PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Meski baru wacana pusat, namun Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru H Fathullah dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak sepakat dengan pencabutan subsidi terhadap elpiji 3 kilogram.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi elpiji 3 kilogram (kg), dan bukan mencabut subsidinya.
"Ini keputusan yang menyalah, kalau subsidi dicabut artinya pemerintah tidak pro rakyat, ingat rakyat ini masih banyak yang miskin, jelas mencabut subsidi sama dengan menyusahkan masyarakat miskin," tegas Fathullah kepada wartawan.
Disampaikan Fathullah, dari distribusi elpiji subsidi di Pekanbaru saja, banyak elpiji subsidi salah sasaran. Dan banyak digunakan oleh rumah makan dan warga yang mampu secara ekonomi.
Seharusnya, kata Fathullah lagi, pendataan harus jelas, dan setiap agen punya data resmi ke siapa saja elpiji subsidi ini dijual. Dan kartu kendali itu benar-benar dipegang oleh orang miskin. Bukan orang-orang yang pura-pura miskin. Oleh karena itu, dia mengingatkan supaya disperindag dan juga pertamina, ketat-ketat mengawasi distribusi elpiji subsidi ini. "Kan sudah jelas peruntukan elpiji subsidi itu," tegasnya.(gus)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Meski baru wacana pusat, namun Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru H Fathullah dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak sepakat dengan pencabutan subsidi terhadap elpiji 3 kilogram.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi elpiji 3 kilogram (kg), dan bukan mencabut subsidinya.
- Advertisement -
"Ini keputusan yang menyalah, kalau subsidi dicabut artinya pemerintah tidak pro rakyat, ingat rakyat ini masih banyak yang miskin, jelas mencabut subsidi sama dengan menyusahkan masyarakat miskin," tegas Fathullah kepada wartawan.
Disampaikan Fathullah, dari distribusi elpiji subsidi di Pekanbaru saja, banyak elpiji subsidi salah sasaran. Dan banyak digunakan oleh rumah makan dan warga yang mampu secara ekonomi.
- Advertisement -
Seharusnya, kata Fathullah lagi, pendataan harus jelas, dan setiap agen punya data resmi ke siapa saja elpiji subsidi ini dijual. Dan kartu kendali itu benar-benar dipegang oleh orang miskin. Bukan orang-orang yang pura-pura miskin. Oleh karena itu, dia mengingatkan supaya disperindag dan juga pertamina, ketat-ketat mengawasi distribusi elpiji subsidi ini. "Kan sudah jelas peruntukan elpiji subsidi itu," tegasnya.(gus)
