JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Keputusan isolasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Natuna yang baru dievakuasi dari Wuhan, Provinsi Hubei, China, sempat menuai polemik. Warga setempat menolak daerahnya dijadikan lokasi isolasi karena khawatir bisa tertular virus corona. Mereka bahkan beberapa kali menggelar unjuk rasa penolakan.
Terkait sempat adanya penolakan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, hal itu terjadi karena keterlambatan informasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga masyarakat tidak mendapat informasi utuh terkait rencana proses isolasi di Natuna.
“Memang terjadi semacam, bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi,” kata Mahfud seusai menggelar pertemuan dengan kementerian dan pejabat daerah Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2).
Mahfud menjelaskan, keterlambatan informasi itu terjadi karena proses diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan China begitu cepat. Ketika China memberikan izin penjemputan, pemerintah langsung bergerak cepat.
Natuna kemudian dipilih sebagai tempat isolasi yang paling memungkinkan. Dengan pertimbangan lokasinya yang aman, mudah terjangkau, dan dekat dari instalasi militer.
“Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat dan itu supaya dimaklumi,” imbuh Mahfud.
Senada dengan hal itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal membenarkan telah terjadi keterlambatan informasi dari pemerintah pusat. Hanya saja dia tak menjelaskan kapan pertama kali rencana evakuasi ke Natuna baru diterima pemerintah daerah.
“Karena terlalu cepat evakuasinya, jadi ya mungkin informasinya agak sedikit terlambat,” ucap Hamid.
Kendati demikian, Hamid memastikan saat ini kondisi di Natuna sudah mulai kondusif. Informasi terkait pelaksanaan isolasi tersebut mulai diberitahukan kepada warga setempat.
“Sekarang tampaknya (masyarakat) sudah mulai mengerti tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi sudah mulai tenang,” pungkas Hamid.
Turut hadir dalam pertemuan itu yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Ketua DPRD Natuna, Ketua KNPI Natuna, hingga perwakilan Pemuda Pancasila Natuna.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
