BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – ISU abrasi yang menjadi urgensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dan masyarakat, serta penerimaan DBH migas dan sawit menjadi masukan bagi Tim Banggar DPR RI yang berkunjung ke Riau, Selasa (26/3).
Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis Bagus Santoso saat mengikuti rapat bersama Tim Banggar DPR RI tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN di Balai Serindit aula Gubernuran Riau, dengan tegas menyuarakan persoalan itu.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 222 Km wilayah Kabupaten Bengkalis yang berada di pesisir Riau, terus dihantam ombak yang berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Saat ini seluas 121 Km abrasi dalam keadaan kritis dan setiap tahunnya mengalami pengikisan pantai seluas 7 meter.
‘’Kami bukan takut dijajah asing melainkan takut pulaunya hilang ke laut, saat ini kami baru bisa menangani pembangunan pengaman abrasi baru sekitar 31,6 Km dan masih tersisa 90 Km lagi yang harus dibangun,’’ tegas Bagus.
Ia memaparkan, untuk membangun 1 meter infrastruktur jalan hanya perlu Rp10 juta, tapi untuk membangun pemecah gelombangnya perlu Rp28 juta.
‘’Berbagai langkah sudah kami lakukan, baik mengirim proposal, kami beserta rombongan hadir langsung di kementerian terkait untuk membantu kami, karena wewenang pembangunannya bukan dari pemerintah daerah melainkan dari pusat,’’ ujatrnya.
‘’Setelah kami hitung-hitung untuk mengatasi permasalahan abrasi dibutuhkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun,’’ kata Bagus.
Bagus juga menyinggung, terkait dana bagi hasil minyak dan gas (migas), ia mengatakan di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Bengkalis merupakan penyumbang minyak terbesar masa puncaknya saat dikelola Chevron tahun 73 dan sekarang sudah dikelola Pertamina Hulu Rokan (PHR) sampai 1 juta barel per hari.
‘’Dengan sumbangan terbesar ini ternyata setelah dibagi ke Provinsi Riau dan kabupaten/kota tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan,’’ ujarnya.
Kemudian terkait dana bagi hasil (DBH) sawit, Bagus memberi usulan, agar penggunaannya bukan saja untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit, tetapi boleh digunakan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah.
Menanggapi itu, Pimpinan Banggar DPR RI Muhiddin Muhammad Syarif mengungkapkan, kehadirannya dalam rangka menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN di Provinsi Riau.
Dikatakannya, dari hasil paparan di daerah menjadi referensi baginya, untuk dibawakan ke pusat. ‘’Semoga melalui pertemuan ini nantinya akan membuahkan hasil untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,’’ sebutnya.(hen)
Laporan ABU KASIM, Bengkalis
