PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kritikan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Sebab, serapan anggaran yang masih dibawah 20 persen dinilai tidak rasional. Padahal saat ini sudah memasuki semester kedua 2019. Hal dikhawatirkan berdampak terhadap lambatnya perputaran ekonomi. Termasuk juga keterlambatan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar kepada Riau Pos, Ahad (19/5). Dia meminta agar pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan program kerja yang telah disepakati bersama.
‘’Kalau pada hari ini belum ada pembangunan, bulan 5 sekarang baru diadakan lelang. Ya kami khawatir takut tidak terkejar apa yang kita rencanakan. Salah satu contoh pemeliharaan jalan yang hampir secara menyeluruh hancur. Kalau tidak digesa akan berdampak buruk bagi ekonomi Riau ke depan,†sebut Asri.
Ia memaparkan, APBD Riau pada 2019 berjumlah hampir Rp10 triliun. Hampir separuhnya dianggarkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, gedung sekolah, sarana kesehatan dan pembangunan bidang ekonomi. Jika itu semua tidak berjalan, maka dampak langsung akan dirasakan masyarakat. Komisi IV, dikatakan dia baru-baru ini telah memanggil beberapa OPD terkait. Namun hasilnya juga tidak sesuai harapan.
‘’Kemarin sudah kami panggil melalui Komisi IV. Katakanah PUPR, Biro Administrasi Pembangunan. Kata mereka seluruh proyek belum ada yang di kerjakan. Baru sebatas pemenang tender. Masih ada masa sanggahan dan membuat kontrak. Makanya, kami minta sampai hari ini Pemprov agar bisa menggenjot kinerja OPD-nya. Lakukan evaluasi. Jangan diam saja,†pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Ahmad Hijazi menyampaikan realisasi APBD baru mencapai 16,97 persen atau setara dengan Rp1.557.739.359.493. Dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar 10,60 persen dan belanja langsung sebesar 6,37 persen. Capaian tersebut menurut sejumlah kalangan termasuk DPRD sangat rendah. Mengingat saat ini sudah memasuki semester kedua. Banyak yang khawatir, lemahnya kinerja Pemprov berdampak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat.(nda)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kritikan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Sebab, serapan anggaran yang masih dibawah 20 persen dinilai tidak rasional. Padahal saat ini sudah memasuki semester kedua 2019. Hal dikhawatirkan berdampak terhadap lambatnya perputaran ekonomi. Termasuk juga keterlambatan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar kepada Riau Pos, Ahad (19/5). Dia meminta agar pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan program kerja yang telah disepakati bersama.
- Advertisement -
‘’Kalau pada hari ini belum ada pembangunan, bulan 5 sekarang baru diadakan lelang. Ya kami khawatir takut tidak terkejar apa yang kita rencanakan. Salah satu contoh pemeliharaan jalan yang hampir secara menyeluruh hancur. Kalau tidak digesa akan berdampak buruk bagi ekonomi Riau ke depan,†sebut Asri.
Ia memaparkan, APBD Riau pada 2019 berjumlah hampir Rp10 triliun. Hampir separuhnya dianggarkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, gedung sekolah, sarana kesehatan dan pembangunan bidang ekonomi. Jika itu semua tidak berjalan, maka dampak langsung akan dirasakan masyarakat. Komisi IV, dikatakan dia baru-baru ini telah memanggil beberapa OPD terkait. Namun hasilnya juga tidak sesuai harapan.
- Advertisement -
‘’Kemarin sudah kami panggil melalui Komisi IV. Katakanah PUPR, Biro Administrasi Pembangunan. Kata mereka seluruh proyek belum ada yang di kerjakan. Baru sebatas pemenang tender. Masih ada masa sanggahan dan membuat kontrak. Makanya, kami minta sampai hari ini Pemprov agar bisa menggenjot kinerja OPD-nya. Lakukan evaluasi. Jangan diam saja,†pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Ahmad Hijazi menyampaikan realisasi APBD baru mencapai 16,97 persen atau setara dengan Rp1.557.739.359.493. Dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar 10,60 persen dan belanja langsung sebesar 6,37 persen. Capaian tersebut menurut sejumlah kalangan termasuk DPRD sangat rendah. Mengingat saat ini sudah memasuki semester kedua. Banyak yang khawatir, lemahnya kinerja Pemprov berdampak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat.(nda)
