JAKARTA (RIAUPOS.CO)– Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) dengan segala potensinya tidak lagi dipandang sebelah mata. Pemerintah memperkuat kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah. Pemimpin lembaga baru itu selevel menteri.
Keberadaan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah itu disinggung dalam pidato Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Konferensi Tahunan Pembangunan Keberlanjutan (SDGs) di Jakarta, Senin (7/10). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
’’(Pembentukan) Badan Pengembangan Ekonomi Syariah sedang disusun Perpresnya,’’ katanya. Suharso menyebutkan, pemerintah juga menyiapkan platform khusus untuk memantau ekonomi Islam digital di Indonesia.
Di dalam platform tersebut, disajikan data pendapatan ekosistem ekonomi digital dari konsumen muslim. Pada 2022 tercatat mencapai 40,57 miliar Dolar AS. Kemudian, naik menjadi 43,23 miliar Dolar AS pada 2023. Selanjutnya, 2027 diproyeksikan menjadi 63,87 miliar Dolar AS.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyambut baik pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah. Ma’ruf mengapresiasi komitmen Suharso dalam mengkoordinasikan ekonomi syariah di Indonesia. ’’Serta menguatkannya melalui transformasi KNEKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah,’’ ucapnya.
Penguatan eksyar di RI menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pertumbuhan investasi di sektor berkelanjutan. Ekonomi syariah juga sejalan dengan ekonomi hijau yang digencarkan pemerintah. “Harapannya investasi yang berkelanjutan tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas,” tuturnya.
Pada akhirnya, lanjut Wapres, dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang terkait dengan dukungan pengembangan ekonomi syariah dan ekonomi digital. ’’Keduanya memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,’’ tuturnya.(wan/dio/jpg)
