PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Sekitar 83 batang pohon berbagai jenis yang ada di median Jalan Tuanku Tambusai tak jauh dari bando reklame yang ada disana ditebang sepihak tanpa meminta izin pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru bersama aparat kepolisian sedang melakukan pelacakan terhadap pihak yang melakukan penebangan.
Dari data yang dihimpun, pohon yang ditebang sepihak itu adalah jenis Glondokan Tiang yang berusia sudah hampir 20 tahun. Untuk jenis ini pohonnya sudah setinggi 4 hingga 6 meter dan ada 48 batang yang ditebang.
Kemudian ada pula jenis Tabebuya Rosea yang baru ditanam tahun lalu. Pohon ini yang ada disana sudah juga setinggi sekitar 4 sampai 6 meter. Ada 35 batang yang ditebang sepihak disana. Jika dirupiahkan, untuk bibitnya saja Glodokan Tiang berharga Rp600 ribu dan Tabebuya Rosea Rp500 ribu per batang. Maka, jika dikalkulasikan, total kerugian akibat pemotong tanpa izin ini minimal berada di kisaran Rp46,3 juta. Yakni Rp28,8 juta untuk Glodokan Tiang dan Rp17,5 juta untuk Tabebuya Rosea. Belum lagi jika dihitung biaya yang sudah dikeluarkan bertahun-tahun untuk merawat dan membesarkan puluhan batang pohon tersebut.
Penebangan sepihak ini diketahui Senin (12/10) pagi kemarin. Sore harinya, perwakilan Dinas PUPR dan Polresta Pekanbaru turun ke lokasi melakukan pengecekan. "Masih dilakukan penelusuran," kata Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution melalui Kabid Pertamanan Edward Riansyah, Selasa (13/10)
Dia melanjutkan, penelusuran dilakukan bersama antara pihaknya dengan aparat kepolisian. Disamping itu, pengawasan juga dilakukan hingga malam hari. "Kita coba cek juga malam," imbuhnya.
Di lokasi tampak pohon yang dipotong sudah habis bagian tengah ke atas. Ini menyisakan batang tanpa dahan dan daun yang masih tertanam. Diperkirakan, aksi pemotongan dilakukan Ahad (11/10) malam hingga Senin dini hari. Sehari berselang, belum ada didapati tambahan pohon yang ditebang tanpa ini. "Belum ada (tambahan, red)," singkatnya.
Penebangan tanpa izin ini sendiri melanggar Peraturan Daerah (Perda). Yakni No 5 /2002 tentang ketertiban umum Bab II pasal 6 e. Pasal 6 e ini sendiri berbunyi, dilarang memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau, kecuali apabila hal tersebut untuk kepentingan dinas. Sementara pada Bab VIII Pasal 26 ayat 1 disebutkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perda ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebesar-besarnya Rp5.000.000. Sedangkan pada ayat 2 pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.(yls)
Laporan: M ALI NURMAN (Pekanbaru)
