JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan adanya ancaman lanjutan usai guncangan gempa magnitudo 6,2 yang terjadi Jumat, 26 Februari 2022 lalu. Ancaman yang dimaksud BMKG tersebut berupa adanya potensi longsor, banjir, dan banjir bandang di area hulu sungai lereng Gunung Talamau.
"Untuk gempa in sya Allah perkembangannya jauh melandai. Artinya, gempa-gempa susulan yang terjadi semakin melemah menuju kestabilan," ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati di Kabupaten Pasaman Barat, Ahad (27/2).
Dwikorita mengatakan, justru yang saat ini perlu diwaspadai adalah potensi bencana hidro meteorologi berupa potensi banjir ataupun banjir bandang serta longsor, mengingat saat ini masih musim penghujan. Masyarakat yang tinggal di sepanjang aliaran sungai pada lereng G. Talamau harus lebih waspada dan siaga karena potensi tersebut bisa sewaktu-waktu terjadi.
"Jadi kewaspadaan masyarakat harus bergeser, tidak lagi soal gempa tapi bencana akibat musim penghujan. Berdasarkan hasil survey, teridentifikasi luapan banjir sedimen mencapai radius kurang lebih 200 m dari tepi sungai. Maka warga yang bermukim dan beraktivitas di sepanjang aliran sungai yg mengalir dari lereng atas G. Talamau dihimbau untuk menghindari zona dalam radius 200 meter dari tepi sungai, apabila hujan turun di lereng gunung tersebut. Situasi ini diperkirakan akan berlangsung hingga Maret – April," imbuhnya.
Dwikorita menyebut saat ini BMKG bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya mitigasi guna mereduksi dampak jika sewaktu-waktu bencana hidrometeorologi menerjang.
Pencegahan dilakukan BMKG dengan terus memonitor cuaca dan intensitas hujan, serta BWS melakukan pengerukan sedimen lumpur atau material longsoran yang terjadi akibat gempa dan tersapu oleh hujan atau aliran sungai, dengan menggunakan alat berat, agar aliran air tidak meluap ke pemukiman warga. Upaya pengerukan ini juga sekaligus untuk mencegah terbentuknya sumbatan material endapan longsoran pada lembah sungai. Sumbatan-sumbatan material tersebut sering terjadi akibat longsor saat gempa, dan akan berbahaya bila membendung aliran air hujan dan aliran sungai dari arah hulu. Pasalnya, bendung tersebut sewaktu-waktu dapat jebol bila air terus terakumulasi dan menekan, seiring dengan peningkatan curah hujan.
BMKG, lanjut dia, secara lebih intensif terus melakukan monitoring cuaca dengan menggunakan radar cuaca, serta memberikan prakiraan dan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di area hulu sungai lereng Gunung Talamau.
"Kami juga melakukan identifikasi zona bahaya di sempadan sungai dan sempadan lereng," ujarnya.
Lakukan Survei Gempa
Sementara itu, terkait gempabumi, Dwikorita menyampaikan bahwa usai gempa melanda Pasaman Barat, BMKG langsung bergerak melakukan survei untuk memetakan tingkat kerentanan tanah terhadap guncangan gempa yang diverifikasi dengan pemetaan tingkat kerusakan bangunan. Tingkat kerentanan tanah dipetakan dengan melakukan pengukuran terhadap berbagai jenis tanah dan batuan di sekitar pusat gempa. BMKG juga terus memonitor dan memetakan gempa-gempa susulan, untuk memperkirakan kapan gempa susulan akan berakhir.
Hasil survei disiapkan untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah, agar secara ketat memperhatikan "building code" untuk standard bangunan tahan gempa, terutama pada zona-zona yang rentan mengalami guncangan gempa.
Dari hasil pengukuran tersebut, selanjutnya akan dipetakan secara faktual zona mana saja yang rentan mengalami guncangan kuat di kemudian hari
"Nantinya akan terverifikasi, mana-mana daerah dengan tingkat kerentanan atau guncangan tinggi, menengah, dan rendah, sebagai informasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan kembali wilayah," terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga mengimbau kepada para korban gempa untuk kembali ke rumah masing-masing apabila kondisi rumah masih utuh dan berkategori layak huni, serta rumah tersebut berada di luar zona 200 meter dari tepi sungai, mengingat gempa-gempa susulan yang terjadi usai gempa utama semakin melemah.
"Tidak usah percaya hokas atau kabar bohong yang sengaja disebarkan untuk menakut-nakuti masyakarat. Pastikan informasi yang diperoleh valid langsung dari BMKG. Silahkan pantau terus kanal-kanal komunikasi BMKG. Bukan hanya update soal gempa, namun juga kondisi cuaca dan peringatan dini," pungkasnya.
Dalam survei lapangan tersebut, Kepala BMKG, didampingi Kepala Pusat Seismologi Teknik – Rahmat Triyono, Kepala Balai Besar Wilayah 1 BMKG – Darmawan, serta Koordinator BMKG propinsi dan lima kepala stasiun BMKG di wilayah Sumatra Barat. BMKG juga berkoordinasi dengan BNPB, Bupati Kabupaten Pasaman Barat beserta jajarannya, terutama Kalaksa BPBD dan Kepala Dinas Kominfo, serta bersinergi dengan Tim Balai Wilayah Sungai setempat
Percepat Validasi Data Korban
Total 11 orang warga dinyatakan meninggal akibat gempa 6,2 Magnitudo (M) berpusat di Pasaman Barat (Pasbar). Sebaran korban meninggal itu di Pasbar berjumlah lima orang dan Pasaman berjumlah enam orang. Dua kabupaten tersebut paling terparah terkena dampak bencana gempa. Ratusan rumah mengalami kerusakan dan ribuan jiwa harus diungsikan di dua daerah tersebut.
Sekkab Pasaman Maraondak kepada Padang Ekspres (RPG), kemarin sore (28/2) menyebut, saat ini jumlah warga Pasaman yang meninggal berjumlah 6 orang. Sementara 5 orang lainnya masih belum ditemukan. Dari enam korban itu, lima meninggal karena tertimpa reruntuhan. Sedangkan seorang lainnya hanyut dihantam galodo.
"Korban meninggal terakhir ditemukan Sabtu 26 Februari, saat ini kita masih melakukan pencarian untuk lima korban yang hilang," ujarnya.
Diperkirakan lima korban yang belum ditemukan itu diterjang galodo usai kejadian gempa. Informasinya, saat itu mereka sedang berkerja di ladang. Posisi ladang itu melengkung yang menjadi lokasi yang dilewati galodo tersebut. Ia menambahkan, saat ini Pemkab Pasaman telah mendirikan lima titik posko pengungsian. Data sementara, pengungsi yang tercatat 4.407 jiwa atau berjumlah 1.047 KK.
Saat ini masih ada kampung yang belum terdata, yakni Ladang Rimbo, Guguang. Jika terdata keseluruhan berkemungkinan pengungsi mencapai 5.000 jiwa. Untuk korban luka berat 5 orang dan luka ringan 36 orang. Luka berat dirujuk ke RSUD Jambak, Simpangampek, dan luka ringan diobati di Puskesmas Ladangpanjang, Kecamatan Tigonagari.
Hingga hari keempat pascagempa, suasana di Malampah masih mencekam, akibat masih sering terjadi gempa susulan. Selain itu, warga yang bertahan dan mendirikan tenda di depan rumahnya juga ketakutan akan terjadinya banjir bandang susulan.
Validasi Data dan Penyaluran Bantuan
Di Pasaman, berbagai upaya telah terus dilakukan pemerintah setempat didukung Pemprov Sumbar, Kepolisian dan TNI, serta bantuan dari kabupaten kota se-Sumbar. Pendataan korban dan kerusakan, serta pendistribusian bantuan dan logistik, menjadi fokus utama sembari menyiapkan infrastruktur pendukung di lokasi-lokasi pengungsian.
Maraondak menambahkan, secepatnya data korban bencana sudah rampung dan masuk ke posko induk. Ia menambahkan, tenda pengungsian masih sangat dibutuhkan warga. Laporan dari Kepala Dinas Sosial Pasaman, sudah ada 1.500 tenda berbagai model dan ukuran dari Kementerian Sosial yang disalurkan berikut kasur, busa, serta selimutnya.
Sementara itu, Bupati Pasaman Benny Utama mengatakan, masa tanggap darurat dinyatakan 14 hari pascabencana. Saat rapat gabungan, Benny menginstruksikan pembuatan MCK darurat di lokasi-lokasi pengungsian. "Bangun MCK di lokasi pengungsian. Jumlahnya sesuaikan dengan kebutuhan para pengungsi di tiap lokasi, hitung berapa perempuan dan berapa laki-laki," jelasnya.
Seluruh OPD Pemkab Pasaman juga diminta fokus dulu dipemulihan pascabencana Malampah, karena merupakan kerja besar yang harus ditangani terpadu dan serius, termasuk terus mengoptimalkan pencarian warga yang hilang oleh tim gabungan di Malampah.
Kepada Kadis Kesehatan, Bupati minta agar didirikan posko kesehatan di seluruh lokasi pengungsian dan melakukan pengecekan kesehatan para pengungsi setiap hari. Sementara Dinas Pendidikan diminta meliburkan anak-anak bersekolah di Nagari Malampah, minimal selama masa tangap darurat 14 hari dan dapat diperpanjang jika keadaan belum memungkinkan.(wni/rpg/egp)
