JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) yang merupakan relawan Presiden di masa Pemilu 2014-2019, menyerukan pembersihan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju lantaran berburu keuntungan dari pandemi.
KKPJ ini terdiri dari sembilan lebih aliansi pendukung Jokowi, di antaranya, PROJO, SEKNAS Jokowi, BARA-JP, KAPT, Almisbat, RPJB, DUTA Jokowi, RKIH, hingga Joman.
"Sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan. Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin yang jelas telah membajak visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah," kata mereka di Jakarta, Sabtu (6/11/2021).
Mereka menyebut, perkembangan situasi politik pemerintahan gamang dalam penanganan lanjutan covid-19 dan pemulihan ekonomi saat ini. Mulai dari kebijakan soal vaksin berbayar pada beberapa bulan lalu, kemudian semrawut kasus bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19.
Hingga kemudian teranyar, soal dugaan bisnis di balik kebijakan tes PCR dalam moda transportasi, serta kebijakan masa karantina yang berubah-ubah. KKPJ lantas menuding, perilaku beberapa menteri Jokowi seolah kentara ingin menjadi calon presiden dan wakil calon presiden pada 2024 nanti.
"KKPJ sangat prihatin melihat begitu banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente, yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan memanfaatkan bencana pandemi global, bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan presiden Jokowi," lanjut mereka.
Baru-baru ini, sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo diduga terlibat bisnis tes PCR melalui afiliasi dan kepemilikan saham pada PT GSI. Hal itu diungkapkan oleh Mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto tempo hari lalu.
Edy menyebut, PT GIS yang memfasilitasi layanan tes PCR didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).
Selain itu, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Edy mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir. Buntutnya, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan dugaan dua menteri tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 November lalu.
Alif mengatakan, pihaknya hanya mendapat surat tanda terima dari KPK terkait pelaporan dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis pengadaan PCR.
Adapun perihal tudingan bisnis PCR yang menyasar Menko Marives Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir, keduanya sudah memberikan klarifikasi. Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengambil untung dalam bisnis tes PCR PT GSI.
Luhut mengatakan PT GSI didirikan bukan untuk mencari profit. Perusahaan itu dibuat untuk membantu penyediaan tes Covid-19 skala besar. Dia juga menjelaskan soal keterlibatan perusahaannya, PT Toba Bumi Energi, dalam PT GSI. Menurutnya, Toba Bumi Energi berpartisipasi dalam pengadaan tes Covid-19 bersama sejumlah perusahaan besar.
Politikus Partai Golkar itu menyampaikan PT GSI tak pernah membagi keuntungan kepada para pemegang saham. Luhut menyebut PT GSI selalu menggunakan keuntungan bisnis untuk membantu penanganan pandemi.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga mengatakan isu yang menyebut Erick ikut berbisnis tes PCR terbilang tendensius. Pasalnya, PT GSI, perusahaan yang dikaitkan dengan Erick hanya melakukan tes PCR sebanyak 700 ribu.
Sementara, total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia mencapai 28,4 juta. Dengan demikian, total tes PCR yang dilakukan oleh GSI hanya sekitar 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia.
Arya juga menambahkan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro Bangun Negeri. Jumlah saham yang dimiliki sebesar 6 persen. Terlebih, kata Arya, Erick sendiri sudah tak aktif di Yayasan Adaro Bangun Negeri sejak didapuk menjadi menteri. Dengan demikian, ia menegaskan Erick tak terlibat dengan bisnis PCR tersebut.
Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
