PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution mengumpulkan seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Riau, Rabu (24/1). Pertemuan di Gedung Daerah Balai Serindit ini bertujuan membahas masalah konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat serta mencari solusi untuk mengatasi konflik agraria yang marak terjadi.
Selain pimpinan perusahaan, tampak hadir memenuhi undangan, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Prayudi Syamsuri, para bupati/wali kota, forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait, lembaga adat, badan pertanahan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Gubri Edy Natar Nasution menyebutkan, terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat di Riau didasari oleh beberapa hal. Pertama, terdapat pengakuan lahan oleh masyarakat/kelompok tani/koperasi didalam sebagian areal IUP, HGU, HTI, dan kawasan hutan. Kedua, terdapat pengakuan tanah ulayat oleh masyarakat adat di dalam sebagian areal IUP, HGU, HTI, dan kawasan hutan.
Ketiga, terdapat konflik masyarakat yang menuntut perusahaan perkebunan merealisasikan kewajiban untuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (minimal seluas 20 persen dari total areal yang diusahakan/IUP-nya). Keempat, terdapat banyak perjanjian kemitraan atau kerja sama lainnya antara perusahaan perkebunan atau kehutanan dengan masyarakat yang belum terealisasi.
Kelima, terdapat izin lokasi sudah berakhir, namun perusahaan belum mengurus perizinan perusahaan perkebunan lainnya. Keenam, tuntutan pengembalian lahan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGU. Ketujuh, terdapat perusahaan perkebunan dan kebun masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan.
“Adapun yang melatarbelakangi kita berkumpul pada pagi hari ini (kemarin, red) adalah banyaknya keluhan masyarakat yang diekspresikan melalui unjuk rasa terkait rasa ketidakadilan dari sebagian masyarakat yang berada di sekitar tempat perusahaan,” ujar Gubri.
Gubri Edy Nasution menyebutkan, Riau merupakan provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Namun belum sepenuhnya memberikan dampak baik bagi masyarakat di sekitar (perusahaan kelapa sawit). Bahkan tidak sedikit yang berkonflik. “Terkait konflik ini, pentingnya peran kepala daerah untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan konflik dengan cara yang seadil-adilnya agar tercipta keadilan di tengah masyarakat, sekaligus juga ada kepastian di lingkungan para pelaku usaha,” jelasnya.
Dari hasil rapat tersebut, Gubri Edy Nasution mengatakan, masih banyak persoalan perkebunan sawit di Riau yang harus segera ditangani. Untuk itu, dengan adanya pertemuan ini dirinya berharap dapat memberikan win-win solution atas konflik lahan yang ada di Bumi Lancang Kuning, baik dari perusahaan maupun masyarakat.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Prayudi Syamsuri memberikan apresiasi kepada Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution dan jajaran Tim Satgas Terpadu. Pasalnya, tim ini telah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik lahan yang terjadi di Bumi Lancang Kuning.
“Kami apresiasi Pemprov Riau telah membentuk Tim Satgas Terpadu. Bahkan kami di pemerintah pusat baru beberapa hari lalu melakukan rapat tentang penyelesaian konflik lahan. Riau justru hari ini (kemarin, red) telah memiliki tim. Kami apresiasi itu,” ujar Prayudi Syamsuri.
Ia memandang perlu adanya tim yang mengatur permasalahan lahan perkebunan, terutama yang menjadi isu saat ini yakni konflik lahan perkebunan kelapa sawit perusahaan dengan masyarakat tempatan. Apalagi, Riau memiliki luas lahan perkebunan sawit terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 3.387.206 hektare.(adv/sol)
