Selasa, 25 November 2025
spot_img

TPP Belum Dibayar, Guru di Kepulauan Meranti Bertahan di Tengah Keterbatasan

SELATPANJANG(RIAUPOS.CO) – Guru di Kabupaten Kepulauan Meranti masih menghadapi keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) meski memikul tanggung jawab besar sebagai pendidik di daerah 3T.

Gusri, seorang guru ASN, menyebut pemerintah daerah masih menunggak TPP selama tiga bulan. Beban kerja yang meningkat tidak sebanding dengan hak yang diterima.

Nasib guru honorer lebih berat. Ada yang hanya menerima Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan dan harus merangkap mata pelajaran karena kurangnya tenaga pengajar.

Bupati Meranti H Asmar menegaskan TPP yang tertunda masuk kategori tunda bayar dan tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah, disesuaikan dengan kemampuan fiskal.

Baca Juga:  Mutasi Jabatan Kepala OPD Meranti Setelah Idulfitri

SELATPANJANG(RIAUPOS.CO) – Guru di Kabupaten Kepulauan Meranti masih menghadapi keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) meski memikul tanggung jawab besar sebagai pendidik di daerah 3T.

Gusri, seorang guru ASN, menyebut pemerintah daerah masih menunggak TPP selama tiga bulan. Beban kerja yang meningkat tidak sebanding dengan hak yang diterima.

Nasib guru honorer lebih berat. Ada yang hanya menerima Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan dan harus merangkap mata pelajaran karena kurangnya tenaga pengajar.

Bupati Meranti H Asmar menegaskan TPP yang tertunda masuk kategori tunda bayar dan tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah, disesuaikan dengan kemampuan fiskal.

Baca Juga:  DAK dan DAU Meranti Dipangkas Dampak Rasionalisasi APBN 2025
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

SELATPANJANG(RIAUPOS.CO) – Guru di Kabupaten Kepulauan Meranti masih menghadapi keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) meski memikul tanggung jawab besar sebagai pendidik di daerah 3T.

Gusri, seorang guru ASN, menyebut pemerintah daerah masih menunggak TPP selama tiga bulan. Beban kerja yang meningkat tidak sebanding dengan hak yang diterima.

Nasib guru honorer lebih berat. Ada yang hanya menerima Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan dan harus merangkap mata pelajaran karena kurangnya tenaga pengajar.

Bupati Meranti H Asmar menegaskan TPP yang tertunda masuk kategori tunda bayar dan tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah, disesuaikan dengan kemampuan fiskal.

Baca Juga:  RAPBD 2026 Diparipurnakan, DPRD Ingatkan Belanja Jangan Melebihi Kemampuan Daerah

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari