PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berencana merelokasi pedagang yang saat ini berjualan di Terminal BRPS ke Pasar Induk Pekanbaru. Namun, rencana ini terkendala penolakan pedagang.
Ada sekitar 200 pedagang yang akan dipindahkan ke pasar yang berada di Jalan Soekarno Hatta Ujung ini. "Saya dengar ada yang menolak. Tapi yang mau ditolak itu apa?" kata Kepala DPP Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut.
Menurutnya, DPP akan terus melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada pedagang agar mereka mau pindah ke lokasi Pasar Induk. "Karena mereka berjualan di situ (Terminal BRPS) pihak damkar sudah keberatan. Kita siapkan lokasi berjualan sementara di kawasan Pasar Induk," terang Ingot.
Pemko Pekanbaru pun segera merelokasi pedagang yang berjualan di belakang Terminal BRPS. Saat ini pemerintah kota dalam persiapan relokasi. Ratusan pedagang sayur ini akan di relokasi ke kawasan Pasar Induk dalam waktu dekat.
Pemerintah kota masih menanti pengembang yakni PT Agung Raffa Bonai (ARB) membuat tempat penampungan sementara. "Kita kerja sama dengan pengelola, sedang menyiapkan tempat penampungan," jelasnya.
Tempat penampungan ini berada di halaman Pasar Induk. Lokasi ini dimanfaatkan meski pembangunan fisik Pasar Induk belum selesai dibangun oleh pengembang.
"Pengelola (PT ARB) yang menyiapkan tempatnya. Kita minta pengelola menyiapkan tempat, bagaimana operasionalnya nanti pengelola musyawarah dengan pedagang," singkatnya.
Pasar Induk Pekanbaru di Jalan Soekarno Hatta sendiri baru menyentuh 57 persen penyelesaian pembangunannya. Digadang-gadang akan menguntungkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru karena pembangunan menggunakan dana pihak ketiga, namun pembangunan Pasar Induk Pekanbaru justru mangkrak tahunan dan terbengkalai.
Proyek Pasar Induk Pekanbaru dikerjakan oleh PT Agung Rafa Bonai yang memenangi lelang investasi pada tahun 2016 lalu dengan kontrak Bangun Guna Serah (BGS) bangunan selama 30 tahun. Pasar Induk dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektare, dengan nilai pembangunan diperkirakan menelan biaya Rp94 miliar.
Dari data yang dirangkum Riau Pos, terhentinya pembangunan proyek yang terus mendapatkan pemakluman oleh Pemko Pekanbaru meski tak jelas kapan selesainya ini bukan pertama kali. Proyek sudah mendapatkan perpanjangan waktu kerja lebih dari dua kali. Proyek ini mangkrak sejak November 2018 hingga April 2019.(ali)
