JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kursi direktur utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera terisi pejabat definitif. Pihak istana telah memberikan sinyal kuat.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara bakal memimpin perusahaan energi pelat merah itu.
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat dikonfirmasi tidak membantah kabar tersebut.
”Mudah-mudahan segera dilantik,” ujar dia saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (25/11).
Pram menuturkan, proses di tim penilai akhir (TPA) telah dilalui. Bahkan, selaku sekretaris TPA, dia sudah menandatangani nama calon Dirut PT PLN (Persero). Namun, saat ditanya kepastian nama Rudiantara, dia hanya menegaskan, ”Ya, kan saya bilang tadi sudah tanda tangan.” Dengan selesainya proses TPA, tahap berikutnya tinggal pelantikan oleh menteri BUMN.
Pram menjelaskan, konsentrasi Presiden Jokowi saat ini adalah memperbaiki perekonomian. Salah satunya dengan membenahi kontribusi BUMN. Apalagi, dua BUMN, yakni Pertamina dan PLN, memberikan kontribusi signifikan terhadap persoalan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang dihadapi Indonesia. ”Yang sekarang sudah dilakukan Pertamina. Sebentar lagi PLN, kemudian Inalum, perbankan Mandiri, BTN, dan beberapa bank lain,” jelas politikus PDIP itu.
Di sisi lain, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, Rudiantara punya kapabilitas untuk mengisi pos Dirut PLN. Dia seorang profesional yang pernah menjabat Dirut Indosat dan wakil direktur utama PLN.
Soal kepiawaian dalam bidang bisnis, pria yang akrab disapa Chief RA itu tidak perlu diragukan. Namun, rekam jejaknya di bidang energi masih minim. ”Kalaupun pernah menjabat wakil Dirut PLN, tidak ada bukti bahwa Rudiantara berperan secara signifikan dalam melakukan transformasi di PLN secara radikal,” kata Fahmy.
Sebagai Dirut PLN, lanjut dia, Rudiantara memang bisa belajar dan bekerja dalam tim. ”Tetapi, sebagai leader, agak sulit dalam melakukan perubahan radikal di PLN seperti yang pernah dilakukan Ignasius Jonan di PT Kereta Api Indonesia (KAI),” papar dia saat dihubungi kemarin.
Fahmy melanjutkan, Rudiantara memiliki sejumlah tantangan berat sebagai orang nomor satu di PLN. Di antaranya, penyelesaian proyek 35.000 mw, zero blackout, penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik, dan penyelesaian holding PLN.
Selain itu, Fahmy menekankan, Dirut PLN harus memiliki komitmen dan keberanian melawan mafia proyek listrik. Sebab, beberapa pejabat terdahulu justru terseret ke dalam perburuan rente di proyek PLN. Akibatnya, mereka harus berurusan dengan aparat penegak hukum. ”Kalau tidak hati-hati dan punya keberanian melawan mafia proyek listrik, tidak tertutup kemungkinan Rudiantara bisa tergelincir seperti beberapa Dirut PLN sebelumnya,” tegas Fahmy.
Selain pengisian posisi Dirut PLN dan perombakan manajemen Pertamina, Kementerian BUMN masih akan mengevaluasi perusahaan-perusahaan pelat merah lain yang memerlukan restrukturisasi. Beredar kabar bahwa Ignasius Jonan, mantan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), dan Susi Pudjiastuti, mantan menteri kelautan dan perikanan, juga akan masuk BUMN.
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memilih memberikan jawaban yang relatif netral. Dia enggan menyebut nama atau perusahaan BUMN tertentu. ”Kita lihat saja nanti. Pokoknya ada lagi yang lain (yang mengisi posisi di BUMN, Red). Kami lagi cari-cari untuk melengkapi BUMN,” ujarnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
