Jumat, 22 November 2024

Penanganan Covid-19 Kelamaan di Rapat

- Advertisement -

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Rapat-rapat penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendapat kritikan dari legislator DPRD Kota Pekanbaru. Rapat yang digelar dinilai mubazir terlalu banyak memakan waktu, sementara aksi belum begitu terlihat.

"Janganlah rapat itu bertele-tele. Ketika payung hukum sudah ada, dan ketika sudah bisa terlaksana, laksanakan saja," kata anggota DPRD Kota Pekanbaru Heri Setiawan kepada wartawan, Kamis (16/4).

- Advertisement -

Di tengah social distancing dan physical distancing, ditambah sudah pula diberlakukan PSBB, maka masyarakat sudah sangat perlu bantuan yang dijanjikan itu.

"Harus gerak cepat, dan maksimalkan tim penanganan yang sudah dibentuk," harapnya.

Termasuk juga saat tim turun, terutama tim kesehatan, harus dibekali dengan APD yang lengkap. Begitu juga gugus tugas pencegahan Covid-19 yang lain.

- Advertisement -
Baca Juga:  Bantuan Tunai Rp300 Ribu per Bulan

"Apakah yang diperintahkan tersebut dilengkapi dengan APD? Ini harus juga jadi perhatian karena memang Covid-19 ini berbahaya. Sosialisasipun harus selalu digaungkan, jangan menjadi longgar," harapnya.

Dicontohkan Heri, dan dia melihat langsung, ketua RT dan juga RW yang melakukan pendataan korban yang terdampak Covid-19 yang bekerja tidak dilengkapi dengan APD.

Selain tidak dilengkapi dengan APD, politisi Demokrat ini juga mengkritik perhatian dari Pemko Pekanbaru juga dipertanyakan, karena tidak memberikan dana operasional untuk menunjang kinerja para garda terdepan tersebut.

"Jangan wacana saja akan membagikan sembako, pasar murah atau mengadakan ini itu. Omongan kosong saja, ini sudah satu bulan lebih dan masyarakat tidak butuh kita banyak rapat, tapi aksi nyata," tegasnya.

Baca Juga:  Pembawa 1 Kg Sabu Ditangkap, Pelaku Tabrak Pohon hingga Luka Berat 

Ditegaskan Heri lagi, Jumat (17/4), Pemko Pekanbaru menerapkan  pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Dan dampak dari pemberlakuan PSBB tersebut adalah masyarakat yang berdagang pada malam hari akan terkena dampak yang sangat besar.

"Maka saya mengetuk hati pejabat kita ini semuanya, bahwa saatnya anda berjuang sekarang, baik dari gaji dan penghasilan untuk bersedekah karena ini bukan bencana alam biasa," sebutnya.

Maka, disampaikannya dalam rapat itu cepat saja ambil kebijakan. Tunjukkan Pemko Pekanbaru itu siap dan dampak bisa diminimalisir.(gus)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Rapat-rapat penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendapat kritikan dari legislator DPRD Kota Pekanbaru. Rapat yang digelar dinilai mubazir terlalu banyak memakan waktu, sementara aksi belum begitu terlihat.

"Janganlah rapat itu bertele-tele. Ketika payung hukum sudah ada, dan ketika sudah bisa terlaksana, laksanakan saja," kata anggota DPRD Kota Pekanbaru Heri Setiawan kepada wartawan, Kamis (16/4).

- Advertisement -

Di tengah social distancing dan physical distancing, ditambah sudah pula diberlakukan PSBB, maka masyarakat sudah sangat perlu bantuan yang dijanjikan itu.

"Harus gerak cepat, dan maksimalkan tim penanganan yang sudah dibentuk," harapnya.

- Advertisement -

Termasuk juga saat tim turun, terutama tim kesehatan, harus dibekali dengan APD yang lengkap. Begitu juga gugus tugas pencegahan Covid-19 yang lain.

Baca Juga:  Pembawa 1 Kg Sabu Ditangkap, Pelaku Tabrak Pohon hingga Luka Berat 

"Apakah yang diperintahkan tersebut dilengkapi dengan APD? Ini harus juga jadi perhatian karena memang Covid-19 ini berbahaya. Sosialisasipun harus selalu digaungkan, jangan menjadi longgar," harapnya.

Dicontohkan Heri, dan dia melihat langsung, ketua RT dan juga RW yang melakukan pendataan korban yang terdampak Covid-19 yang bekerja tidak dilengkapi dengan APD.

Selain tidak dilengkapi dengan APD, politisi Demokrat ini juga mengkritik perhatian dari Pemko Pekanbaru juga dipertanyakan, karena tidak memberikan dana operasional untuk menunjang kinerja para garda terdepan tersebut.

"Jangan wacana saja akan membagikan sembako, pasar murah atau mengadakan ini itu. Omongan kosong saja, ini sudah satu bulan lebih dan masyarakat tidak butuh kita banyak rapat, tapi aksi nyata," tegasnya.

Baca Juga:  Kadivpas Sidak Lapas dan Rutan

Ditegaskan Heri lagi, Jumat (17/4), Pemko Pekanbaru menerapkan  pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Dan dampak dari pemberlakuan PSBB tersebut adalah masyarakat yang berdagang pada malam hari akan terkena dampak yang sangat besar.

"Maka saya mengetuk hati pejabat kita ini semuanya, bahwa saatnya anda berjuang sekarang, baik dari gaji dan penghasilan untuk bersedekah karena ini bukan bencana alam biasa," sebutnya.

Maka, disampaikannya dalam rapat itu cepat saja ambil kebijakan. Tunjukkan Pemko Pekanbaru itu siap dan dampak bisa diminimalisir.(gus)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari