PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Program pemerintah untuk membantu pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 itu Bantuan presiden (Banpres) dinilai belum berjalan. Hal ini pun menjadi pertanyaan dari para wakil rakyat, khususnya di Pekanbaru. 

Dewan menanyakan apakah Pemko Pekanbaru sudah memperjuangkan dengan berkoordonasi dengan kementerian atau belum, sehingga ketika sudah final maka pendistribusian bantuan dari presiden itu bisa diberikan kepada pelaku usaha yang layak melalui pendataan yang benar.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Roem Diani Dewi SE MM kepada Riaupos.co, Ahad (25/10/2020).

Kata dia, dalam bantuan hibah yang ditujukan kepada pelaku UMKM itu pemerintah harus mengacu kepada sumber data yang kredibel.

"Sumber data ini bukan hanya dari pelaku UMKM dan instansi dinas terkait saja yang mengajukan, ada juga keterlibatan pihak perbankan," terangnya kepada wartawan. 

Politisi Demokrat yang membidangi keuangan dan perekonomian ini, beberapa waktu lalu mengunjungi Kementrian Koperasi dan UMKM RI. Dari kunjungan kerjanya di Jakarta itu, diketahui ada 100 ribu lebih pelaku UMKM yang mengajukan bantuan di Provinsi Riau.

"Datanya sudah diverifikasi dan yang dibantu UMKM terdampak Covid-19 ini hanya 25 ribu orang pelaku usaha," jelasnya.

Soal adanya bantuan pada Gelombang kedua, pihaknya meragukan hal tersebut. Sebab, yang dibantu secara berkala adalah UMKM yang terdata sebanyak 25 ribu orang tersebut.

"Kalau menurut saya, pemerintah akan memberikan dan melanjutkan lagi bantuan kepada data yang sudah ada. Sebab, stimulus yang diberikan sampai berdampak kepada kemajuan ekonomi UMKM," pungkasnya. 

UMKM Tambak Ikan Lele Tidak Pernah Dapat Bantuan Pemerintah

Sementara itu, beberapa pelaku UMKM di Pekanbaru mengaku kecewa karena tidak mendapatkan bantuan hibah uang tunai sebesar Rp2,4 juta tersebut.

"Padahal saya dan teman sesama UMKM mendaftar di hari dan jam yang sama. Tapi nama saya tidak masuk," ucap Nur Laily, salah satu pelaku UMKM budidaya tambak ikan ini. 

Warga di Kecamatan Tampan ini, sudah melakoni pekerjaan budidaya bibit lele sejak 1 tahun. Dia bercerita, sejak ditetapkan pandemi Covid-19, apapun jenis bantuan pemerintah yang dikucurkan tidak pernah dia dapatkan.

"Usaha saya beginilah mas, bukak tambak ikan bibit lele pakai terpal. Kemarin ada kucuran bantuan dari pemerintah, saya coba nggak masuk. Ini saya ajukan bantuan UMKM juga tidak dapat," ujarnya lagi. 

Namun begitu, dirinya tetap melakoni usaha nya dengan penuh kegigihan. Dan dia juga berharap ada mendapatkan bantuan agar usaha nya tidak gulung tikar dihantam pandemi covid-19 ini.

Laporan : Agustiar (Pekanbaru)

Editor: Afiat Ananda

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Program pemerintah untuk membantu pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 itu Bantuan presiden (Banpres) dinilai belum berjalan. Hal ini pun menjadi pertanyaan dari para wakil rakyat, khususnya di Pekanbaru. 

Dewan menanyakan apakah Pemko Pekanbaru sudah memperjuangkan dengan berkoordonasi dengan kementerian atau belum, sehingga ketika sudah final maka pendistribusian bantuan dari presiden itu bisa diberikan kepada pelaku usaha yang layak melalui pendataan yang benar.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Roem Diani Dewi SE MM kepada Riaupos.co, Ahad (25/10/2020).

Kata dia, dalam bantuan hibah yang ditujukan kepada pelaku UMKM itu pemerintah harus mengacu kepada sumber data yang kredibel.

"Sumber data ini bukan hanya dari pelaku UMKM dan instansi dinas terkait saja yang mengajukan, ada juga keterlibatan pihak perbankan," terangnya kepada wartawan. 

Politisi Demokrat yang membidangi keuangan dan perekonomian ini, beberapa waktu lalu mengunjungi Kementrian Koperasi dan UMKM RI. Dari kunjungan kerjanya di Jakarta itu, diketahui ada 100 ribu lebih pelaku UMKM yang mengajukan bantuan di Provinsi Riau.

"Datanya sudah diverifikasi dan yang dibantu UMKM terdampak Covid-19 ini hanya 25 ribu orang pelaku usaha," jelasnya.

Soal adanya bantuan pada Gelombang kedua, pihaknya meragukan hal tersebut. Sebab, yang dibantu secara berkala adalah UMKM yang terdata sebanyak 25 ribu orang tersebut.

"Kalau menurut saya, pemerintah akan memberikan dan melanjutkan lagi bantuan kepada data yang sudah ada. Sebab, stimulus yang diberikan sampai berdampak kepada kemajuan ekonomi UMKM," pungkasnya. 

UMKM Tambak Ikan Lele Tidak Pernah Dapat Bantuan Pemerintah

Sementara itu, beberapa pelaku UMKM di Pekanbaru mengaku kecewa karena tidak mendapatkan bantuan hibah uang tunai sebesar Rp2,4 juta tersebut.

"Padahal saya dan teman sesama UMKM mendaftar di hari dan jam yang sama. Tapi nama saya tidak masuk," ucap Nur Laily, salah satu pelaku UMKM budidaya tambak ikan ini. 

Warga di Kecamatan Tampan ini, sudah melakoni pekerjaan budidaya bibit lele sejak 1 tahun. Dia bercerita, sejak ditetapkan pandemi Covid-19, apapun jenis bantuan pemerintah yang dikucurkan tidak pernah dia dapatkan.

"Usaha saya beginilah mas, bukak tambak ikan bibit lele pakai terpal. Kemarin ada kucuran bantuan dari pemerintah, saya coba nggak masuk. Ini saya ajukan bantuan UMKM juga tidak dapat," ujarnya lagi. 

Namun begitu, dirinya tetap melakoni usaha nya dengan penuh kegigihan. Dan dia juga berharap ada mendapatkan bantuan agar usaha nya tidak gulung tikar dihantam pandemi covid-19 ini.

Laporan : Agustiar (Pekanbaru)

Editor: Afiat Ananda

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Program pemerintah untuk membantu pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 itu Bantuan presiden (Banpres) dinilai belum berjalan. Hal ini pun menjadi pertanyaan dari para wakil rakyat, khususnya di Pekanbaru. 

Dewan menanyakan apakah Pemko Pekanbaru sudah memperjuangkan dengan berkoordonasi dengan kementerian atau belum, sehingga ketika sudah final maka pendistribusian bantuan dari presiden itu bisa diberikan kepada pelaku usaha yang layak melalui pendataan yang benar.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Roem Diani Dewi SE MM kepada Riaupos.co, Ahad (25/10/2020).

Kata dia, dalam bantuan hibah yang ditujukan kepada pelaku UMKM itu pemerintah harus mengacu kepada sumber data yang kredibel.

"Sumber data ini bukan hanya dari pelaku UMKM dan instansi dinas terkait saja yang mengajukan, ada juga keterlibatan pihak perbankan," terangnya kepada wartawan. 

Politisi Demokrat yang membidangi keuangan dan perekonomian ini, beberapa waktu lalu mengunjungi Kementrian Koperasi dan UMKM RI. Dari kunjungan kerjanya di Jakarta itu, diketahui ada 100 ribu lebih pelaku UMKM yang mengajukan bantuan di Provinsi Riau.

"Datanya sudah diverifikasi dan yang dibantu UMKM terdampak Covid-19 ini hanya 25 ribu orang pelaku usaha," jelasnya.

Soal adanya bantuan pada Gelombang kedua, pihaknya meragukan hal tersebut. Sebab, yang dibantu secara berkala adalah UMKM yang terdata sebanyak 25 ribu orang tersebut.

"Kalau menurut saya, pemerintah akan memberikan dan melanjutkan lagi bantuan kepada data yang sudah ada. Sebab, stimulus yang diberikan sampai berdampak kepada kemajuan ekonomi UMKM," pungkasnya. 

UMKM Tambak Ikan Lele Tidak Pernah Dapat Bantuan Pemerintah

Sementara itu, beberapa pelaku UMKM di Pekanbaru mengaku kecewa karena tidak mendapatkan bantuan hibah uang tunai sebesar Rp2,4 juta tersebut.

"Padahal saya dan teman sesama UMKM mendaftar di hari dan jam yang sama. Tapi nama saya tidak masuk," ucap Nur Laily, salah satu pelaku UMKM budidaya tambak ikan ini. 

Warga di Kecamatan Tampan ini, sudah melakoni pekerjaan budidaya bibit lele sejak 1 tahun. Dia bercerita, sejak ditetapkan pandemi Covid-19, apapun jenis bantuan pemerintah yang dikucurkan tidak pernah dia dapatkan.

"Usaha saya beginilah mas, bukak tambak ikan bibit lele pakai terpal. Kemarin ada kucuran bantuan dari pemerintah, saya coba nggak masuk. Ini saya ajukan bantuan UMKM juga tidak dapat," ujarnya lagi. 

Namun begitu, dirinya tetap melakoni usaha nya dengan penuh kegigihan. Dan dia juga berharap ada mendapatkan bantuan agar usaha nya tidak gulung tikar dihantam pandemi covid-19 ini.

Laporan : Agustiar (Pekanbaru)

Editor: Afiat Ananda