PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Dualisme data diduga menjadi penyebab lamban dan tumpang tindih distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19 ini. Ini dibuktikan dari rapat DPRD Kota Pekanbaru yang kembali memanggil Pemko Pekanbaru membahas masalah pergeseran atau refocusing anggaran APBD Kota Pekanbaru untuk penanganan Covid-19. Rapat ini dilaksanakan di DPRD Kota Pekanbaru, Jumat (8/5) lalu.
Pemko diwakili oleh Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M Noer MBS didampingi Kepala BPKAD Syoffaizal, dan juga Kepalan Bapenda Zulhelmi Arifin, serta pejabat teras Pemko Pekanbaru lainnya. rapat ini dipimpin ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, didampingi Wakil ketua Ginda Burnama dan Tengku Azwendi Fajri, serta anggota dewan lainnya lintas komisi atau gabungan komisi di DPRD Kota Pekanbaru.
Dari rapat ini, Ketua Fraksi PDIP Dapot Sinaga menyerahkan berkas data, dan ada sekitar lebih kurang 800 an KK warga terdampak covid yang dikumpulkan dari pendataan enam anggota dewan fraksi PDIP masing-masing dapil.
"Ada sekitar 800-an warga terdampak dan datanya kami serahkan kepada Sekda pada rapat yang dilaksanakan di DPRD Kota," ujar Dapot kepada wartawan, Sabtu (9/5).
Dugaan terjadinya tumpang tindih data penerima bantuan sosial covid-19 ini akibat adanya dualisme data tersebut, Pemko Pekanbaru dengan pendataan lewat RT/RW nya, sementara DPRD melalui surat ketua DPRD Kota Pekanbaru bernomor 443.2/DPRD-2/1604/2020 tertanggal 20 April 2020 dan ditandatangani langsung oleh ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani MS SIP.
Perihal dalam surat itu adalah permintaan data masyarakat terdampak wabah covid-19 atau pasca pemberlakuan PSBB, dan ditujukan kepada seluruh anggota DPRD Pekanbaru, dan pendataan itu sudah diterima sampai 22 April 2020.
"Sudah lama data itu kami siapkan. Sempat curiga mengapa belum ada realisasinya, soalnya senyap aja. Apakah PDI Perjuangan ditinggal soal ini. Data ini kan ada surat resmi dari ketua, kami patuhi itu," papar Dapot lagi.
Lanjut Dapot, surat perintah dari ketua DPRD tersebut bukan hanya ditujukan kepada PDI Perjuangan saja, namun juga kepada seluruh anggota DPRD Pekanbaru.
"Makanya kami kasih ke Sekda data itu. Masalah diterima atau tidak yang penting kami merasa puas," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Aidil Amri menegaskan soal refocussing anggaran Pemko yang sebesar Rp115 M untuk Bantuan Covid-19 itu, masih banyak anggota dewan yang bertanya minta penjelasan. Terjadi perbedaan pandangan soal anggaran ini membuat rapat jadi serius dan semakin menarik. Ujungnya terfokus pada bansos segera didistribusikan.
"Iya, saya pertanyakan ke pemko, uang Rp115 miliar itu ada apa tidak? Banyak teman-teman dewan ini yang latah, sampai banyak juga curhat di medsos. Dan juga saling menghujat dan merasa paling berjasa ditengah masyarakat. Parahnya lagi sampai ada yang meremehkan pemerintahan," kata Aidil yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru.
Apa yang ditanyakan Aidil, dimaksud agar semua sama-sama tahu, maka dia minta masalah ini buka saja di setiap rapat tim. "Biar tidak ada fitnah lagi," ujarnya.
Ia menambahkan, seharusnya pemko dan DPRD bersama-sama mencari solusi bagaimana masalah bisa diselesaikan. "Jika memang ada yang tidak beres, mari disiasati bersama agar tidak disalahgunakan kewenangan yang diberikan. Gugus Tugas Covid-19 itu jelas siapa-siapa orang di dalamnya," katanya.
Menurutnya, jika ada tranparansi anggaran, pertanyaan seperti ini tidak perlu ada. "Karena memang sudah diserahkan ke pemko pengelolaan nya. Dewan hanya mengawasi lagi, bukan bertanya lagi," kata Aidil.
Terkait soal data penerima bansos, Aidil mengatakan Fraksi Demokrat menolak kalau dewan ikut campur melakukan pendataan. Karena hal itu akan terjadi tumpang tindih data. Fraksi Demokrat menyerahkan sepenuhnya soal pendataan ini kepada pemko.
"Pendataan itukan tupoksi pemerintah melalui timnya. Tak tepat saja jika dewan yang ikutan mendata. Mencampuri pekerjaan Pemerintah namanya itu," bebernya lagi.
Menanggapi pertanyaan anggota dewan tersebut, Sekko Pekanbaru M Noer menjelaskan bahwa uang tunai Rp115 miliar tersebut memang tidak ada saat ini. Karena uang itu berasal dari APBD di mana APBD isinya adalah perencanaan.
"Kalau ada yang membayangkan uang teronggok Rp115 miliar, itu tidak ada, APBD ini kan semua prediksi," jelas M Noer.
Sudah berapa uang yang terkumpul dari total Rp115 miliar hingga saat ini? M Noer menegaskan dalam istilah APBD tidak ada yang namanya mengumpulkan uang karena APBD akan terus berputar.
"Tidak ada istilah berapa terkumpul, tidak ada. Kalau ada langsung kita belanjakan," kata M Noer lagi.
Dikatakannya lagi, untuk tahap pertama sudah terpakai Rp4,2 miliar. Dari Rp4,2 miliar itu diakui M Noer tidak ada bantuan untuk sembako. Tapi, ia memastikan itu untuk penanganan Covid-19.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani mengakui bahwa uang Rp 115 miliar yang selama ini dilaporkan ke DPRD Pekanbaru hanya angka diatas kertas saja.
"Rapat itu tujuannya untuk mengetahui perkembangan refocusing anggaran, bagaimana kondisi keuangan kita. Kalau memang ada uang ya sampaikan ke kita," kata Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani.
Tak hanya PAD yang menurun, dana dari pemerintah pusat juga menjadi kendala, di mana seharusnya ada anggaran Rp71 miliar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), realitanya pusat hanya mengirim Rp40 miliar saja.
"Makanya kita membicarakan solusi ke depannya," jelasnya.
Hamdani tak mempersoalkan jika pemko tak melibatkan DPRD dalam menutupi kekurangan dana ini, sebab yang terpenting adalah Pemko bisa mengakomodir kebutuhan 132 ribu KK yang terdampak Covid-19 di Pekanbaru.(yls)
