PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunanan Daerah Penelitian dan Pembangunan (Bappeda Litbang) Riau, melaksanakan lokakarya yurisdiksi berkelanjutan, Selasa (16/1). Kegiatan ini dikuti oleh BUMN, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, universitas serta mitra pembangunan di Riau.
Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Jarot Indarto mengatakan, Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) telah diluncurkan pada Forum Investasi B20 di Bali tahun 2022 dipimpin Bappenas, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
“Pernyataan dukungan multi pihak untuk menerapkan IYB telah ditandatangani oleh delapan pemerintah kabupaten yakni Aceh Tamiang, Kapuas Hulu, Kotawaringin Timur, Kutai Timur, Sanggau, Seruyan, Siak, Sigi,” katanya.
Selain itu, tambah Jarot, juga ada dua perusahaan yakni PISAgro dan Surveyor Indonesia), dua asosiasi petani kecil (Fortasbi dan SPKS) serta delapan CSO dan mitra pembangunan (LTKL, Usaid Segar, EFI, Proforest, CDP, GIZ, Javlec, dan LPEM Universitas Indonesia).
“Terdapat 23 indikator pada indikator IYB di tingkat kabupaten mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut mendukung proses perencanaan dan tata kelola di tingkat nasional dan sub nasional dan memetakan kemajuan kabupaten menuju target dalam kebijakan nasional dan komitmen internasional,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakanya, IYB juga memungkinkan kabupaten untuk menunjukkan proses produksi pertanian berkelanjutan, sehingga memperkuat perdagangan dan investasi berkelanjutan dan lebih lanjut memberi insentif pada produksi yang berkelanjutan.
“Dalam rangka meningkatkan kesadaran Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan dan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan, Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas bermitra dengan European Forest Institute (EFI), PT Surveyor Indonesia, Java Learning Center (Javlec) dan Universitas Indonesia akan mengadakan Lokakarya Sub Nasional Penilaian IYB di Provinsi Riau pada tanggal 16 Januari 2024,” sebutnya.
Disebutkan Jarot, tujuan dari lokakarya ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan peran dan nilai dari platform data Indikator IYB kepada seluruh stakeholder terkait di Provinsi Riau. Kemudian juga mendemonstrasikan IYB dan metode pengumpulan data indikator untuk seluruh stakeholder terkait di Provinsi Riau.
“Serta juga meminta saran dan masukan dari seluruh stakeholders di Provinsi Riau untuk penyempurnaan IYB,” paparnya.(gem)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
