Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak Arfan Usman membuka rapat sekaligus diskusi percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang belum selesai tahun anggaran 2024 di Siak, Kamis (18/7).
Prestasi gemilang kembali diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk ke-13 kalinya. Opini WTP ini menjadi bukti atas kinerja serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang dilakukan oleh Pemprov Riau.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Riau. Opini WTP tersebut diterima oleh Pj Bupati Inhil H Herman, dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 di Pekanbaru, Rabu (22/5).
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2023 menemukan adanya indikasi 982 perjalanan dinas fiktif di 23 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, Kamis (28/3). LKPD ini akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. Dalam laporan tersebut terungkap, Pemko Pekanbaru nihil tunda bayar.Â
Pemko Dumai sangat terbuka terhadap setiap masukan maupun saran dan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Terlebih untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangan di Kota Dumai guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan serta akuntabel.
