PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA sederajat di Riau sudah berakhir beberapa waktu lalu. Namun permasalahan muncul karena adanya siswa kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri.
Salah satunya adalah Riyan. Anak yatim yang tinggal di Rumbai itu di awal tahun ajaran baru ini malah terancam tidak sekolah. Karena hingga saat ini belum juga ada sekolah negeri yang mau menerimanya masuk melalui jalur afirmasi atau siswa miskin.
Ia hanya bisa pasrah. Sementara ibunya berprofesi sebagai tukang ojek. Sementara ayah sudah lama meninggal dunia. Penghasil tak tetap sang ibu dicukup-cukupkan untuk menghidupi tiga adik-adiknya yang duduk dibangku SD dan SMP. Karena itu ketika sekolah negeri yang jadi harapan menimba ilmu tak menerimanya, ia tak sanggup masuk ke sekolah swasta. Untuk itu, Riyan berharap bantuan dari Gubernur Riau Syamsuar agar dia bisa melanjutkan pendidikan di SMK negeri yang ditujunya.
Hal yang sama juga dirasakan Riska Effendi. Warga Jalan Melur Gg Damai, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru ini seakan pupus harapan. Sebab hingga hari pertama dimulainya tahun ajaran baru ini, dia belum juga dapat kejelasan soal nasib yang dialaminya.
Orang tua Riska, Eva Yuliana (49) mengaku sedih melihat hal tersebut. Dia seakan putus asa akibat belum ada solusi terkait anaknya yang belum juga mendapatkan sekolah lanjutan itu.
"Kondisi kami serba bingung, kami sudah mendaftar. Rupanya nggak lulus jalur afirmasi. Sekarang anak kami Riska belum juga bersekolah," kata Eva kepada Riau Pos, Senin (13/7).
Sambil tersedu-sedu, Eva berharap agar pemerintah dapat memperhatikan nasib anaknya. Riska merupakan lulusan SMP Negeri 18 Pekanbaru. Selama mengenyam pendidikan sekolah menengah, dia termasuk siswa prestasi yang bertahan di ranking sepuluh besar. Derita yang dialami keluarga Eva ini rupanya bukan itu saja. Di sisi anaknya yang belum juga bersekolah, sang suami juga kini masih terbaring pascaoperasi bedah jantung belum lama ini.
"Kalau kondisi keluarga kami sederhana, bapaknya baru selesai operasi bedah jantung. Riska ini anak keempat, kami berharap Pak Gubernur perhatikan nasib anak kami yang belum dapat sekolah ini," tuturnya.
Padahal, menurut Eva, untuk segala persyaratan selama mendaftar sekolah telah dipenuhi. Termasuk surat keterangan tidak mampu dan juga Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pada saat hari terakhir pengumuman di sekolah, Eva menjelaskan bahwa nama anaknya tidak ada, hal itu memantik kekecewaan dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga.
"Di pengumuman (online) nama anak kami nggak ada. Persyaratan surat tak mampu, KIS dan semuanya sudah dilampiri. Kami bingung, mohon pemerintah perhatikan anak kami yang belum dapat sekolah ini. Kami mohon sekali," ujarnya lirih.
Menanggapi hal itu, sesepuh yang juga pengamat pendidikan Riau Soemardi Taher mengatakan, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah mengayomi semua orang. Dan lebih hebat lagi dia harus membantu orang miskin.
"Jadi kalau orang miskin itu tidak diterima masuk sekolah negeri, orang miskin itu harus mengadu ke mana lagi kalau tidak kepada pemerintah," ujarnya kepada Riau Pos, Senin (13/7).
Untuk itu, Soemardi Taher berharap agar pemerintah bisa memberikan perhatian ke situ. Orang miskin harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Itu kan ada undang-undangnya. Saya berharap kepada Gubernur Riau Syamsuar bisa membuat kebijakan kepada semua anak-anak miskin di manapun berada di Riau ini bisa bersekolah dan dibiayai pemerintah. Karena wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintahan daerah," pungkasnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Riau Ahyu Suhendra mengatakan sekolah negeri tidak mampu menampung banyaknya pendaftar. Untuk itu pihaknya membuat kebijakan dengan memfasilitasi siswa tidak mampu yang tidak diterima di sekolah negeri ke sekolah swasta. Terkait pembiayaan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai tahun ini juga sudah memberikan bantuan kepada sekolah swasta melalui dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).
"Sekolah swasta ini kan dapat bantuan dari Pemprov Riau melalui Bosda. Untuk itu kita minta jugalah kontribusi mereka. Untuk siswa kurang mampu tetap akan diberikan gratis meskipun bersekolah swasta," sebutnya.
Untuk itu dalam waktu dekat ini, pihaknya akan memanggil para kepala SMA dan SMK swasta di Riau. Nantinya para kepala sekolah tersebut akan ditanyai terkait kuota sekolah mereka untuk menerima siswa yang kurang mampu tersebut.
"Intinya kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak-anak di Riau ini yang tidak sekolah gara-gara kuota sekolah negeri yang terbatas. Untuk itu, perlu kerja sama dari semua pihak," ujarnya.
Untuk diketahui Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan tahun ini menganggarkan dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) sebesar Rp428,995 miliar. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp250,270 miliar. Dengan dana tersebut SMA sederajat negeri tahun ini akan menerapkan sekolah gratis. Untuk sekolah negeri, dana Bosda yang dikeluarkan sebanyak Rp305,325 miliar yang diberikan kepada 190.855 siswa.
Kemudian sekolah swasta Rp 24,763 miliar, guru tidak tetap Rp95,832 miliar untuk 3.630 guru, siswa miskin Rp1,012 miliar untuk 920 orang , dan komunitas adat terpencil Rp671 juta untuk 610 orang.(dof/p/sol/ted)
