JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Semua wilayah yang berada di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 dan 2 akan kembali menjadi level 3. Hal ini diputuskan untuk mencegah adanya kasus penularan jelang libur natal dan tahun baru (Nataru) 2021.
Padahal, kasus positif di Indonesia sedang melandai serta masyarakat sudah lebih sadar diri dalam mematuhi protokol kesehatan. Keputusan ini pun dirasa tidak bijak dan tidak adil bagi mereka yang sudah berada di level 1 dan 2.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menuturkan, pemerintah terlalu berlebihan dalam merespon libur Nataru. Kata dia, sebaiknya pemerintah mengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.
"Pemerintah ini overacting. Jadi pemerintah harus biasa saja, jangan selalu jadi pusat kecurigaan publik (ada apa dengan pengambilan keputusan ini)," terang dia kepada JawaPos.com, Kamis (18/11).
Ia juga mengingatkan, apabila kebijakan ini tetap dipaksakan, sosialiasi kepada masyarakat harus lebih giat dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar tidak muncul persepsi negatif dan menjadi polemik.
"Kalau ini tetap dipaksakan, ya ini harus disosialisasikan lebih gencar," jelasnya.
Dirinya pun prihatin kepada mereka yang mencari rezeki dari memanfaatkan momen ini. Untuk itu, pemerintah sebaiknya membatalkan kebikakan tersebut.
"Belum lagi mereka yang hidupnya terpencil, mereka yang cari makan dari Nataru, seperti penjual terompet, itu gimana," pungkas dia.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Semua wilayah yang berada di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 dan 2 akan kembali menjadi level 3. Hal ini diputuskan untuk mencegah adanya kasus penularan jelang libur natal dan tahun baru (Nataru) 2021.
Padahal, kasus positif di Indonesia sedang melandai serta masyarakat sudah lebih sadar diri dalam mematuhi protokol kesehatan. Keputusan ini pun dirasa tidak bijak dan tidak adil bagi mereka yang sudah berada di level 1 dan 2.
- Advertisement -
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menuturkan, pemerintah terlalu berlebihan dalam merespon libur Nataru. Kata dia, sebaiknya pemerintah mengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.
"Pemerintah ini overacting. Jadi pemerintah harus biasa saja, jangan selalu jadi pusat kecurigaan publik (ada apa dengan pengambilan keputusan ini)," terang dia kepada JawaPos.com, Kamis (18/11).
- Advertisement -
Ia juga mengingatkan, apabila kebijakan ini tetap dipaksakan, sosialiasi kepada masyarakat harus lebih giat dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar tidak muncul persepsi negatif dan menjadi polemik.
"Kalau ini tetap dipaksakan, ya ini harus disosialisasikan lebih gencar," jelasnya.
Dirinya pun prihatin kepada mereka yang mencari rezeki dari memanfaatkan momen ini. Untuk itu, pemerintah sebaiknya membatalkan kebikakan tersebut.
"Belum lagi mereka yang hidupnya terpencil, mereka yang cari makan dari Nataru, seperti penjual terompet, itu gimana," pungkas dia.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
