JAKARTA (RIAUPOS.CO) — SELASA (26/1), akumulasi kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia sejak Maret lalu sudah melebihi 1 juta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar ini menjadi momen untuk semakin meningkatkan kolaborasi membasmi Covid-19. Di sisi lain, hari ini (27/1) penyuntikan vaksin Covid-19 kedua dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
"Angka ini membuat kita harus merenung dan ada dua momen penting yang harus kita sadari," kata Budi di Kantor Presiden.
Momen yang pertama menurut Budi adalah ini saatnya untuk berduka karena ada banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat. Sementara momen kedua yakni harus sadar untuk bekerja sangat keras dalam membasmi Covid-19.
Budi mendapatkan saran dari para epidemiolog, yakni mengurangi laju penularan Covid-19. Untuk mengurangi laju penularan, terdapat dua hal yang harus dilakukan secara bersama-sama. Pertama, dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Yang harus dilakukan adalah mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Yang kedua adalah dengan melakukan penguatan 3T, yaitu pengujian, pelacakan, dan isolasi mandiri terhadap pasien serta pihak lain yang melakukan kontak erat.
Dia berjanji kementeriannya akan berupaya keras untuk melakukan identifikasi, pelacakan terhadap kontak erat, dan menyiapkan tempat isolasi mandiri yang aman. Sekaligus mengurangi laju penularan.
Sementara itu, Satgas kembali mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 5 tahun 2021 yang berisi tentang perpanjangan ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi Covid-19. SE ini memperpanjang SE sebelumnya terhitung 26 Januari hingga 8 Februari mendatang.
Secara umum ketentuan perjalanan orang yang diatur dalam SE ini mirip dengan ketentuan perjalanan dalam masa Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini. Dengan beberapa tambahan, di antaranya adalah larangan untuk menelpon selama dalam angkutan umum.
Hal tersebut diatur dalam dalam bagian F (Protokol) ayat 2C yang menyebutkan bahwa pelaku perjalanan dilarang untuk berbicara di telepon baik satu arah maupun dua arah sepanjang perjalanan. Hal ini berlaku untuk moda darat, laut, perkeretaapian, hingga udara. Selain itu, ada juga ketentuan tentang penggunaan tes Ge Nose untuk perjalanan kereta api jarak jauh.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengevaluasi program pengendalian penyebaran Covid-19. Salah satu caranya dengan membentuk tim untuk melihat kontributor penyebaran kasus.
"Kalau kita melihat terjadi angka kenaikan, buat tim untuk mengetahui terjadinya peningkatan itu karena apa, karena daerah itu tidak sama," ujarnya.
Tito menjelaskan, setiap daerah belum tentu kontributor peningkatan angka positive rate-nya sama. Oleh karena itu, tiap-tiap pemda perlu mendalami, mengevaluasi apa kontributor utama dari kenaikkan angka di wilayahnya.
Jika disebabkan kepatuhan penggunaan masker yang rendah misalnya, kepala daerah dapat menegakkan kedisipinan masyarakat. Yakni dengan bersinergi bersama tokoh masyarakat, forkopimda, maupun aparat keamanan dan penegak hukum. "Mungkin masalah maskernya yang belum disiplin digunakan. Kalau belum, di mana? Di sektor apa? Di bidang apa? atau di lokasi mana? Di kegiatan apa? Itu yang diserang (diperbaiki)," imbuhnya.
Jika yang jadi penyebabnya masih banyak kerumunan, maka harus dicarikan solusinya. Bisa dengan membuat pengaturan, atau bahkan pembubaran jika bukan sektor yang krusial. "Kalau sudah tahu mana kerumunan itu, buat aturan bila perlu," tuturnya.
Mantan Kapolri itu juga mengingatkan bahwa pemda boleh membuat regulasi terkait penegakkan prokes. Baik dalam bentuk peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah (perkada).
Selain evaluasi dalam program pencegahan, Tito meminta upaya testing, tracing, dan treatment perawatan pada pasien Covid-19 terus ditingkatkan. Dia menekankan setiap daerah harus memiliki kemampuan testing dan tracing yang standar.
Jika fiskal daerah tidak mencukupi, Pemda bisa melibatkan pihak ketiga atau provinsi. "Kalau tidak mampu juga minta ajukan kepada pemerintah pusat, karena pusat juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung daerah-daerah," pungkasnya.
Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah terus melakukan program vaksinasi. Hingga kini, 179 ribu orang telah divaksin.
"Pemerintah sudah membuat jadwal dimana jadwal ini Presiden meminta bahwa vaksinasi akan diselesaikan di bulan Desember. Diharapkan vaksinasi ini dapat mencapai target. Sekarang sekitar 179 ribu orang telah divaksinasi," ujarnya, kemarin (26/1).
Menurut Airlangga, berdasarkan arahan Presiden tersebut, masyarakat yang direncanakan akan divaksinasi Januari-Maret 2022 akan ditarik maju menjadi lebih awal. Airlangga mengimbau agar program vaksinasi dapat diawasi bersama. Dia juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa terus menjaga kedisiplinan dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan melakukan 3M. Program 3T juga terus dijalankan.
Selain kepada tenaga kesehatan, DPR juga menganjurkan vaksin diprioritaskan untuk mereka yang berhadapan langsung dengan banyak orang. Salah satunya tenaga pengajar. Hal itu kembali disampaikan oleh Komisi X DPR RI.
Anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian menyatakan guru perlu masuk ke jajaran yang diprioritaskan mendapat vaksin segera. Apalagi sejak akhir 2020, ada beberapa daerah yang sudah menjalankan kegiatan belajar mengajar tatap muka. "Di beberapa daerah, KBM sangat urgent karena minim fasilitas pendukung PJJ (pembelajaran jarak jauh, red)," jelas Hetifah.
Untuk sementara, beberapa daerah menunda pelaksanaan KBM tatap muka karena mendapat penolakan dari berbagai pihak. Baik orang tua maupun oranisasi guru serta pengamat pendidikan. Namun hal ini dikhususkan bagi sekolah yang sarana prasarananya memadai untuk PJJ.
Hetifah meyakini dengan vaksinasi terhadap tenaga pengajar akan mengurangi risiko penularan di lingkungan sekolah. Meski demikian, pembatasan murid yang mengikuti pembelajaran tatap muka tiap harinya juga masih perlu dibatasi meski para guru telah mendapat vaksin.
Dia menambahkan bahwa pemberian vaksin ini tidak terbatas pada guru berstatus PNS, tetapi juga yang berstatus honorer. Sebab, intensitas pertemuan dengan banyak orang sama tingginya. Untuk memastikan guru mana saja yang paling membutuhkan vaksin segera, Hetifah menyarankan adanya kajian terhadap tingkat ancaman penularan di daerah yang bersangkutan. Agar pemberian tepat sasaran.
Dari sisi ekonomi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebut, program vaksinasi bisa berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah atas. Sepanjang tahun lalu, masyarakat kelas atas cenderung menahan konsumsinya. Hal itu tampak dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang tumbuh pada 2020.
"Sepanjang 2020, pertumbuhan DPK perbankan tinggi sekali. Mereka tidak belanja bukan karena tidak punya uang, melainkan karena masyarakat mampu tidak belanja akibat mobilitas yang dibatasi," tutur dia.
Febrio berharap seiring dengan adanya vaksinasi maka mobilitas masyarakat bisa meningkat. Sehingga DPK perbankan bisa turun dan digunakan untuk kegiatan konsumsi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagi masyarakat kelas bawah, Febrio mengatakan pemerintah akan tetap menggulirkan program perlindungan sosial (perlinsos). Menurutnya, program itu terbukti efektif mendukung daya beli masyarakat kelas bawah serta menahan laju peningkatan kemiskinan dan ketimpangan.
"Kami melihat untuk perlinsos itu efektif. Pada saat krisis banyak masyarakat kita yang susah. Realisasi program perlinsos mencapai 100 persen ini luar biasa. Ini dibutuhkan masyarakat kelas bawah kita," ujar Febrio.
Hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan menerima suntikan vaksin Covid-19 untuk dosis kedua. Rencananya, vaksinasi akan kembali dilakukan di Istana Merdeka. "Sesuai jadwal yang telah ditentukan," ujar Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.
Vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac membutuhkan dua kali penyuntikan. Masing-masing sebanyak 0,5 mililiter dengan jarak waktu 14 hari. Sebelumnya, Presiden menerima suntikan pertama pada 13 Januari lalu.(lyn/tau/far/dee/deb/jpg)
