JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat suara terkait dugaan melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam aplikasi data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Anggota KPU Idham Holik menegaskan, hasil Pemilu 2024 disahkan berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU.
“Proses penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka oleh KPPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi serta KPU,” kata Idham kepada wartawan, Ahad (3/3).
Idham mengatakan, sampai saat ini proses penghitungan suara berjenjang terus dilakukan, yang juga dikawal saksi peserta pemilu. Bahkan, proses itu juga turut diawasi Bawaslu. “Dan pemantau terdaftar, serta jurnalis media yang dapat meliput kegiatan tersebut,” ucap Idham.
Idham mengutarakan, UU Pemilu telah mengatur bagaimana penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilu. Menurutnya, saat ini sudah ada 65,75 persen TPS untuk Pileg DPR yang datanya sudah diunggah ke Sirekap. “Data itu menampilkan foto formulir model C. Hasil pleno yang dapat dicek atau diverifikasi,” papar Idham.
Meroketnya suara PSI dalam kurun waktu cukup singkat menjad sorotan. Perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengingatkan semua pihak untuk tidak menyampaikan pernyataan tendensius menyikapi rekapitulasi suara KPU yang hingga kini masih berlangsung.
Ia mengakui memang saat ini posisinya suara PSI ada di angka 3,13 persen, dengan jumlah suara terhitung 65,73 persen. ’’Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” ucap Grace, Sabtu (2/3).
“Apalagi hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat,” sambungnya.
Grace mengingatkan perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain. Ia pun mencontohkan, hitung cepat versi lembaga survei Indikator Indonesia atas PKB yang hasilnya 10,65 persen tetapi berdasarkan rekapitulasi KPU mencapai 11,56 persen atau ada penambahan 0,91 persen.
“Contoh lain adalah suara Partai Gelora yang berdasarkan quick count 0,88 persen, sementara rekapitulasi KPU 1,44 persen alias selisih 0,55 persen,” ujar Grace. Dia menambahkan, menurut hitung cepat Indikator, ada di angka 2,66 persen sementara rekapitulasi KPU ada di 3,13 persen atau selisih 0,47 persen. Ia berujar, selisih PSI lebih kecil dibanding kedua contoh sebelumnya.(jpg)
