RIAUPOS.CO – Hingga Ahad (8/12), bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) masih belum beroperasi. Tidak beroperasinya bus TMP akibat tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) di SPBU disayangkan kalangan DPRD Pekanbaru. Pemko didesak untuk segera melakukan pembayaran, sehingga bus TMP bisa kembali melayani masyarakat Kota Pekanbaru.
Kepala UPT Bus Trans Metro (TMP) Pekanbaru Sarwono belum bisa memastikan kapan bus TMP akan kembali beroperasi lagi.
Kepada Riau Pos, Ahad (8/12), ia menjelaskan, pasca- penyegelan yang dilakukan oleh KPK di Kantor BPKAD Kota Pekanbaru, hingga saat ini tidak ada proses pencairan.
”Semoga besok (Senin, red) BPKAD sudah buka lagi. Karena pascadisegel KPK sampai sekarang belum ada pencairan. Pasti, kami sedih juga TMP tak bisa beroperasi,” ujar Sarwono.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Zulfan Hafiz termasuk yang menyayangkan bus TMP sampai tidak beroperasi. Padahal, Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru baru saja memperkenalkan Oplet Pekan sebagai pendukung bus TMP.
Zulfan mengingatkan bahwa transportasi merupakan salah satu pelayanan publik dasar perkotaan. Harusnya jenis pelayanan ini tidak pernah diabaikan oleh pemerintah kota manapun.
”Kami menyayangkan hal ini bisa terjadi. Ini yang berurusan dengan pelayanan masyarakat malah terabaikan, memalukan,” sebut Zulfan, Sabtu (7/12).
Atas fakta yang menurutnya memalukan ini, Zulfan minta Pj Wali Kota Pekanbaru Roni Rakhman dapat menuntaskan masalah tersebut. Masalah transportasi ini menurutnya amat penting karena merupakan pelayanan publik.
”Makanya kami dorong kepada Pj Wako, hal-hal yang sifatnya pelayanan ke masyarakat itu segera dituntaskan,” jelasnya.
Politisi Nasdem ini menekankan peran pemerintah memastikan pelayanan publik terlaksana dengan baik. Bila tisak mampu memastikan warga kota mendapatkan pelayanan publik yang layak, kata dia, maka seorang pejabat tak layak menjadi pelayanan publik.
”Terkait ada tunggakan (pembayaran BBM di SPBU, red) ini akan kita minta Pj Wako yang baru melalui BPKAD untuk segera dibayarkan. Kita tidak mau dengar bus TMP tidak beroperasi. Ingat! Ini menyangkut kepentingan publik,” tutup Zulfan.
Sementara itu,pengamat kebijakan dan pelayanan publik Universitas Riau (Unri) Dr Moris Adidi Yogia menilai kehadiran Oplet Pekan yang baru diluncurkan tidak tepat di tengah masih banyaknya masalah yang menimpa bus TMP.
Beberapa masalah bus TMP disebutkannya seperti BBM yang menunggak ke pihak SPBU hingga Rp600 juta, gaji sopir belum dibayar, kondisi halte TMP yang banyak mengalami kerusakan, rute yang belum terintegritas dan permasalahan teknis lainnya.
”Langkah yang harus dilakukan pemko adalah membuat perencanaan transportasi publik yang komprehensif, atau membuat blue print transportasi publik Pekanbaru minimal untuk 20 tahun yang akan datang. Bukan membuat kebijakan yang populer tanpa perencanaan,” ujar Dr Moris.
Dirinya menegaskan semestinya pemko terlebih dahulu memprioritaskan penyelesaian persoalan TMP hingga selesai. Baru mengembangkan kebijakan penunjang lainnya.
”TMP harus dikelola secara profesional dan terlepas dari pemko untuk memaksimalkan layanan dan juga memaksimalkan kinerja TMP,” ujarnya.(end)
Laporan HENDRAWAN dan DOFI ISKANDAR, Kota
