BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) masih bertahan, sejak ditetapkan pada 2024 lalu. Pada rapat lintas sektor penanganan tanggap darurat bencana nonalam KLB Malaria yang berlangsung di Bagansiapiapi, Jumat (21/2) kemarin.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Diskes) Rohil dr Azahrawani mengungkapkan, berdasarkan SK Kepala Diskes Rohil pada 7 Oktober 2024, perihal permohonan penetapan status bencana nonalam Malaria, akhirnya ditetapkan status tanggap darurat nonalam KLB Malaria di Rohil.

“Berdasarkan keputusan Bupati Rohil 22 Oktober 2024,” kata Azahrawani.

Ia menyebutkan, sebenarnya pada tahun 2021 kasus malaria diperkirakan sudah mulai berkembang kembali.

Sebelumnya pada 2018 malaria terjadi di 13 Kecamatan di antaranya Kecamatan Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi, Kubu Babussalam, Batu Hampar, Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan (TPTM), Bagan Sinembah, Simpang Kanan, Bagan Sinembah Raya, Tanjung Medan dan Kecamatan Balai Jaya.

“Mulai 2018 sampai 2019 itu yang positif malaria ada 74 kasus, pada 2020 meningkat menjadi 1725 kasus. Kemudian pada 2021 kasusnya menurun menjadi 860 kasus,” katanya.

Pada 2022, terangnya, kembali meningkat menjadi 1.711 kasus dan puncaknya pada 2023 terjadi peningkatan dua kali lipat menjadi 2.711 kasus serta pada 2024 turun jadi 2.449 kasus.

Untuk saat ini jumlah ka­sus terus menurun dan memasuki 20 Februari 2025 kemarin, jumlah kasus positif malaria di Rohil tinggal 197 kasus.

Kejadian malaria terdapat di Kecamatan Pasir Limau Kapas sebanyak 91 kasus, Sinaboi 67 kasus, Bangko 25 kasus, Kubu Babussalam 13 kasus dan Balai Jaya satu kasus.

Menurutnya dari kegia­taan zoom meeting yang pernah dilakukan dengan pihak MenpanRB, Mendagri, Kemenkes dan BNPB beberapa waktu lalu diungkapkan yang menjadi permasalahan dan menyebabkan kasus malaria di Rohil kerap terjadi dan belum bebas malaria karena persoalan sampah yang belum dikelola dengan baik.

“Diperlukan peran serta dari lintas sektor untuk mengatasi malaria,” katanya.(fad)

BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) masih bertahan, sejak ditetapkan pada 2024 lalu. Pada rapat lintas sektor penanganan tanggap darurat bencana nonalam KLB Malaria yang berlangsung di Bagansiapiapi, Jumat (21/2) kemarin.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Diskes) Rohil dr Azahrawani mengungkapkan, berdasarkan SK Kepala Diskes Rohil pada 7 Oktober 2024, perihal permohonan penetapan status bencana nonalam Malaria, akhirnya ditetapkan status tanggap darurat nonalam KLB Malaria di Rohil.

“Berdasarkan keputusan Bupati Rohil 22 Oktober 2024,” kata Azahrawani.

Ia menyebutkan, sebenarnya pada tahun 2021 kasus malaria diperkirakan sudah mulai berkembang kembali.

Sebelumnya pada 2018 malaria terjadi di 13 Kecamatan di antaranya Kecamatan Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi, Kubu Babussalam, Batu Hampar, Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan (TPTM), Bagan Sinembah, Simpang Kanan, Bagan Sinembah Raya, Tanjung Medan dan Kecamatan Balai Jaya.

“Mulai 2018 sampai 2019 itu yang positif malaria ada 74 kasus, pada 2020 meningkat menjadi 1725 kasus. Kemudian pada 2021 kasusnya menurun menjadi 860 kasus,” katanya.

Pada 2022, terangnya, kembali meningkat menjadi 1.711 kasus dan puncaknya pada 2023 terjadi peningkatan dua kali lipat menjadi 2.711 kasus serta pada 2024 turun jadi 2.449 kasus.

Untuk saat ini jumlah ka­sus terus menurun dan memasuki 20 Februari 2025 kemarin, jumlah kasus positif malaria di Rohil tinggal 197 kasus.

Kejadian malaria terdapat di Kecamatan Pasir Limau Kapas sebanyak 91 kasus, Sinaboi 67 kasus, Bangko 25 kasus, Kubu Babussalam 13 kasus dan Balai Jaya satu kasus.

Menurutnya dari kegia­taan zoom meeting yang pernah dilakukan dengan pihak MenpanRB, Mendagri, Kemenkes dan BNPB beberapa waktu lalu diungkapkan yang menjadi permasalahan dan menyebabkan kasus malaria di Rohil kerap terjadi dan belum bebas malaria karena persoalan sampah yang belum dikelola dengan baik.

“Diperlukan peran serta dari lintas sektor untuk mengatasi malaria,” katanya.(fad)

BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) masih bertahan, sejak ditetapkan pada 2024 lalu. Pada rapat lintas sektor penanganan tanggap darurat bencana nonalam KLB Malaria yang berlangsung di Bagansiapiapi, Jumat (21/2) kemarin.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Diskes) Rohil dr Azahrawani mengungkapkan, berdasarkan SK Kepala Diskes Rohil pada 7 Oktober 2024, perihal permohonan penetapan status bencana nonalam Malaria, akhirnya ditetapkan status tanggap darurat nonalam KLB Malaria di Rohil.

“Berdasarkan keputusan Bupati Rohil 22 Oktober 2024,” kata Azahrawani.

Ia menyebutkan, sebenarnya pada tahun 2021 kasus malaria diperkirakan sudah mulai berkembang kembali.

Sebelumnya pada 2018 malaria terjadi di 13 Kecamatan di antaranya Kecamatan Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi, Kubu Babussalam, Batu Hampar, Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan (TPTM), Bagan Sinembah, Simpang Kanan, Bagan Sinembah Raya, Tanjung Medan dan Kecamatan Balai Jaya.

“Mulai 2018 sampai 2019 itu yang positif malaria ada 74 kasus, pada 2020 meningkat menjadi 1725 kasus. Kemudian pada 2021 kasusnya menurun menjadi 860 kasus,” katanya.

Pada 2022, terangnya, kembali meningkat menjadi 1.711 kasus dan puncaknya pada 2023 terjadi peningkatan dua kali lipat menjadi 2.711 kasus serta pada 2024 turun jadi 2.449 kasus.

Untuk saat ini jumlah ka­sus terus menurun dan memasuki 20 Februari 2025 kemarin, jumlah kasus positif malaria di Rohil tinggal 197 kasus.

Kejadian malaria terdapat di Kecamatan Pasir Limau Kapas sebanyak 91 kasus, Sinaboi 67 kasus, Bangko 25 kasus, Kubu Babussalam 13 kasus dan Balai Jaya satu kasus.

Menurutnya dari kegia­taan zoom meeting yang pernah dilakukan dengan pihak MenpanRB, Mendagri, Kemenkes dan BNPB beberapa waktu lalu diungkapkan yang menjadi permasalahan dan menyebabkan kasus malaria di Rohil kerap terjadi dan belum bebas malaria karena persoalan sampah yang belum dikelola dengan baik.

“Diperlukan peran serta dari lintas sektor untuk mengatasi malaria,” katanya.(fad)