PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau mengharapkan perbankan permudah persetujuan kredit. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Kadin Riau Bidang Perdagangan Investasi Logistik H Iva Desman SE MBA.

Iva mengatakan, stimulus keuangan yang berjalan saat ini tidak benar-benar sesuai dengan yang diprogramkan oleh pemerintah. Karena pada implementasinya, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan. Iva memberikan contoh pada usaha developer perumahan, dimana persetujuan kredit masih banyak tertunda di bank.

Iva menilai, banyaknya syarat membuat seolah-olah  bank ingin menyalurkan tapi terdapat keengganan. "Banyak syaratnya, bank terlalu berhati-hati, salah satu syarat yang menyulitkan adalah penghasilan tetap," kata Iva, Sabtu (27/7).

Iva menuturkan, penghasilan tetap itu kebanyakan dimiliki oleh aparatur sipil negara (ASN), Polri, dan TNI. Padahal, banyak yang mengajukan kredit tersebut memiliki penghasilan tidak tetap, bahkan penghasilannya lebih besar dibandingkan dengan penghasilan tetap.

"Bank perlu keberanian. Bahkan yang penghasilan tidak tetap ini bisa lebih besar daripada yang tetap. Kalau bank terlalu berpikir untuk menyerahkan kredit ke calon debitur dengan memberatkan persyaratan seperti mengharuskan penghasilan tetap maka ekonomi tidak akan berputar. Banyak yang rugi," ujar Iva.

Iva berharap, implementasi dari stimulus pemerintah sesuai dengan yang telah diprogramkan. Selain itu, Iva berpendapat, jika seharusnya pemerintah tidak menahan dana yang seharusnya dibelanjakan. Menurutnya, dana yang tertahan, terlebih dalam jumlah yang besar akan membuat ekonomi tidak berputar.

"Kita tahu, anggaran belanja negara banyak dialihkan ke penanganan Covid-19, tapi dana tersebut juga masih tertahan. Misalnya dana Covid-19 ada Rp100 miliar, yang banyak tetahan. Itu tak bisa menggerakkan ekonomi. Kalau dibelanjakan baru bisa jalan. Ada perputarannya," tutur Iva.

Lebih lanjut, Iva mengatakan saat ini para pelaku usaha mulai menggeliat untuk kembali membangkitkan perekonomian yang sudah terpuruk sejak wabah Covid-19 melanda. Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah berjalan sekitar 50 persen, sedangkan pengusaha di bidang pariwisata dan perhotelan terus berusaha untuk bangkit.

"Yang paling maju itu, ekonomi desa, seperti pertanian dan perkebunan, UMKM berjalan sudah sekitar 50 persen, dan sektor perhotelan masih terus bergerak meskipun sulit," ujar Iva.(anf)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau mengharapkan perbankan permudah persetujuan kredit. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Kadin Riau Bidang Perdagangan Investasi Logistik H Iva Desman SE MBA.

Iva mengatakan, stimulus keuangan yang berjalan saat ini tidak benar-benar sesuai dengan yang diprogramkan oleh pemerintah. Karena pada implementasinya, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan. Iva memberikan contoh pada usaha developer perumahan, dimana persetujuan kredit masih banyak tertunda di bank.

Iva menilai, banyaknya syarat membuat seolah-olah  bank ingin menyalurkan tapi terdapat keengganan. "Banyak syaratnya, bank terlalu berhati-hati, salah satu syarat yang menyulitkan adalah penghasilan tetap," kata Iva, Sabtu (27/7).

Iva menuturkan, penghasilan tetap itu kebanyakan dimiliki oleh aparatur sipil negara (ASN), Polri, dan TNI. Padahal, banyak yang mengajukan kredit tersebut memiliki penghasilan tidak tetap, bahkan penghasilannya lebih besar dibandingkan dengan penghasilan tetap.

"Bank perlu keberanian. Bahkan yang penghasilan tidak tetap ini bisa lebih besar daripada yang tetap. Kalau bank terlalu berpikir untuk menyerahkan kredit ke calon debitur dengan memberatkan persyaratan seperti mengharuskan penghasilan tetap maka ekonomi tidak akan berputar. Banyak yang rugi," ujar Iva.

Iva berharap, implementasi dari stimulus pemerintah sesuai dengan yang telah diprogramkan. Selain itu, Iva berpendapat, jika seharusnya pemerintah tidak menahan dana yang seharusnya dibelanjakan. Menurutnya, dana yang tertahan, terlebih dalam jumlah yang besar akan membuat ekonomi tidak berputar.

"Kita tahu, anggaran belanja negara banyak dialihkan ke penanganan Covid-19, tapi dana tersebut juga masih tertahan. Misalnya dana Covid-19 ada Rp100 miliar, yang banyak tetahan. Itu tak bisa menggerakkan ekonomi. Kalau dibelanjakan baru bisa jalan. Ada perputarannya," tutur Iva.

Lebih lanjut, Iva mengatakan saat ini para pelaku usaha mulai menggeliat untuk kembali membangkitkan perekonomian yang sudah terpuruk sejak wabah Covid-19 melanda. Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah berjalan sekitar 50 persen, sedangkan pengusaha di bidang pariwisata dan perhotelan terus berusaha untuk bangkit.

"Yang paling maju itu, ekonomi desa, seperti pertanian dan perkebunan, UMKM berjalan sudah sekitar 50 persen, dan sektor perhotelan masih terus bergerak meskipun sulit," ujar Iva.(anf)