JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Bupati Sleman Sri Purnomo terpapar Covid-19. Padahal, sepekan sebelumnya dia divaksin. Kabar itu direspons cepat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebelum menjadi isu liar yang meresahkan publik, Kemenkes memberikan klarifikasi kemarin (22/1).
Jubir Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, waktu antara paparan hingga munculnya gejala terhadap Bupati Sleman terjadi pada hari kelima dan keenam.
Sri Purnomo dinyatakan positif pada 20 Januari. Sementara itu, dia menjalani vaksinasi pada 14 Januari.
"Jika melihat sequence waktunya, sangat mungkin saat divaksin, beliau dalam masa inkubasi. Sudah terpapar virus, tapi belum bergejala," ujarnya kemarin.
Nadia menjelaskan, vaksin Covid-19 Sinovac berasal dari virus yang dimatikan atau inactivated. Karena itu, tidak mungkin vaksin tersebut mengakibatkan infeksi terhadap orang yang disuntik. Selain itu, vaksin tersebut membutuhkan dua dosis penyuntikan untuk menguatkan respons imun. Penyuntikan vaksin kedua akan memicu antibodi yang lebih cepat dan efektif.
"Suntikan pertama dilakukan untuk memicu respons kekebalan awal. Dilanjutkan suntikan kedua untuk menguatkan respons imun yang telah terbentuk," bebernya. Kondisi Bupati Sleman tidak menunjukkan gejala sakit. Namun, dia tetap melakukan isolasi mandiri di rumah dinas.
Kasus itu tak berarti menghentikan vaksinasi. Nadia menjelaskan, vaksinasi dilakukan sesuai dengan target. Dia juga mengingatkan bahwa vaksinasi tak lantas meninggalkan protokol kesehatan.
Hingga pukul 13.00 kemarin, jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang divaksin Covid-19 mencapai 132 ribu orang atau 22 persen dari total 598.483 nakes. Mereka tersebar di 13.525 fasilitas layanan kesehatan pada 92 kabupaten/kota di 34 provinsi.
Pada tahap awal, pemerintah sudah menyebarkan undangan vaksinasi kepada 598.483 nakes. Namun, angka itu belum semuanya. Sebab, target pemerintah adalah memvaksin 1,4 juta nakes. Sisanya, yakni 888.282 nakes, mulai dikirimi undangan pada 21 Januari. "Jika ada tenaga kesehatan yang belum terdaftar di tahap pertama, mungkin mereka berada di kelompok kedua," ucap Nadia.
Ada juga 20.154 nakes yang tidak bisa diberi vaksin atau ditunda. Alasannya, mereka adalah penyintas, memiliki penyakit bawaan, atau dalam keadaan hamil. "Tenaga kesehatan yang ditunda vaksinasi karena penyakit bawaan paling banyak disebabkan hipertensi," ucap Nadia.
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih menilai, kasus terpaparnya kepala daerah setelah mendapatkan vaksin terjadi lantaran antibodi belum terbentuk. Menurut dia, antibodi awal terbentuk setelah 14 hari penyuntikan kedua. Kemudian, antibodi maksimal terdeteksi pada 30 hari setelahnya.
"Baru disuntik sekali, jadi masih proses penyiapan sel tubuh. Saat itu masih mungkin terinfeksi," ujarnya dalam diskusi virtual yang disponsori British Embassy Jakarta kemarin (22/1).
Karena itu, dia meminta semua orang yang sudah menerima vaksin tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Mulai memakai masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan. "Jadi, kalau sudah divaksin, jangan mentang-mentang. Merasa terlindungi, lalu abai," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebagai salah seorang relawan uji klinis tahap III vaksin Sinovac-Bio Farma, Emil mengaku sudah sering bertanya mengenai vaksin tersebut. Mulai proses, efek samping, hingga efikasi.
Emil juga curhat soal proses vaksinasi di Jawa Barat. Menurut dia, pihaknya agak kesusahan melacak siapa saja yang tidak melakukan vaksin di tahap pertama ini. Sebab, data masih terpusat. Dia hanya mengetahui jumlah petugas kesehatan yang seharusnya divaksin, tetapi tak memiliki datanya.
Sebagai contoh, ketika 10 nakes harus divaksin di hari tersebut, yang datang hanya lima orang. "Kami tidak tahu harus mencari ke mana yang tidak datang ini. Karena itu, kami mohon kewenangan ini dapat didesentralisasikan," ucapnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
