PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tengah menyoroti kinerja pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada saat ini.
Hal itu didasari dengan minimnya pendapatan serta deviden yang dihasilkan perusahaan plat merah tersebut. Bahkan sejak beberapa waktu lalu, para wakil rakyat sudah mengadakan pertemuan dengan direksi maupun komisaris seluruh BUMD.
- Advertisement -
Hasilnya, dewan mendapati ada komisaris salah satu BUMD yang bahkan tidak tau tugas pokoknya. Seperti diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi kepada Riau Pos, Kamis (5/8).
Dikatakan dia, pejabat BUMD harusnya tau dan paham dengan tugas dan tanggungjawab. Sebab disitulah letak kontrol sebuah perusahaan sehingga bisa bertumbuh dan lebih baik.
"BUMD kami panggil direksi semua, kemudian kita undang komisaris. Ternyata ada yang paham dengan tugasnya dan ada yang tidak. Bahkan ada komisaris yang belum pernah sampai ke kantor BUMD nya. Juga tidak pernah pegang laporan keuangannya," tutur Husaimi.
- Advertisement -
Atas situasi itu, dirinya meminta agar gubernur sebagai pemilik saham terbanyak di BUMD untuk mengevaluasi pejabat BUMD. Termasuk juga menempatkan orang-orang yang mengerti dengan bisnis. Sehingga ketika mengemban amanah, pejabat terkait tidak kebingunan menjalankan tugas pokok fungsinya menjadi direksi maupun komisaris BUMD.
"Kami minta gubernur yang duduk jadi komisaris harus orang-orang yang paham bisnis. Karena mereka memiliki tugas sebagai pengawas di internal perusahaan," ujarnya.(nda)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tengah menyoroti kinerja pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada saat ini.
Hal itu didasari dengan minimnya pendapatan serta deviden yang dihasilkan perusahaan plat merah tersebut. Bahkan sejak beberapa waktu lalu, para wakil rakyat sudah mengadakan pertemuan dengan direksi maupun komisaris seluruh BUMD.
Hasilnya, dewan mendapati ada komisaris salah satu BUMD yang bahkan tidak tau tugas pokoknya. Seperti diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi kepada Riau Pos, Kamis (5/8).
Dikatakan dia, pejabat BUMD harusnya tau dan paham dengan tugas dan tanggungjawab. Sebab disitulah letak kontrol sebuah perusahaan sehingga bisa bertumbuh dan lebih baik.
"BUMD kami panggil direksi semua, kemudian kita undang komisaris. Ternyata ada yang paham dengan tugasnya dan ada yang tidak. Bahkan ada komisaris yang belum pernah sampai ke kantor BUMD nya. Juga tidak pernah pegang laporan keuangannya," tutur Husaimi.
Atas situasi itu, dirinya meminta agar gubernur sebagai pemilik saham terbanyak di BUMD untuk mengevaluasi pejabat BUMD. Termasuk juga menempatkan orang-orang yang mengerti dengan bisnis. Sehingga ketika mengemban amanah, pejabat terkait tidak kebingunan menjalankan tugas pokok fungsinya menjadi direksi maupun komisaris BUMD.
"Kami minta gubernur yang duduk jadi komisaris harus orang-orang yang paham bisnis. Karena mereka memiliki tugas sebagai pengawas di internal perusahaan," ujarnya.(nda)
