Minggu, 19 Oktober 2025
spot_img

Tiga Program Disiapkan untuk Kendali Inflasi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tantangan global yang terjadi saat ini membuat potensi kenaikan inflasi. Untuk itu, pemerintah pun tengah memitigasi resiko yang dihadapi akibat kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang terjadi akibat kondisi geopolitik tersebut.

Terkait dengan peredaman inflasi, pemerintah mendorong agar proses distribusi komoditas bisa berjalan dengan baik. Pemerintah daerah (pemda) juga diminta membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengontrol inflasi.

Kemudian, pemerintah pusat turut melanjutkan pemberian stimulus ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp 455,62 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Program ini dibagi tiga, yakni Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp122,5 triliun, Perlindungan Masyarakat sebesar Rp154,8 triliun dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp178,3 triliun. "Khusus menjelang Ramadan ini, Pemerintah meluncurkan penebalan perlindungan sosial terutama akibat kenaikan minyak goreng, besarnya Rp100.000 per bulan dan diberikan untuk 3 bulan sekaligus yaitu sebesar Rp 300.000," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ahad  (17/4).

Baca Juga:  Xenia Modification Usung Konsep Youth Sporty

"Bantuan itu diberikan kepada lebih dari 20 juta masyarakat. Ditambah dengan BT-PKLWN yang disalurkan kepada 2,5 juta masyarakat. Oleh Pemerintah akan segera disalurkan," sambungnya.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa digitalisasi daerah diharapkan terus ditingkatkan karena elektronifikasi berkontribusi dalam peningkatan PAD sebesar 11,1 persen (yoy) dan terjadi peningkatan PAD rata-rata hingga 14 persen dari 9 daerah yang mengikuti pilot project program percepatan dan perluasan digital daerah.

Kemudian juga secara keseluruhan, pihaknya akan melanjutkan program bantuan permodalan yaitu Banpres untuk usaha mikro yang ditargetkan untuk 12,8 juta masyarakat. Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar 3 persen yang diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2022. "Sekali lagi, KUR ini yang dibawah 100 juta rupiah adalah tanpa jaminan, dan jumlah KUR yang akan disalurkan di tahun ini meningkat 30 persen dibandingkan tahun lalu," tutup Airlangga.(esi)

Baca Juga:  BRI Kanca Siak Serahkan Grand Prize I dan II Undian PHS Periode II 2020

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tantangan global yang terjadi saat ini membuat potensi kenaikan inflasi. Untuk itu, pemerintah pun tengah memitigasi resiko yang dihadapi akibat kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang terjadi akibat kondisi geopolitik tersebut.

Terkait dengan peredaman inflasi, pemerintah mendorong agar proses distribusi komoditas bisa berjalan dengan baik. Pemerintah daerah (pemda) juga diminta membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengontrol inflasi.

Kemudian, pemerintah pusat turut melanjutkan pemberian stimulus ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp 455,62 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Program ini dibagi tiga, yakni Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp122,5 triliun, Perlindungan Masyarakat sebesar Rp154,8 triliun dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp178,3 triliun. "Khusus menjelang Ramadan ini, Pemerintah meluncurkan penebalan perlindungan sosial terutama akibat kenaikan minyak goreng, besarnya Rp100.000 per bulan dan diberikan untuk 3 bulan sekaligus yaitu sebesar Rp 300.000," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ahad  (17/4).

Baca Juga:  Sambut Tahun Baru Macan, Novotel Sajikan Hidangan Spesial

"Bantuan itu diberikan kepada lebih dari 20 juta masyarakat. Ditambah dengan BT-PKLWN yang disalurkan kepada 2,5 juta masyarakat. Oleh Pemerintah akan segera disalurkan," sambungnya.

- Advertisement -

Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa digitalisasi daerah diharapkan terus ditingkatkan karena elektronifikasi berkontribusi dalam peningkatan PAD sebesar 11,1 persen (yoy) dan terjadi peningkatan PAD rata-rata hingga 14 persen dari 9 daerah yang mengikuti pilot project program percepatan dan perluasan digital daerah.

Kemudian juga secara keseluruhan, pihaknya akan melanjutkan program bantuan permodalan yaitu Banpres untuk usaha mikro yang ditargetkan untuk 12,8 juta masyarakat. Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar 3 persen yang diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2022. "Sekali lagi, KUR ini yang dibawah 100 juta rupiah adalah tanpa jaminan, dan jumlah KUR yang akan disalurkan di tahun ini meningkat 30 persen dibandingkan tahun lalu," tutup Airlangga.(esi)

- Advertisement -
Baca Juga:  Perkuat UMKM Kampung Ayam Pedaging Kampar

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tantangan global yang terjadi saat ini membuat potensi kenaikan inflasi. Untuk itu, pemerintah pun tengah memitigasi resiko yang dihadapi akibat kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang terjadi akibat kondisi geopolitik tersebut.

Terkait dengan peredaman inflasi, pemerintah mendorong agar proses distribusi komoditas bisa berjalan dengan baik. Pemerintah daerah (pemda) juga diminta membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengontrol inflasi.

Kemudian, pemerintah pusat turut melanjutkan pemberian stimulus ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp 455,62 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Program ini dibagi tiga, yakni Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp122,5 triliun, Perlindungan Masyarakat sebesar Rp154,8 triliun dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp178,3 triliun. "Khusus menjelang Ramadan ini, Pemerintah meluncurkan penebalan perlindungan sosial terutama akibat kenaikan minyak goreng, besarnya Rp100.000 per bulan dan diberikan untuk 3 bulan sekaligus yaitu sebesar Rp 300.000," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ahad  (17/4).

Baca Juga:  Masata Pekanbaru Fair Peduli UMKM

"Bantuan itu diberikan kepada lebih dari 20 juta masyarakat. Ditambah dengan BT-PKLWN yang disalurkan kepada 2,5 juta masyarakat. Oleh Pemerintah akan segera disalurkan," sambungnya.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa digitalisasi daerah diharapkan terus ditingkatkan karena elektronifikasi berkontribusi dalam peningkatan PAD sebesar 11,1 persen (yoy) dan terjadi peningkatan PAD rata-rata hingga 14 persen dari 9 daerah yang mengikuti pilot project program percepatan dan perluasan digital daerah.

Kemudian juga secara keseluruhan, pihaknya akan melanjutkan program bantuan permodalan yaitu Banpres untuk usaha mikro yang ditargetkan untuk 12,8 juta masyarakat. Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar 3 persen yang diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2022. "Sekali lagi, KUR ini yang dibawah 100 juta rupiah adalah tanpa jaminan, dan jumlah KUR yang akan disalurkan di tahun ini meningkat 30 persen dibandingkan tahun lalu," tutup Airlangga.(esi)

Baca Juga:  New Honda CBR150R Pakai Baju Baru

 

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari