UU HKPD

Belanja pegawai Kepulauan Meranti mencapai 34,37 persen dari APBD. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi fiskal daerah.

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan daerah tidak menambah honorer. Kuansing meminta aturan batas belanja pegawai 30 persen APBD dikaji ulang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai melakukan pembahasan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemprov Riau, Selasa (9/1). Pembentukan BLUD di lingkungan Pemprov Riau ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) Nomor 1 Tahun 2022.