Sayangkan Pemprov Tak Usulkan KIT ke Bappenas

PEKANBARU(RIAUPOS.CO) — Pengembangan Kawasan Industri tenaga (KIT) tidak dimasukkan Pemerintah Provinsi Riau ke dalam usulan program strategis daerah ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Padahal, KIT ini sudah di eksplor jauh-jauh hari sebelumnya dijadikan kawasan industri yang bisa mendukung semua sektor.

Ini ketahui setelah Gubri Syamsuar mengusulkan tiga proyek utama Provinsi Riau kepada Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa (3/3) di Jakarta lalu.

- Advertisement -

Adapun tiga proyek utama yang diusulkan adalah, pertama, pembangunan pengaman pantai pulau terluar Indonesia. Kedua, pembangunan jembatan yang menghubungkan ruas jalan Bengkalis-Ketam Putih ke ruas Jalan Tanjung Padang ke Teluk Belitung. Ketiga, jalan akses pelabuhan Kuala Enok di Indragiri Hilir untuk infrastruktur jalan dan jembatan.

Wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri langsung memberikan tanggapan yang tak biasa. Ditegaskan, harusnya pemprov bisa lebih bijak dengan tetap mengusulkan dan mengawal bagaimana semua usulan tidak ada yang dicoret.

- Advertisement -

"Sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah, seharusnya sinergitas dengan seluruh kabupaten dan kota diperkuat, dan saling mendukung untuk pembangunan daerah, bukan ditinggalkan, begitukan. Koordinatornya ya pemprov ," kata Azwendi kepada media, Rabu (4/3).

Dengan tidak diusulkan oleh Pemprov Riau, soal KIT ini ke pusat, politisi Demokrat menyayangkannya. Sementara untuk diketahui Pemko Pekanbaru, disampaikan sudah melahirkan perda sebagai dasar hukum pengembangan dan pengelolaan kawasan KIT, diyakini mampu untuk mengangkat hajat hidup orang banyak.

"Kami di DPRD Kota Pekanbaru sudah mengesahkan perda untuk kawasan KIT dan mendukung penuh pengembangan dan pengelolaannya, dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Ditambah kami sudah ekspos di kementerian. Harapan kami tentu pemprov bisa mengusulkan juga, dan bersinergi dengan Pemko dan juha daerah Riau lainnya sebagai koordinator tentunya," pungkasnya.

Menanggapi isu yang beredar bahwa tidak dimasukkannya KIT ke dalam usulan Pemprov ke Bappenas, disebabkan hubungan antara Gubri dengan Wali Kota Pekanbaru tidak harmonis, Azwendi katakan seharusnya hal itu tidak terjadi.

"Harusnya ketika ini untuk masyarakat Riau juga, ego itu harus dihilangkan. Apa Pekanbaru bukan Riau? Harus ada koordinasi yang baik untuk memajukan provinsi Riau ini," paparnya.

Apalagi KIT ini jelas untuk memaju perekonomian. Apalagi KIT merupakan kawasan strategis, dan terintegrasi dengan TOL Dumai. Lalu jalan lingkar auto ring road, lalu suda ada PLTU 2 x 100 MW , lalu akan ada PLTG . "Maka ini perlu diduduk kan dan kami berharap Gubernur welcome dan benar-benar mendukung program kabupaten kota yang ada. Kami juga berharap Pemko dapat berkoordinasi intens untuk dapat mewujudkan KIT itu sebagai program strategis nasional di daerah," tuturnya.(gus)

PEKANBARU(RIAUPOS.CO) — Pengembangan Kawasan Industri tenaga (KIT) tidak dimasukkan Pemerintah Provinsi Riau ke dalam usulan program strategis daerah ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Padahal, KIT ini sudah di eksplor jauh-jauh hari sebelumnya dijadikan kawasan industri yang bisa mendukung semua sektor.

Ini ketahui setelah Gubri Syamsuar mengusulkan tiga proyek utama Provinsi Riau kepada Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa (3/3) di Jakarta lalu.

Adapun tiga proyek utama yang diusulkan adalah, pertama, pembangunan pengaman pantai pulau terluar Indonesia. Kedua, pembangunan jembatan yang menghubungkan ruas jalan Bengkalis-Ketam Putih ke ruas Jalan Tanjung Padang ke Teluk Belitung. Ketiga, jalan akses pelabuhan Kuala Enok di Indragiri Hilir untuk infrastruktur jalan dan jembatan.

Wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri langsung memberikan tanggapan yang tak biasa. Ditegaskan, harusnya pemprov bisa lebih bijak dengan tetap mengusulkan dan mengawal bagaimana semua usulan tidak ada yang dicoret.

"Sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah, seharusnya sinergitas dengan seluruh kabupaten dan kota diperkuat, dan saling mendukung untuk pembangunan daerah, bukan ditinggalkan, begitukan. Koordinatornya ya pemprov ," kata Azwendi kepada media, Rabu (4/3).

Dengan tidak diusulkan oleh Pemprov Riau, soal KIT ini ke pusat, politisi Demokrat menyayangkannya. Sementara untuk diketahui Pemko Pekanbaru, disampaikan sudah melahirkan perda sebagai dasar hukum pengembangan dan pengelolaan kawasan KIT, diyakini mampu untuk mengangkat hajat hidup orang banyak.

"Kami di DPRD Kota Pekanbaru sudah mengesahkan perda untuk kawasan KIT dan mendukung penuh pengembangan dan pengelolaannya, dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Ditambah kami sudah ekspos di kementerian. Harapan kami tentu pemprov bisa mengusulkan juga, dan bersinergi dengan Pemko dan juha daerah Riau lainnya sebagai koordinator tentunya," pungkasnya.

Menanggapi isu yang beredar bahwa tidak dimasukkannya KIT ke dalam usulan Pemprov ke Bappenas, disebabkan hubungan antara Gubri dengan Wali Kota Pekanbaru tidak harmonis, Azwendi katakan seharusnya hal itu tidak terjadi.

"Harusnya ketika ini untuk masyarakat Riau juga, ego itu harus dihilangkan. Apa Pekanbaru bukan Riau? Harus ada koordinasi yang baik untuk memajukan provinsi Riau ini," paparnya.

Apalagi KIT ini jelas untuk memaju perekonomian. Apalagi KIT merupakan kawasan strategis, dan terintegrasi dengan TOL Dumai. Lalu jalan lingkar auto ring road, lalu suda ada PLTU 2 x 100 MW , lalu akan ada PLTG . "Maka ini perlu diduduk kan dan kami berharap Gubernur welcome dan benar-benar mendukung program kabupaten kota yang ada. Kami juga berharap Pemko dapat berkoordinasi intens untuk dapat mewujudkan KIT itu sebagai program strategis nasional di daerah," tuturnya.(gus)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya