SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Sebanyak 2.957 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, diwajibkan mengikuti program orientasi mulai Desember 2026 mendatang. Peserta yang gagal meraih nilai evaluasi minimal 70,01 diwajibkan mengulang melalui mekanisme remedial hingga dinyatakan lulus.
Ketentuan tersebut tertuang dalam surat resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 800/BKD-PPD/XI/2026/1840 tertanggal 19 November 2026 yang ditujukan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, menjelaskan bahwa orientasi ini merupakan tahapan pembekalan penting agar para aparatur memahami tugas pokok, tanggung jawab, serta kedudukannya dalam birokrasi pemerintahan. Karena itu, kelulusan tidak hanya diukur dari kehadiran administratif, melainkan juga capaian nilai evaluasi pada Agenda 1 dan Agenda 2.
“Kami berharap seluruh peserta PPPK dan PPPK Paruh Waktu dapat mengikuti orientasi ini dengan serius dan disiplin, serta memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan,” ujar Bakharuddin, Kamis (19/11/2026).
Mengingat besarnya jumlah peserta, pelaksanaan orientasi dibagi menjadi tujuh gelombang sejak akhir 2026 hingga pertengahan 2027. Tahap pertama dijadwalkan pada 1–22 Desember 2026, tahap kedua 2–23 Januari 2027, tahap ketiga 1–22 Februari 2027, tahap keempat 1–22 April 2027, tahap kelima 3–26 Mei 2027, tahap keenam 2–23 Juni 2027, dan tahap ketujuh 1–22 Juli 2027.
Acara pembukaan dan pembekalan awal akan digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada 1 Desember 2026. Sebelumnya, setiap peserta diwajibkan mendaftar secara mandiri di portal resmi Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui laman sibangkom.lan.go.id menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) tanpa spasi sebagai nama pengguna dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kata sandi, serta bergabung ke grup WhatsApp kelompok melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian OPD masing-masing.
Bakharuddin turut meminta peran aktif seluruh kepala OPD untuk mengawasi pegawainya agar tidak ada yang tertinggal jadwal. Ia juga menegaskan bahwa program orientasi ini murni pembekalan aparatur dan sama sekali tidak berkaitan dengan wacana pemerintah pusat mengenai peralihan status PPPK penuh waktu menjadi PPPK paruh waktu.(wir)

