BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD) KNPI Kabupaten Bengkalis mengusulkan agar Pemkab Bengkalis membuka seluas-luasnya ruang ekspresi bagi seluruh komunitas yang ada di Negeri Junjungan.

Hal itu disampaikan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkalis melalui sekretaris Marvin Samudera, pada acara Forum Konsultasi Publik RKPD tahun 2023 antara Pemkab Bengkalis dengan mitra kerja, di Aula Politeknik Negeri Bengkalis, Selasa (22/02/2022).

"DPD KNPI Bengkalis berharap pemerintah dapat secara optimal memfasiitasi ruang ekspresi bagi seluruh komunitas yang ada kabupaten Bengkalis. Sehingga kreativitas maupun inovasi dari berbagai komunitas dapat tersalurkan dan terakomodir dengan baik," ujar Marvin.

KNPI, kata Marvin, juga mendorong agar Pemkab Bengkalis melibatkan pemuda dan komunitas, dalam penyusunan kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depannya.

"Dengan melibatkan pemuda secara maksimal, tentu program yang terencana bisa lebih akomodatif dan visioner. Sebab, ide-ide cemerlang dari berbagai kalangan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk program Bengkalis Bermasa," ujarnya.

Bupati Bengkalis, Kasmarni,  mengatakan, Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah secara partisipatif untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai isu dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan yang direncanakan.

"Partisipasi masyarakat khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dan memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan daerah," ujar Bupati Kasmarni.

Bupati menambahkan, tahapan konsultasi publik merupakan upaya penjaringan saran dan masukan dari instansi lembaga maupun kelompok organisasi kemasyarakatan dalam penyempurnaan RKPD tahun 2023.

"Isu tentang pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pemberdayaan masyarakat desa serta investasi masih menjadi domain dalam berbagai aspek pembangunan," kata Kasmarni.

Lanjut Kasmarni, perlu komitmen dari berbagai stakeholder sehingga permasalahan yang terjadi secara bertahap bisa diselesaikan secara maksimal.

Mantan Camat Pinggir ini berharap forum ini rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat diakomodir dengan berbagai aspirasi masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah.

Ikut mendampingi Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, asisten, staf ahli, organisasi, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Laporan: Abu Kasim (Bengkalis)
Editor: Hary B Koriun

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD) KNPI Kabupaten Bengkalis mengusulkan agar Pemkab Bengkalis membuka seluas-luasnya ruang ekspresi bagi seluruh komunitas yang ada di Negeri Junjungan.

Hal itu disampaikan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkalis melalui sekretaris Marvin Samudera, pada acara Forum Konsultasi Publik RKPD tahun 2023 antara Pemkab Bengkalis dengan mitra kerja, di Aula Politeknik Negeri Bengkalis, Selasa (22/02/2022).

"DPD KNPI Bengkalis berharap pemerintah dapat secara optimal memfasiitasi ruang ekspresi bagi seluruh komunitas yang ada kabupaten Bengkalis. Sehingga kreativitas maupun inovasi dari berbagai komunitas dapat tersalurkan dan terakomodir dengan baik," ujar Marvin.

KNPI, kata Marvin, juga mendorong agar Pemkab Bengkalis melibatkan pemuda dan komunitas, dalam penyusunan kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depannya.

"Dengan melibatkan pemuda secara maksimal, tentu program yang terencana bisa lebih akomodatif dan visioner. Sebab, ide-ide cemerlang dari berbagai kalangan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk program Bengkalis Bermasa," ujarnya.

Bupati Bengkalis, Kasmarni,  mengatakan, Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah secara partisipatif untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai isu dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan yang direncanakan.

"Partisipasi masyarakat khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dan memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan daerah," ujar Bupati Kasmarni.

Bupati menambahkan, tahapan konsultasi publik merupakan upaya penjaringan saran dan masukan dari instansi lembaga maupun kelompok organisasi kemasyarakatan dalam penyempurnaan RKPD tahun 2023.

"Isu tentang pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pemberdayaan masyarakat desa serta investasi masih menjadi domain dalam berbagai aspek pembangunan," kata Kasmarni.

Lanjut Kasmarni, perlu komitmen dari berbagai stakeholder sehingga permasalahan yang terjadi secara bertahap bisa diselesaikan secara maksimal.

Mantan Camat Pinggir ini berharap forum ini rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat diakomodir dengan berbagai aspirasi masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah.

Ikut mendampingi Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, asisten, staf ahli, organisasi, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Laporan: Abu Kasim (Bengkalis)
Editor: Hary B Koriun

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD) KNPI Kabupaten Bengkalis mengusulkan agar Pemkab Bengkalis membuka seluas-luasnya ruang ekspresi bagi seluruh komunitas yang ada di Negeri Junjungan.

Hal itu disampaikan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkalis melalui sekretaris Marvin Samudera, pada acara Forum Konsultasi Publik RKPD tahun 2023 antara Pemkab Bengkalis dengan mitra kerja, di Aula Politeknik Negeri Bengkalis, Selasa (22/02/2022).

"DPD KNPI Bengkalis berharap pemerintah dapat secara optimal memfasiitasi ruang ekspresi bagi seluruh komunitas yang ada kabupaten Bengkalis. Sehingga kreativitas maupun inovasi dari berbagai komunitas dapat tersalurkan dan terakomodir dengan baik," ujar Marvin.

KNPI, kata Marvin, juga mendorong agar Pemkab Bengkalis melibatkan pemuda dan komunitas, dalam penyusunan kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depannya.

"Dengan melibatkan pemuda secara maksimal, tentu program yang terencana bisa lebih akomodatif dan visioner. Sebab, ide-ide cemerlang dari berbagai kalangan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk program Bengkalis Bermasa," ujarnya.

Bupati Bengkalis, Kasmarni,  mengatakan, Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah secara partisipatif untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai isu dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan yang direncanakan.

"Partisipasi masyarakat khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dan memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan daerah," ujar Bupati Kasmarni.

Bupati menambahkan, tahapan konsultasi publik merupakan upaya penjaringan saran dan masukan dari instansi lembaga maupun kelompok organisasi kemasyarakatan dalam penyempurnaan RKPD tahun 2023.

"Isu tentang pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pemberdayaan masyarakat desa serta investasi masih menjadi domain dalam berbagai aspek pembangunan," kata Kasmarni.

Lanjut Kasmarni, perlu komitmen dari berbagai stakeholder sehingga permasalahan yang terjadi secara bertahap bisa diselesaikan secara maksimal.

Mantan Camat Pinggir ini berharap forum ini rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat diakomodir dengan berbagai aspirasi masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah.

Ikut mendampingi Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, asisten, staf ahli, organisasi, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Laporan: Abu Kasim (Bengkalis)
Editor: Hary B Koriun

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD) KNPI Kabupaten Bengkalis mengusulkan agar Pemkab Bengkalis membuka seluas-luasnya ruang ekspresi bagi seluruh komunitas yang ada di Negeri Junjungan.

Hal itu disampaikan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkalis melalui sekretaris Marvin Samudera, pada acara Forum Konsultasi Publik RKPD tahun 2023 antara Pemkab Bengkalis dengan mitra kerja, di Aula Politeknik Negeri Bengkalis, Selasa (22/02/2022).

"DPD KNPI Bengkalis berharap pemerintah dapat secara optimal memfasiitasi ruang ekspresi bagi seluruh komunitas yang ada kabupaten Bengkalis. Sehingga kreativitas maupun inovasi dari berbagai komunitas dapat tersalurkan dan terakomodir dengan baik," ujar Marvin.

KNPI, kata Marvin, juga mendorong agar Pemkab Bengkalis melibatkan pemuda dan komunitas, dalam penyusunan kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depannya.

"Dengan melibatkan pemuda secara maksimal, tentu program yang terencana bisa lebih akomodatif dan visioner. Sebab, ide-ide cemerlang dari berbagai kalangan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk program Bengkalis Bermasa," ujarnya.

Bupati Bengkalis, Kasmarni,  mengatakan, Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah secara partisipatif untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai isu dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan yang direncanakan.

"Partisipasi masyarakat khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dan memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan daerah," ujar Bupati Kasmarni.

Bupati menambahkan, tahapan konsultasi publik merupakan upaya penjaringan saran dan masukan dari instansi lembaga maupun kelompok organisasi kemasyarakatan dalam penyempurnaan RKPD tahun 2023.

"Isu tentang pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pemberdayaan masyarakat desa serta investasi masih menjadi domain dalam berbagai aspek pembangunan," kata Kasmarni.

Lanjut Kasmarni, perlu komitmen dari berbagai stakeholder sehingga permasalahan yang terjadi secara bertahap bisa diselesaikan secara maksimal.

Mantan Camat Pinggir ini berharap forum ini rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat diakomodir dengan berbagai aspirasi masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah.

Ikut mendampingi Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, asisten, staf ahli, organisasi, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Laporan: Abu Kasim (Bengkalis)
Editor: Hary B Koriun