JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memantau kondisi yang terjadi di Hongkong belakangan ini. Hal ini guna memastikan ekspor Indonesia ke Hongkong berjalan baik meski situasi di sana sedang tidak kondusif.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Dody Edward mengaku belum berani menyatakan apakah aktivitas ekspor Indonesia ke Hongkong baik-baik saja atau tidak. "Kondisi tersebut perlu kita sikapi, begitu suatu saat kondisinya ternyata semakin parah kita akan monitor dengan perwakilan yang ada di sana, jangan sampai ekspor kita terganggu. Kita masih harus lihat datanya apakah baik-baik saja atau tidak," kata Dody kepada JawaPos.com di Jakarta, Jumat (16/8) sore.
Dody menyebut, situasi politik di Hongkong akibat adanya gelombang unjuk rasa besar-besaran masih harus dilihat apakah ada efeknya ke Indonesia dari segi ekspor atau tidak. "Saya nggak berani bilang baik-baik saja atau tidak. Tapi ini perlu kita sikapi dan kita antisipasi. Karena itu ada efeknya yang perlu didalami lagi," jelas Dody.
Sementara itu, masih soal gelombang unjuk rasa besar-besaran di Hongkong dan situasi terdampaknya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengimbau masyarakat Indonesia yang ingin bepergian ke Hongkong atau WNI di Hongkong untuk memperhatikan beberapa hal.
Bagi yang merencanakan bepergian ke Hongkong, agar mencermati perkembangan keamanan terakhir, termasuk melalui aplikasi safe travel Kemenlu. Untuk perjalanan yang sifatnya tidak mendesak, Kemenlu mengimbau, sebaiknya ditunda hingga situasi lebih kondusif.
Bagi yang menetap di wilayah Hongkong juga agar tetap tenang dan waspada, menjauhi lokasi berkumpulnya massa, tidak terlibat dalam kegiatan politik setempat, serta senantiasa mengikuti imbauan dari otoritas setempat. Termasuk memantau informasi di laman Facebook Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong.
Dalam keadaan darurat, hotline KJRI Hongkong dapat dihubungi melalui Whatsapp nomor +852 6894 2799 / +852 6773 0466 / +852 5294 4184 atau melalui Tombol Darurat aplikasi Safe Travel Kementerian Luar Negeri RI.
Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi
