JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah secara resmi akan membuka kembali keran ekspor crude palm oil (CPO) mulai Senin (23/5). Ia menegaskan, meskipun ekspor CPO kembali diizinkan, namun akan ada pengawasan secara ketat dari pelaksanaan kebijakan ini.
"Pelaksanaan ekspor oleh produsen (minyak goreng) akan dilakukan pengawasan secara ketat dan terintegrasi oleh Bea Cukai, Satgas Pangan Polri, kementerian lembaga terkait, pemda dan pengawasan melibatkan Kejaksaan Agung," tutur Airlangga saat konferensi pers, Jumat (20/5).
Menko Airlangga mengatakan, pemerintah akan menindak tegas setiap penyimpangan dalam aturan minyak goreng. Baik pada sektor distribusi maupun ekspor.
Menurut Airlangga, kebijakan pembukaan keran ekspor ini juga akan diikuti kebijakan untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng. Pemerintah akan menerapkan aturan domestic market obligation (DMO) dan domestic prize obligation pada minyak goreng nasional. Kebijakan ini akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan.
Airlangga mengatakan, setelah pelarangan ekspor CPO, harga dan pasokan minyak goreng di masyarakat sudah kembali aman. Bahkan, pasokan minyak goreng pada April sudah melebihi jumlah keperluan per bulan secara nasional.
Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, Kemendag akan menetapkan besaran DMO yang harus dipenuhi produsen serta mekanisme untuk distribusi migor ke masyarakat secara merata.
Ketersediaan pasokan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital dari Kemenperin. Distribusi pasar akan menggunakan sistem pembelian berbasis KTP. Hal ini diharapkan agar distribusi minyak goreng bisa tepat sasaran.
"Akselerasi percepatan distribusi migor dengan harga eceran tertentu, pemerintah memberikan penugasan Perum Bulog untuk menyediakan cadangan 10 persen dari total keperluan minyak goreng,” tegas Airlangga.(ifr)
Laporan: EKA GUSMADI PUTRA, Jakarta
