JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Pelantikan 12 nama wakil menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menimbulkan pertanyaan banyak pihak.
Salah satunya dikatakan Wakil Sekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay yang menilai pelantikan wakil menteri bertolak belakang dengan reformasi birokrasi yang disuarakan Presiden Jokowi sendiri.
“Karena pada saat pelantikan Presiden beberapa hari yang lalu presiden mengatakan akan melakukan reformasi birokrasi yang luar biasa menurut saya,” ujar Saleh di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10).
Dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober lalu, pemerintah berkomitmen menyederhanakan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon 3 dan 4 dengan mengganti pada jabatan fungsional.
Bagi Saleh, dengan melantik wakil menteri justru malah menambah birokrasi di dalam struktur pemerintahan.
“Apakah ini (wakil menteri) tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan, yaitu memangkas eselonisasi yaitu eselon 3 dan 4?” tanyanya.
Presiden Joko Widodo sudah menunjuk 12 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk ditempatkan di beberapa pos kementerian. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang terafiliasi dengan partai politik dan sosok yang berjasa dalam memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019.
Mereka adalah:
1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar
2. Wakil Menteri Pertahanan: Wahyu Sakti Trenggono
3. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid Saadi.
4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
5. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
6. Wakil Menteri PUPR: John Wempi Wetipo
7. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Alue Dohong
8. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Budi Arie Setiadi
9. Wakil Menteri Agraria & Tata Ruang/BPN: Surya Tjandra
10. Wakil Menteri BUMN: Budi Gunadi Sadikin
11. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo
12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo
