PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru terus menggesa proses pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru. Bangunan yang akan difungsikan selanjutnya adalah eks bangunan kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru.
Bangunan kantor Bappeda ini berada dalam satu komplek dengan MPP Pekanbaru di eks kantor Walikota Jalan Sudirman. Disana sekarang sedang berjalan pemugaran agar gadung tiga lantai itu jadi tempat layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru.
Demikian dikatakan Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi kepada Riau Pos, Kamis (19/9) kemarin.''Layanan Disdukcapil nantinya berpusat di bangunan itu. Proses perluasan ini nantinya bisa tuntas pada Desember 2019,'' kata dia.
Pemerintah daerah lain berfoto didepan MPP Pekanbaru
Lebih lanjut dipaparkannya, saat ini baru satu dari tiga gedung di komplek Kantor Walikota Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman yang berfungsi sebagai MPP.''Perluasan juga meliputan lantai dua bangunan MPP saat ini,'' imbuhnya.
Lantai dua bangunan tersebut nantinya berfungsi sebagai tempat administrasi DPMPTSP Kota Pekanbaru. Maka perluasan ini pun digesa agar bisa beroperasi pada tahun 2020 mendatang.
Jamil menegaskan bahwa proses renovasi dan perluasan MPP Pekanbaru secara bertahap. Ada satu gedung yang kini berfungsi sebagai kantor BPKAD Pekanbaru bakal jadi MPP Pekanbaru.''Intinya kita persiapkan proses perluasan secara bertahap,'' urainya.
MPP Pekanbaru adalah yang terlengkap dan terbaik di Indonesia. Kehadirannya merupakan jawaban atas kemudahan berinvestasi di Kota Pekanbaru. MPP adalah perwujudan paradigma baru pelayanan pemerintah yang tidak kaku dan berorientasi melayani rakyat.
MPP Pekanbaru penuh beroperasi setelah diresmikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Drs Syafruddin MSi, Rabu (6/3) lalu. Di Indonesia, MPP Pekanbaru yang terletak di Kantor Walikota Pekanbaru Jalan Sudirman adalah yang ke 14. MPP Pekanbaru mengusung layanan serba digital.
MPP Pekanbaru rutin dikunjungi pemda dan instansi dari luar Pekanbaru dan dijadikan contoh pelayanan publik
Ada 26 instansi, baik pemerintah, BUMD, BUMN hingga perbankan yang membuka gerai disana. Total 175 layanan, baik perizinan maupun perizinan bisa diproses langsung di MPP Pekanbaru.''Itu tempat pelayanan Pemko Pekanbaru kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan dan non perizinan. Artinya kepada masyarakat dunia usaha maupun umum yang membutuhkan,'' kata Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT pada Riau Pos baru-baru ini.
MPP kata Wako adalah perwujudan wajah baru pemerintah Indonesia saat ini. Kehadirannya sesuai dengan penegasan Presiden Indonesia Ir H Joko Widodo. Paradigma yang ingin dirubah ini adalah anggapan bahwa pemerintah kaku dalam melayani rakyatnya. Selama ini, layanan perizinan dianggap berbelit-belit, dan biaya yang dikeluarkan tidak jelas.''Dengan paradigma baru yang digagas dan ditegaskan pemerintah, yaitu bapak presiden Joko Widodo , agar kita memberikan wajah baru sebagai pemerintah yang melayani. Kita harus dapat merubah bahwa pemerintah itu ramah, cepat, mampu melakukan pelayanan yang lebih baik,'' paparnya.
Hal ini sebut Firdaus penting dan mendasar. Karena investasi berdampak langsung pada pembukaan lapangan kerja.''Disampaikan beliau dapat kerja penanaman modal dengan pemerintah daerah, itu disebut kan , kita pemerintah Indonesia akan mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak,'' imbuhnya.
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memiliki dua pendekatan agar ekonomi di daerah tumbuh.''Pertama kita harus mampu mengundang investor. Dengan masuknya dana dari para pengusaha, baik lokal, regional, nasional dan internasional, supaya mereka berinvestasi di negara kita,'' tegasnya.
Untuk menarik investor masuk ini, yang perlu ditunjukkan adalah bagaimana Pekanbaru bisa menjadi tuan rumah yang baik. Yakni tuan rumah yang bisa memberikan keyakinan bahwa berinvestasi di Pekanbaru itu aman, nyaman dan menjanjikan harapan keberuntungan untuk perkembangan bisnisnya di masa depan.
Bagi tujuan ini beberapa hal mendasar jadi pertimbangan.''Tentunya pertama kita mampu menyiapkan SDM yang berkualitas sebagai mitra kerja. Juga Kita harus mampu menjadi masyarakat yang menciptakan iklim kondusif,'' ucapnya.
Selanjutnya, yang paling penting adalah pemerintah harus mampu memberikan kemudahan dalam pelayanan. Disinilah posisi MPP Pekanbaru berada.''Baik perizinan maupun non perizinan. Inilah yang tadi fungsi dari MPP,'' imbuhnya.
Kemudian, yang juga tak kalah penting adalah penyediaan infrastruktur dasar.''Sarana dan prasarana transportasi, aksesibilitas, dukungan air bersih. Dan ketersediaan listrik dan telekomunikasi. Itulah pendekatan yang akan mampu mengundang investasi,'' tambahnya.
Investasi sendiri, ungkap Wako Pekanbaru yang masuk akan diarahkan hingga pada industri pengolahan akhir. Investasi ditampung pada kawasan industri strategis.''Kawasan industri yang mampu mengelola industri hilir dari resources yang ada di provinsi Riau seperti sawit dan karet,'' ucapnya.
Pengolahan produk kelapa sawit dan karet di Indonesia saat ini sebut Wako memang belum maksimal. Di kancah global, sawit dari Indonesia mendapatkan pesaing dari produk-produk lain.''Saat ini kelapa sawit dan karet itu komoditas yang dijual oleh nasional pada dunia. Sawit mendapatkan tantangan dari minyak bungan matahari, minyak dari jagung dan kedelai. Tentu di luar, perang dagang akan berlaku. Karena itu kalau kita hanya menjual barang mentah saja kita akan mendapatkan tantangan,'' jelasnya.
Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan hal ini. Dia menegaskan pada jajarannya bahwa di satu kabupaten dan kota harus memiliki minimal satu kawasan industri strategis.''Yaitu yang bisa mengolah industri hilir dari sumber daya yang ada di daerah. Maka kita sediakan di Kawasan Industri Tenayan untuk mengolah CPO dari mentah menjadi nanti produksi industri hilir,'' jelasnya.
Saat ini sebut Firdaus jika dibandingkan dengan Malaysia, produk olahan akhir CPO Indonesia masih rendah. Yakni Malaysia di angka 300 an produk sementara Indonesia sekitar 100 an produk.''Dengan kita menjual CPO mentah ke luar, kita mendapatkan harga yang dikendalikan oleh pesaing kita di pasar dunia,'' imbuhnya. (ADV)
