BENGKALIS (RIAUPOS.CO) Permasalahan layanan kapal Ro-Ro Bengkalis di lintasan Air Putih–Sungai Selari kembali disorot. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Riau telah menambah satu unit armada, hingga kini hanya dua kapal yang beroperasi. Kondisi ini dianggap belum maksimal dalam melayani penyeberangan orang, barang, dan kendaraan.
Selasa (16/9) sore, sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bengkalis bersama unsur mahasiswa lainnya menemui Kadishub Bengkalis M Adi Pranoto dan Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Rindra Wardana di aula Dishub setempat.
Ketua PMII Bengkalis, Syahrul Mizan, menegaskan bahwa persoalan Ro-Ro bukan sekadar soal teknis. Ia menyoroti lemahnya tata kelola, minimnya transparansi, hingga masih adanya pungutan liar (pungli). “Ada free pass di lapangan dan kondisi dermaga yang tidak efektif di Air Putih maupun Sungai Selari. Akibatnya, salah satu perusahaan enggan menambah armada,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Rindra Wardana, meminta Dishub lebih serius dan memberi sanksi tegas. “Jangan dibiarkan. Masalah ini sudah puluhan tahun tak selesai,” katanya.
Sementara itu, Kadishub Bengkalis, M Adi Pranoto, mengakui ada kendala teknis dan nonteknis. Menurutnya, persoalan utama meliputi pengguna jasa dan petugas, sistem tiket, kekurangan armada, serta tarif murah. Ia menegaskan Dishub berkomitmen memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, merotasi petugas, hingga mempercepat kajian pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).(ksm)
BENGKALIS (RIAUPOS.CO) Permasalahan layanan kapal Ro-Ro Bengkalis di lintasan Air Putih–Sungai Selari kembali disorot. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Riau telah menambah satu unit armada, hingga kini hanya dua kapal yang beroperasi. Kondisi ini dianggap belum maksimal dalam melayani penyeberangan orang, barang, dan kendaraan.
Selasa (16/9) sore, sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bengkalis bersama unsur mahasiswa lainnya menemui Kadishub Bengkalis M Adi Pranoto dan Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Rindra Wardana di aula Dishub setempat.
Ketua PMII Bengkalis, Syahrul Mizan, menegaskan bahwa persoalan Ro-Ro bukan sekadar soal teknis. Ia menyoroti lemahnya tata kelola, minimnya transparansi, hingga masih adanya pungutan liar (pungli). “Ada free pass di lapangan dan kondisi dermaga yang tidak efektif di Air Putih maupun Sungai Selari. Akibatnya, salah satu perusahaan enggan menambah armada,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Rindra Wardana, meminta Dishub lebih serius dan memberi sanksi tegas. “Jangan dibiarkan. Masalah ini sudah puluhan tahun tak selesai,” katanya.
Sementara itu, Kadishub Bengkalis, M Adi Pranoto, mengakui ada kendala teknis dan nonteknis. Menurutnya, persoalan utama meliputi pengguna jasa dan petugas, sistem tiket, kekurangan armada, serta tarif murah. Ia menegaskan Dishub berkomitmen memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, merotasi petugas, hingga mempercepat kajian pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).(ksm)
