PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mempersiapkan penataan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jalan Yos Sudarso setelah pengelolaannya resmi menjadi aset daerah.
Penyerahan aset tersebut berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemko Pekanbaru, sehingga pemerintah kini memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembenahan.
Kondisi rusunawa yang terlihat kurang terawat menjadi perhatian langsung Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, saat meninjau lokasi pada Senin (6/4). Ia melihat sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki, mulai dari kebersihan lingkungan hingga kondisi bangunan.
Dalam peninjauan tersebut, Agung menilai hunian itu belum sepenuhnya layak ditempati. Ia menyoroti persoalan sanitasi dan perawatan fasilitas yang dinilai masih jauh dari standar kenyamanan.
Menurutnya, rusunawa dibangun untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih ada unit yang kondisinya kurang terurus.
“Masih ada warga tinggal di sini dengan kondisi rumah yang belum layak, termasuk WC yang kotor. Ini tentu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Rusunawa Yos Sudarso sendiri memiliki 99 unit kamar, namun saat ini baru dihuni oleh 57 kepala keluarga. Melihat kondisi tersebut, Agung mengajak para penghuni untuk kembali menghidupkan semangat gotong royong.
Ia mendorong pembentukan kelompok warga agar kebersihan dan perawatan lingkungan bisa dilakukan secara bersama-sama. Menurutnya, langkah sederhana seperti gotong royong bisa menjadi awal perubahan.
“Mulai dari gotong royong, lalu kita rawat bersama. Jangan sampai tempat ini justru menjadi sumber penyakit,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa rusunawa tersebut baru sekitar enam bulan menjadi aset Pemko Pekanbaru, sehingga proses pembenahan masih berjalan secara bertahap.
Dalam dialog dengan warga, terungkap pula adanya persoalan tunggakan sewa. Beberapa penghuni disebut memilih meninggalkan unit secara diam-diam karena tidak mampu membayar biaya sewa.
Menanggapi hal itu, Agung menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menyebut pemerintah siap memberikan keringanan hingga pembebasan biaya bagi warga yang benar-benar tidak mampu.
“Kalau memang tidak mampu, sampaikan. Bahkan bisa saja kita gratiskan. Jangan sampai warga pergi begitu saja, apalagi jika ada anak-anak. Pemerintah harus hadir seperti orang tua,” tutupnya.(ali)


