PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Anggota DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan menyoroti kegiatan-kegiatan yang dikerjakan jelang tutup tahun anggaran 2021 oleh sejumlah OPD lingkungan Pemko. Dia mengkhawatirkan, proyek yang dikerjakan di akhir tahun ini dikerjakan dalam waktu yang singkat , tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. ’’Kami soroti hasilnya nanti, dan akan kami panggil OPD nya,"ujar Nurul kepada wartawan, Senin (6/12).

Politisi dari Fraksi Gerindra ini menilai, kegiatan yang dilakukan secara terburu-buru  terkesan hanya menghabiskan anggaran, serta cari keuntungan bagi kalangan tertentu.

’’Kalau ada OPD yang mengerjakan proyek di akhir tahun dan hasilnya tidak memuaskan serta mendapat komplain dari warga, tentu kami akan berikan sanksi. Apa? Ke depan, kami tidak perlu mengakomodirkan anggaran sesuai permintaan mereka(OPD) lagi," tegas Nurul, yang juga menyampaikan dampak pandemi realisasi kegiatan Pemko lebih kurang hanyab50 persen.

Diungkapkan anggota Komisi IV ini, bahwa efek pengerjaan kegiatan di akhir tahun dinilainya memiliki dampak yang tidak bagus. Seperti halnya kualitas atau mutu pengerjaan jadi berkurang, karena dikejar waktu yang sudah mendesak.

"Kalau pacu lari judulnya tentu tak maksimalkan. Nanti ada yang tersandung itu," sebutnya. Oleh karena itu, dengan kondisi situasi seperti ini tentu mitra Pemko lagi yang menjadi sasaran, ujung-ujungnya pembayaran jadi TB.

Harusnya ditegaskan Nurul, rentang waktu Januari 2021 dan Februari 2021 kemarin, pelaksanaan kegiatan yang sudah ada mata anggarannya sudah bisa dilaksanakan. Namun kenyataannya, OPD Pemko Pekanbaru beralasan masih tersangkut dengan persoalan teknis.

"Harusnya perencanaan ril ini, sudah dilakukan dan dimasukkan di akhir tahun. Mana pengerjaan skala prioritas, anggota dan konsultan turun. Begitu juga hendaknya untuk kegiatan 2022, harus sudah jelas diakhir tahun ini,"pintanya.

Persoalan ini dinilai Nurul lagi, terjadi karena kualitas SDM dengan pola kerja yang belum dapat dikuasai, ditambah lagi adanya aturan baru dari pusat. Ini diminta untuk disiasati.(gus)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Anggota DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan menyoroti kegiatan-kegiatan yang dikerjakan jelang tutup tahun anggaran 2021 oleh sejumlah OPD lingkungan Pemko. Dia mengkhawatirkan, proyek yang dikerjakan di akhir tahun ini dikerjakan dalam waktu yang singkat , tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. ’’Kami soroti hasilnya nanti, dan akan kami panggil OPD nya,"ujar Nurul kepada wartawan, Senin (6/12).

Politisi dari Fraksi Gerindra ini menilai, kegiatan yang dilakukan secara terburu-buru  terkesan hanya menghabiskan anggaran, serta cari keuntungan bagi kalangan tertentu.

- Advertisement -

’’Kalau ada OPD yang mengerjakan proyek di akhir tahun dan hasilnya tidak memuaskan serta mendapat komplain dari warga, tentu kami akan berikan sanksi. Apa? Ke depan, kami tidak perlu mengakomodirkan anggaran sesuai permintaan mereka(OPD) lagi," tegas Nurul, yang juga menyampaikan dampak pandemi realisasi kegiatan Pemko lebih kurang hanyab50 persen.

Diungkapkan anggota Komisi IV ini, bahwa efek pengerjaan kegiatan di akhir tahun dinilainya memiliki dampak yang tidak bagus. Seperti halnya kualitas atau mutu pengerjaan jadi berkurang, karena dikejar waktu yang sudah mendesak.

- Advertisement -

"Kalau pacu lari judulnya tentu tak maksimalkan. Nanti ada yang tersandung itu," sebutnya. Oleh karena itu, dengan kondisi situasi seperti ini tentu mitra Pemko lagi yang menjadi sasaran, ujung-ujungnya pembayaran jadi TB.

Harusnya ditegaskan Nurul, rentang waktu Januari 2021 dan Februari 2021 kemarin, pelaksanaan kegiatan yang sudah ada mata anggarannya sudah bisa dilaksanakan. Namun kenyataannya, OPD Pemko Pekanbaru beralasan masih tersangkut dengan persoalan teknis.

"Harusnya perencanaan ril ini, sudah dilakukan dan dimasukkan di akhir tahun. Mana pengerjaan skala prioritas, anggota dan konsultan turun. Begitu juga hendaknya untuk kegiatan 2022, harus sudah jelas diakhir tahun ini,"pintanya.

Persoalan ini dinilai Nurul lagi, terjadi karena kualitas SDM dengan pola kerja yang belum dapat dikuasai, ditambah lagi adanya aturan baru dari pusat. Ini diminta untuk disiasati.(gus)