JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi penandatanganan kontrak kerja sama antara Blackstone Group dengan PT Amarta Karya, salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi.
Kontrak kerja sama itu untuk melanjutkan pembangunan proyek Blackstone Culinary Apartemen, di lahan seluas 6 hektare, yang berlokasi di Jalan AMD Gajah Putih, Kelurahan Tambak Oso, Surabaya, Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis, berjarak sekitar 4 km dari Bandara Internasional Juanda, di Sidoarjo, Jawa Timur.
Penandatanganan kontrak kerja sama tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian kerja sama yang dilakukan Blackstone Group dengan berbagai pihak. Sebelumnya, pada 1 Februari 2021, Blackstone Group telah menandatangani MoU dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol RI) untuk penyediaan fasilitas kredit kepemilikan apartement indent dan ready stock, khususnya bagi personil Polri.
"Sehingga mereka bisa mendapatkan akses kemudahan untuk memiliki hunian tempat tinggal," ujar Bamsoet usai menyaksikan penandatanganan kontrak kerjasama antara Blackstone Group dengan PT Amarta Karya, di Jakarta, Jumat (30/4/2021).
Turut hadir jajaran Direksi PT Amarta Karya, antara lain Direktur Utama Nikolas Agung SR, Direktur Operasional Royaldi Rosman, Kepala Divisi Corporate Secretary Brisban Rasyid, Kepala Divisi Operasi I Firman Sri Sugiharto, dan Asisten Direktur Operasional Runsa Renaldi.
Hadir pula jajaran Direksi Blackstone Group, antara lain Komisaris Utama Robert Kardinal, Direktur Utama Dwi Aroem Hadiatie, dan Direktur Laras Shintya Putri dan Andrys Ronaldi.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, kehadiran PT Amarta Karya sebagai kontraktor memberikan jaminan kualitas bangunan, sekaligus memastikan keberlanjutan proyek Blackstone Culinary Apartement. Sehingga bisa segera memberikan manfaat kepada para konsumen.
Kerja sama tersebut juga menjadi penanda gotong royong antara BUMN dengan pelaku usaha swasta dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprediksi kekurangan hunian untuk masyarakat pada tahun 2020 lalu mencapai 7,6 juta unit, sementara kebutuhan hunian baru per tahunnya diprediksi meningkat mencapai 800.000 unit.
"Data Bappenas memperkirakan setidaknya 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu personel Polri belum memiliki hunian layak. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 melaporkan, 80 persen jumlah keluarga di Indonesia sudah memiliki hunian, 20 persen lainnya masih tinggal dengan cara menyewa, menumpang di kerabat, hingga hidup nomaden," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Dewan Penasehat DPP REI (Real Estate Indonesia) ini menerangkan, selain memastikan ketersediaan hunian, dengan menggerakan sektor properti, juga akan memberikan multiplier effect economy bagi masyarakat. Karena sektor properti berkaitan erat dengan sektor lain dan mempengaruhi pertumbuhan sektor lain.
"Sebagaimana data KADIN Indonesia bidang properti, ada sekitar 176 sektor industri yang terkait dengan properti. Seperti groceries, kuliner, fashion, hingga berbagai kerajinan rumah tangga," katanya lagi.
Sektor properti dan industri, lanjutannya, juga mampu menyerap sekitar 30 juta tenaga kerja. Tidak berlebihan kiranya jika menjaga geliat pertumbuhan properti sama dengan menjaga geliat pertumbuhan ekonomi nasional.
Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Hary B Koriun
