ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) – BUPATI Rokan Hulu (Rohul) Anton ST MM menerima sertifikat dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS‑PE). Sertifikat ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kabupaten Rohul dalam menerapkan program ecological fiscal transfer (EFT) dan partisipasi aktif dalam green leadership forum (GLF) 2025.
Penyerahan sertifikat berlangsung dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI 2025 oleh Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (5/8). Momentum ini sekaligus menjadi pengakuan atas komitmen kepala daerah dalam memasukkan aspek lingkungan ke dalam mekanisme pendanaan publik.
Dalam acara tersebut hadir Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Inisiator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis R Alam Surya Putra, Country Representative The Asia Foundation Hana A Satriyo, para gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia.
Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Bappeda Rohul Drs Yusmar MSi, Plt Kepala Dinas PUPR Rohul H Zulfikri ST, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rohul Supratno SHut MM, Plt Kepala Dinas PMPD Rohul Prasetyo.
Bupati Rohul Anton ST MM menyebutkan, penghargaan KMS‑PE menjadi motivasi penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul untuk semakin serius mengintegrasikan pendekatan ekologis dalam penganggaran daerah. Menurutnya, EFT bukan sekadar kebijakan fiskal, namun strategi penting untuk meningkatkan ketahanan lingkungan dan ekonomi lokal.
‘’Pemkab Rohul komit terhadap pendanaan ekologis sekaligus menjadikan EFT sebagai pemicu inovasi fiskal. Kita ingin memastikan bahwa pendanaan daerah tidak hanya berorientasi pembangunan, tetapi juga pelestarian lingkungan hidup,’’ ujar Bupati Anton, Selasa (5/8).
Selain menerima sertifikat KMS-PE dari PINUS Indonesia dan PATTIRO, Bupati Anton menyebutkan konferensi nasional Pendanaan Ekologis 2025 menjadi wadah penting bagi para pemimpin daerah untuk berbagi praktik terbaik dan strategi kolaboratif dalam pendanaan berbasis lingkungan.
Ditambahkan orang nomor satu Rohul itu, kehadirannya di ajang GLF tahun ini, menegaskan posisi Rokan Hulu di panggung nasional maupun global sebagai daerah yang progresif dalam pembangunan berkelanjutan. Implementasi EFT di Rokan Hulu, kata mantan Kadis PUPR Rohul itu, telah membawa beberapa dampak positif.
Di antaranya peningkatan pelayanan publik pada sektor yang berdampak lingkungan. Sinergi antar pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga masyarakat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pendanaan ekologis. Di samping tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap pembangunan ramah lingkungan, yang diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.(adv)
