ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) – TIM Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mematangkan penyusunan program prioritas yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025.

Penyusunan program PKK tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Ketua TP PKK Rohul dr Yeni Dwi Putri Anton bertempat di Rumah Dinas Bupati Rohul, Rabu (23/7). Turut hadir Kepala BPKAD Rohul El Bizri SSTP MSi, Plt Kadis Kesehatan Rohul drg H Septien Asmarwiyati MKes, Plt Kadis PMPD Rohul Prasetyo MIp, Kadiskop UKM Nakertrans Rohul H Zulhendri SSos MIp, Plt Kepala DKPP Rohul Zulfikar SP, serta perwakilan perangkat daerah lainnya.

Ketua TP PKK Rohul dr Yeni Dwi Putri menyampaikan rapat yang dipimpinnya untuk mensinergikan beberapa program prioritas PPK yang ditumpangkan ke dalam kegiatan sejumlah OPD terkait.

Menurut, beberapa kegiatan TP PKK yang telah dijalankannya mendapat respon positif dari masyarakat, antara lain layanan cek kesehatan gratis oleh dokter spesialis, pemeriksaan IVA tes, dan sunat massal yang sudah dilaksanakan di sejumlah kecamatan.

‘’Tahun ini, kegiatan cek kesehatan gratis oleh dokter spesialis sudah kita lakukan di kecamatan. Ke depan, kita ingin kegiatan yang sama bisa menjangkau hingga ke tingkat desa yang ada di kabupaten,’’ ungkap Dr Yeni Dwi Putri Anton.

Yeni menjelaskan, beberapa program prioritas PKK Rohul yang telah dianggarkan melalui APBD murni tahun 2025 agar dapat direalisasikan oleh OPD teknis. Di antaranya adalah program pemberian makanan tambahan berbahan dasar olahan ikan untuk balita, program percepatan penurunan stunting, pemasangan akseptor KB, pemenuhan gizi keluarga serta pengembangan Koperasi Merah Putih.

Meski begitu, lanjut Ketua PMI Rohul itu, masih ada sejumlah program PKK lainnya yang belum terbiayai dalam APBD murni dan membutuhkan dukungan melalui APBD Perubahan Rohul Tahun 2025. Untuk itu, TP PKK mendorong adanya percepatan penyusunan anggaran di OPD terkait, agar program kerja PKK Rohul dapat terakomodasi dan dijalankan sesuai target.

Dr Yenimengajak seluruh pihak, khususnya OPD teknis, untuk terus menjaga kolaborasi dan menyatukan langkah dalam mendukung program-program PKK yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.(adv)

ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) – TIM Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mematangkan penyusunan program prioritas yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025.

Penyusunan program PKK tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Ketua TP PKK Rohul dr Yeni Dwi Putri Anton bertempat di Rumah Dinas Bupati Rohul, Rabu (23/7). Turut hadir Kepala BPKAD Rohul El Bizri SSTP MSi, Plt Kadis Kesehatan Rohul drg H Septien Asmarwiyati MKes, Plt Kadis PMPD Rohul Prasetyo MIp, Kadiskop UKM Nakertrans Rohul H Zulhendri SSos MIp, Plt Kepala DKPP Rohul Zulfikar SP, serta perwakilan perangkat daerah lainnya.

Ketua TP PKK Rohul dr Yeni Dwi Putri menyampaikan rapat yang dipimpinnya untuk mensinergikan beberapa program prioritas PPK yang ditumpangkan ke dalam kegiatan sejumlah OPD terkait.

Menurut, beberapa kegiatan TP PKK yang telah dijalankannya mendapat respon positif dari masyarakat, antara lain layanan cek kesehatan gratis oleh dokter spesialis, pemeriksaan IVA tes, dan sunat massal yang sudah dilaksanakan di sejumlah kecamatan.

‘’Tahun ini, kegiatan cek kesehatan gratis oleh dokter spesialis sudah kita lakukan di kecamatan. Ke depan, kita ingin kegiatan yang sama bisa menjangkau hingga ke tingkat desa yang ada di kabupaten,’’ ungkap Dr Yeni Dwi Putri Anton.

Yeni menjelaskan, beberapa program prioritas PKK Rohul yang telah dianggarkan melalui APBD murni tahun 2025 agar dapat direalisasikan oleh OPD teknis. Di antaranya adalah program pemberian makanan tambahan berbahan dasar olahan ikan untuk balita, program percepatan penurunan stunting, pemasangan akseptor KB, pemenuhan gizi keluarga serta pengembangan Koperasi Merah Putih.

Meski begitu, lanjut Ketua PMI Rohul itu, masih ada sejumlah program PKK lainnya yang belum terbiayai dalam APBD murni dan membutuhkan dukungan melalui APBD Perubahan Rohul Tahun 2025. Untuk itu, TP PKK mendorong adanya percepatan penyusunan anggaran di OPD terkait, agar program kerja PKK Rohul dapat terakomodasi dan dijalankan sesuai target.

Dr Yenimengajak seluruh pihak, khususnya OPD teknis, untuk terus menjaga kolaborasi dan menyatukan langkah dalam mendukung program-program PKK yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.(adv)