PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Menindaklanjuti pertemuan antara DPRD Kabupaten Bengkalis dengan PT PLN yang lalu, Komisi I dan III DPRD Bengkalis melakukan pertemuan ke PT PLN (Persero) Provinsi Riau.
Beberapa pertanyaan terkait masalah yang terjadi di lapangan mengenai jaringan listrik dan keluhan masyarakat terhadap PLN yang dilontarkan Komisi I dan III DPRD kepada pihak PLN di ruang rapat PT PLN Persero Provinsi Riau tersebut, Kamis (8/8).
alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"Manajer Bidang Perencanaan PT PLN (Persero) Agustian, sebagai juru bicara dari PT PLN menanggapi semua masalah yang terjadi di daerah Kabupaten Bengkalis. Salah satunya tentang jaringan listrik yang belum terealisasi.
Agustian mengatakan, masalah yang terjadi saat ini, hingga kendala di lapangan karena menyangkut perizinan dan juga ada hubung kaitnya dengan Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Chevron.
Menanggapi penjelasan, Leonardus Marbun dari Komisi I turut mempertanyakan mengenai penyambungan kabel bawah laut dari pulau besar ke Bengkalis, tepatnya di daerah Kecamatan Bukit Batu ke Pulau Bengkalis. Apalagi selama ini Bengkalis memakai diesel sebagai objek penyuplai arus listrik. Perlu perhatian bersama agar masalah kelistrikan di Bengkalis dapat diatasi. Selain itu, ia juga menyorot adanya penebangan tanaman milik warga setempat yang dilalui oleh jaringan PLN.
Menjawab pertanyaan tersebut Agustian mengatakan, untuk Riau Pesisir khususnya Bengkalis pihaknya sudah merencanakan pembangunan kabel bawah laut dan rencana ini sudah ditanggapi oleh Gubernur Riau Syamsuar. Tinggal menunggu izinnya saja dan untuk masalah penebangan tanaman masyarakat tidak ada regulasi yang mengatur tentang biaya ganti rugi dari pihak PLN.(esi/ifr)
