Kamis, 16 Oktober 2025
spot_img
spot_img

Perusahaan Belum Bisa Serap Lulusan Pelatihan Online Kartu Prakerja

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Progam kartu prakerja yang digadang-gadang Presiden Jokowi untuk menyelamatkan para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak memberikan jaminan. Para lulusan program kartu prakerja dengan pelatihan online itu tidak bisa diserap oleh perusahaan sebagai tenaga kerja baru.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, perusahaan belum bisa melakukan penyerapan tenaga kerja baru dari masyarakat yang telah menyelesaikan pelatihan kelas online Kartu Prakerja.

“Saat ini perusahaan kita kan dalam survival mode. Kita mencoba untuk bertahan. Kita belum berpikir nantinya kalau kita bisa ini (menyerap tenaga kerja), seperti apa jenis pekerja yang akan diambilkan,” ungkap Shinta Kamdani kepada JawaPos.com, Minggu (3/5).

Menurut Shinta, para pekerja yang sebelumnya dirumahkan bukan berarti berhenti kerja secara penuh. Mereka sewaktu-waktu dapat dipekerjakan lagi setelah perusahan kondisinya kembali pulih

Baca Juga:  Upgrade Honda CBR600RR, Ini Bocoran Spesifikasinya

“Sebenarnya kebanyakan pekerja itu masih dirumahkan. Itu bukan berarti mereka di-PHK. Masih sebatas dirumahkan. Kalau perusahaannya bisa bangkit lagi, kenapa mereka ngga dipekerjakan lagi. Kan bisa dimanfaatkan kembali,” tambahnya.

Shinta berharap para peserta pelatihan online kartu prakerja memanfaatkan ilmu yang didapatkan. Jangan hanya sekadar mengkritisi program tersebut.

“Nggak ada gunanya kita mengkritisi pemerintah. Sekarang ini kita sudah ada Kartu Prakerja, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang sudah dapat untuk menjalani training yang bermanfaat untuk individu.”

Sebelumnya, Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengkritisi program kartu prakerja. Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri memandang peran program Kartu Prakerja kurang efektif. Apalagi fungsinya seperti semibantuan sosial (bansos) di tengah wabah Covid-19.

Baca Juga:  Rowan Atkinson ’’Mr Bean’’ Lelang Mercedes-Benz 500E

Menurut Yose, saat ini pemerintah menyediakan program dapat membantu korban PHK dalam menopang hidupnya. “Kalau bansos minggu pertama 200 ribu orang, minggu kedua 200 orang lagi butuh waktu 25 minggu. Wabah sudah selesai sedangkan butuh cepat untuk korban PHK,” ujarnya dalam video conference, Jumat (1/5).

Yose memaparkan, program Kartu Prakerja dirancang untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing. Maka, kurang efektif jika materi pelatihannya hanya menggunakan media virtual saja, apalagi untuk korban PHK.

 

Jakarta: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Progam kartu prakerja yang digadang-gadang Presiden Jokowi untuk menyelamatkan para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak memberikan jaminan. Para lulusan program kartu prakerja dengan pelatihan online itu tidak bisa diserap oleh perusahaan sebagai tenaga kerja baru.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, perusahaan belum bisa melakukan penyerapan tenaga kerja baru dari masyarakat yang telah menyelesaikan pelatihan kelas online Kartu Prakerja.

“Saat ini perusahaan kita kan dalam survival mode. Kita mencoba untuk bertahan. Kita belum berpikir nantinya kalau kita bisa ini (menyerap tenaga kerja), seperti apa jenis pekerja yang akan diambilkan,” ungkap Shinta Kamdani kepada JawaPos.com, Minggu (3/5).

Menurut Shinta, para pekerja yang sebelumnya dirumahkan bukan berarti berhenti kerja secara penuh. Mereka sewaktu-waktu dapat dipekerjakan lagi setelah perusahan kondisinya kembali pulih

Baca Juga:  35 Ribu Mahasiswa Mendaftar XL Future Leaders 2020

“Sebenarnya kebanyakan pekerja itu masih dirumahkan. Itu bukan berarti mereka di-PHK. Masih sebatas dirumahkan. Kalau perusahaannya bisa bangkit lagi, kenapa mereka ngga dipekerjakan lagi. Kan bisa dimanfaatkan kembali,” tambahnya.

- Advertisement -

Shinta berharap para peserta pelatihan online kartu prakerja memanfaatkan ilmu yang didapatkan. Jangan hanya sekadar mengkritisi program tersebut.

“Nggak ada gunanya kita mengkritisi pemerintah. Sekarang ini kita sudah ada Kartu Prakerja, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang sudah dapat untuk menjalani training yang bermanfaat untuk individu.”

- Advertisement -

Sebelumnya, Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengkritisi program kartu prakerja. Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri memandang peran program Kartu Prakerja kurang efektif. Apalagi fungsinya seperti semibantuan sosial (bansos) di tengah wabah Covid-19.

Baca Juga:  Rowan Atkinson ’’Mr Bean’’ Lelang Mercedes-Benz 500E

Menurut Yose, saat ini pemerintah menyediakan program dapat membantu korban PHK dalam menopang hidupnya. “Kalau bansos minggu pertama 200 ribu orang, minggu kedua 200 orang lagi butuh waktu 25 minggu. Wabah sudah selesai sedangkan butuh cepat untuk korban PHK,” ujarnya dalam video conference, Jumat (1/5).

Yose memaparkan, program Kartu Prakerja dirancang untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing. Maka, kurang efektif jika materi pelatihannya hanya menggunakan media virtual saja, apalagi untuk korban PHK.

 

Jakarta: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos
spot_img

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Progam kartu prakerja yang digadang-gadang Presiden Jokowi untuk menyelamatkan para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak memberikan jaminan. Para lulusan program kartu prakerja dengan pelatihan online itu tidak bisa diserap oleh perusahaan sebagai tenaga kerja baru.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, perusahaan belum bisa melakukan penyerapan tenaga kerja baru dari masyarakat yang telah menyelesaikan pelatihan kelas online Kartu Prakerja.

“Saat ini perusahaan kita kan dalam survival mode. Kita mencoba untuk bertahan. Kita belum berpikir nantinya kalau kita bisa ini (menyerap tenaga kerja), seperti apa jenis pekerja yang akan diambilkan,” ungkap Shinta Kamdani kepada JawaPos.com, Minggu (3/5).

Menurut Shinta, para pekerja yang sebelumnya dirumahkan bukan berarti berhenti kerja secara penuh. Mereka sewaktu-waktu dapat dipekerjakan lagi setelah perusahan kondisinya kembali pulih

Baca Juga:  Ekonom Sebut Investasi Swasta Belum akan Masuk pada 2021

“Sebenarnya kebanyakan pekerja itu masih dirumahkan. Itu bukan berarti mereka di-PHK. Masih sebatas dirumahkan. Kalau perusahaannya bisa bangkit lagi, kenapa mereka ngga dipekerjakan lagi. Kan bisa dimanfaatkan kembali,” tambahnya.

Shinta berharap para peserta pelatihan online kartu prakerja memanfaatkan ilmu yang didapatkan. Jangan hanya sekadar mengkritisi program tersebut.

“Nggak ada gunanya kita mengkritisi pemerintah. Sekarang ini kita sudah ada Kartu Prakerja, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang sudah dapat untuk menjalani training yang bermanfaat untuk individu.”

Sebelumnya, Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengkritisi program kartu prakerja. Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri memandang peran program Kartu Prakerja kurang efektif. Apalagi fungsinya seperti semibantuan sosial (bansos) di tengah wabah Covid-19.

Baca Juga:  Rowan Atkinson ’’Mr Bean’’ Lelang Mercedes-Benz 500E

Menurut Yose, saat ini pemerintah menyediakan program dapat membantu korban PHK dalam menopang hidupnya. “Kalau bansos minggu pertama 200 ribu orang, minggu kedua 200 orang lagi butuh waktu 25 minggu. Wabah sudah selesai sedangkan butuh cepat untuk korban PHK,” ujarnya dalam video conference, Jumat (1/5).

Yose memaparkan, program Kartu Prakerja dirancang untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing. Maka, kurang efektif jika materi pelatihannya hanya menggunakan media virtual saja, apalagi untuk korban PHK.

 

Jakarta: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari