Lifting Bertambah, DBH Turun Lebih dari 50 Persen

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluhkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas 2024 yang turun drastis. Jika tahun lalu DBH Migas Rp115 miliar, tahun ini hanya mendapat Rp59 miliar.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto saat menghadiri kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa (26/3). “Tahun ini DBH Migas Meranti mengalami penurunan terbesar, DBH yang bakal diterima hanya Rp59 miliar saja, tahun sebelumnya Rp115 miliar,” ujar Bambang.

Angka tersebut, kata Bambang, berbanding terbalik dengan jumlah lifting migas Meranti yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Jika di 2023 lifting Migas Meranti 1,9 juta barel di 2024 ini naik menjadi 2,240 juta barel.

“Tapi DBH yang diterima Meranti turun hampir 50 persen. Inilah yang menjadi persoalan bagi kami sebagai daerah penghasil migas,” tukasnya.

Sekda juga menjelaskan daerahnya tidak menerima bagi hasil dari kelapa sawit. Itu dikarenakan pemerintah pusat menilai Meranti tidak berbatasan langsung dengan kabupaten penghasil sawit.

“Kami sudah bicarakan, Kepulauan Meranti berbatasan dengan selat bukan dengan kabupaten, karena dulunya merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis,” terangnya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan Pemprov Riau, untuk menyurati Sekjen Kementerian Dalam Negeri. “Kiranya apa yang menjadi keluhan kami ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat, terutama Banggar DPR RI,” tegasnya.

Pj Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, realisasi alokasi dana transfer daerah dan dana desa untuk Riau mengalami penurunan signifikan. Dengan begitu, ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat meningkatkan perhatiannya terhadap Riau.

“Data Pemprov Riau, tren realisasi alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Riau cenderung turun dari tahun ke tahun. Kami berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat meningkatkan perhatiannya ke daerah penghasil,” katanya.

Kunjungan kerja Banggar DPR RI tersebut dalam rangka memantapkan masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana transfer ke daerah serta dana desa dalam APBN.(gem)

Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluhkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas 2024 yang turun drastis. Jika tahun lalu DBH Migas Rp115 miliar, tahun ini hanya mendapat Rp59 miliar.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto saat menghadiri kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa (26/3). “Tahun ini DBH Migas Meranti mengalami penurunan terbesar, DBH yang bakal diterima hanya Rp59 miliar saja, tahun sebelumnya Rp115 miliar,” ujar Bambang.

Angka tersebut, kata Bambang, berbanding terbalik dengan jumlah lifting migas Meranti yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Jika di 2023 lifting Migas Meranti 1,9 juta barel di 2024 ini naik menjadi 2,240 juta barel.

“Tapi DBH yang diterima Meranti turun hampir 50 persen. Inilah yang menjadi persoalan bagi kami sebagai daerah penghasil migas,” tukasnya.

Sekda juga menjelaskan daerahnya tidak menerima bagi hasil dari kelapa sawit. Itu dikarenakan pemerintah pusat menilai Meranti tidak berbatasan langsung dengan kabupaten penghasil sawit.

“Kami sudah bicarakan, Kepulauan Meranti berbatasan dengan selat bukan dengan kabupaten, karena dulunya merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis,” terangnya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan Pemprov Riau, untuk menyurati Sekjen Kementerian Dalam Negeri. “Kiranya apa yang menjadi keluhan kami ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat, terutama Banggar DPR RI,” tegasnya.

Pj Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, realisasi alokasi dana transfer daerah dan dana desa untuk Riau mengalami penurunan signifikan. Dengan begitu, ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat meningkatkan perhatiannya terhadap Riau.

“Data Pemprov Riau, tren realisasi alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Riau cenderung turun dari tahun ke tahun. Kami berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat meningkatkan perhatiannya ke daerah penghasil,” katanya.

Kunjungan kerja Banggar DPR RI tersebut dalam rangka memantapkan masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana transfer ke daerah serta dana desa dalam APBN.(gem)

Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang