PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Meskipun sudah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau beberapa waktu lalu, namun hingga awal tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru belum mengoperasikan mobil administrasi kependudukan (adminduk) keliling ke permukiman warga.
Alasannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) masih kekurangan personel untuk diturunkan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan melalui armada adminduk tersebut.
Kepada Riau Pos, Selasa (9/1), Kepala Disdukcapil Pekanbaru Irma Novrita menyebutkan, mobil adminduk belum bisa dijalankan karena personel Disdukcapil Pekanbaru masih sangat terbatas. Di mana, seluruh personel tengah dikerahkan untuk mengurus Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan perekaman ke sekolah-sekolah.
”Itu sebabnya sementara waktu Disdukcapil belum bisa menjalankan mobil adminduk,” ujarnya, Selasa (9/1).
Namun, Irman menambahkan, jika armada tersebut dioperasikan, maka hanya membantu pelayanan di sekitar Kantor Disdukcapil Pekanbaru tepatnya di halaman MPP Pekanbaru.
”Layanan masih tetap dibuka tapi memang hanya di halaman MPP Pekanbaru saja akibat keterbatasan personel,” ucapnya lagi.
Lanjut Irma, selain fokus dalam memberikan pelayanan terhadap proses registrasi identitas data kependudukan di sejumlah pusat perbelanjaan dan instansi terkait.
Disdukcapil saat ini juga tengah fokus memberikan pelayanan kepada para pelajar yang baru berusia 17 tahun yang masih belum melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).
Pasalnya tidak semua sekolah yang mau menerima tim Disdukcapil dalam memberikan pelayanan perekaman KTP-el kepada pelajar sehingga Disdukcapil saat ini tengah membuka layanan akhir pekan yang bisa dimanfaatkan para pemilih pemula jelang Pemilu.
Itu sebabnya Disdukcapil tetap menyasar sekolah dengan pelajar yang banyak belum direkam. Meski, sekolah banyak belum merespon.
Disebutkan Irma, perekaman pemilih pemula ini penting. Karena, pemilu pemula berusia 17 tahun terdaftar di Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
”Sekolah khawatir aktivitas perekaman KTP-el mengganggu waktu belajar. Kendala lain, para pelajar ini tak mau pakai baju sekolah saat difoto. Jadi, kami coba buka hari Sabtu dan Ahad jelang pemilu. Dalam DP4 itu, sekitar 1.000 orang lagi belum memiliki KTP-el,” ungkapnya.(ayi)
