PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Belum lama ini, Kementrian Agama (Kemenag) bersama Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) tengah melakukan kajian program umroh digital usai melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Arab Saudi.
Namun rencana tersebut ditolak oleh Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Riau Dede Firmansyah, Rabu (17/7).
Menurut Dede, pihaknya dengan tegas menolak atas kebijakan pemerintah melakukan kerja sama program umrah digital tersebut.
Pasalnya, pemerintah Indonesia baru mau melakukan kajian, tetapi nyatanya telah lebih dulu melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Arab Saudi.
Lanjut Dede, kebijakan pemerintah tersebut justru akan merugikan banyak pihak, khususnya para pengusaha travel umroh.
“Seharusnya pemerintah itu memperhatikan pengusaha perusahaan biro perjalanan, dengan merangkul dan bekerja sama. Bukan malah membesarkan usaha yang sudah besar,â€ucapnya.
Meskipun, program tersebut masih belum diterapkan, tapi program pemerintah itu sudah menjadi ancaman besar dan nyata bagi pengusaha biro perjalanan wisata yang konsen ke umroh. Sebab bisa bikin pengusaha bangkrut dan gulung tikar, karena semua kebijakan sudah diambil oleh pemerintah.
“Kami berharap pemerintah dapat langsung turun ke bawah untuk bisa merangkul dan mendengarkan para pengusaha travel agen agar bisa naik kelas.
“Bagaimana kita bisa berusaha, kalau semua sudah diambil alih pemerintah. Dengan begitu pemerintah dapat mendorong dan mendukung tumbuh kembangnya para pengusaha travel khususnya yang fokus di haji dan umrah, sehingga tidak mematikan usaha dan membuat travel agen malah gulung tikar,†tegasnya.(rls/ayi)
Editor: Eko Faizin
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Belum lama ini, Kementrian Agama (Kemenag) bersama Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) tengah melakukan kajian program umroh digital usai melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Arab Saudi.
Namun rencana tersebut ditolak oleh Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Riau Dede Firmansyah, Rabu (17/7).
- Advertisement -
Menurut Dede, pihaknya dengan tegas menolak atas kebijakan pemerintah melakukan kerja sama program umrah digital tersebut.
Pasalnya, pemerintah Indonesia baru mau melakukan kajian, tetapi nyatanya telah lebih dulu melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Arab Saudi.
- Advertisement -
Lanjut Dede, kebijakan pemerintah tersebut justru akan merugikan banyak pihak, khususnya para pengusaha travel umroh.
“Seharusnya pemerintah itu memperhatikan pengusaha perusahaan biro perjalanan, dengan merangkul dan bekerja sama. Bukan malah membesarkan usaha yang sudah besar,â€ucapnya.
Meskipun, program tersebut masih belum diterapkan, tapi program pemerintah itu sudah menjadi ancaman besar dan nyata bagi pengusaha biro perjalanan wisata yang konsen ke umroh. Sebab bisa bikin pengusaha bangkrut dan gulung tikar, karena semua kebijakan sudah diambil oleh pemerintah.
“Kami berharap pemerintah dapat langsung turun ke bawah untuk bisa merangkul dan mendengarkan para pengusaha travel agen agar bisa naik kelas.
“Bagaimana kita bisa berusaha, kalau semua sudah diambil alih pemerintah. Dengan begitu pemerintah dapat mendorong dan mendukung tumbuh kembangnya para pengusaha travel khususnya yang fokus di haji dan umrah, sehingga tidak mematikan usaha dan membuat travel agen malah gulung tikar,†tegasnya.(rls/ayi)
Editor: Eko Faizin
