. Ia berharap BPKP menjadi yang terdepan dalam mewujudkan kondisi tersebut.
''Sehingga pada akhirnya dengan optimalisasi fungsi pengawasan akan melaksanakan seluruh program pembangunan sesuai prinsip-prinsip good goverment serta visi dan misi pemerintah,'' tuturnya.(sol)
